Bupati Buleleng: Kolaborasi pemerintah-pers salurkan ide masyarakat

Penjabat Bupati Buleleng, Bali, Ketut Lihadnyana meyakinkan kolaborasi pemerintah daerah setempat dengan pers sangatlah penting dalam upaya menyalurkan ide dan masukan masyarakat terhadap kebijakan yang dilaksanakan.

     

"Pers merupakan salah satu unsur dari 'pentahelix' yang saling berkolaborasi. Fungsi pers sebagai media informasi juga menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat dalam menyalurkan saran dan masukan terhadap suatu kebijakan," kata Lihadnyana di Singaraja, Senin.

     

Ia mengatakan, selama hampir dua tahun ditugaskan sebagai penjabat kepala daerah pers merupakan instrumen yang sangat penting dalam menyukseskan program pemerintahan selain unsur lainnya yakni Pemerintah, Akademisi, Komunitas, dan Pengusaha. 

      

Keberadaan pers dapat mendorong transformasi pemerintah daerah dari segi reformasi. Oleh sebab itu, pemerintah daerah harus menjadi satu kesatuan dan bersinergi dengan pers.

      

Lihadnyana menambahkan sejauh ini sinergi antara Pemerintah kabupaten Buleleng dan pers yang ada di kabupaten ujung utara Pulau Dewata tersebut sudah terjalin dengan baik. 

     

“Ke depan kita akan dorong kerja sama yang lebih baik lagi karena lewat pers apa yang dilakukan pemerintah daerah sampai ke masyarakat. Tentunya kerja sama kita dengan pers yang benar-benar menginformasikan berita aktual, terpercaya, adil, dan apa adanya,” terangnya.

      

Menurutnya, Pers juga menjadi instrumen otokritik yang dibutuhkan pemerintah daerah. Sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat, pers menjadi pengingat apakah kebijakan yang telah dibuat sudah sejalan dengan kebutuhan masyarakat karena pada hakekatnya program dibuat pemerintah untuk menutup kesenjangan yang ada di masyarakat.

 

“Itu penting karena belum tentu apa yang dilakukan pemerintah sampai di masyarakat. Oleh karena itu, menurut kami Pers itu menjadi jiwa pemerintah daerah,”ungkapnya.

     

Lebih jauh, pihaknya juga memaparkan upaya-upaya yang telah dilakukan sejak menjadi Penjabat Kepala Daerah yakni mewujudkan sebuah tata kelola pemerintahan dan meningkatkan pelayanan publik merupakan dua hal prioritas di samping program nasional yang diutamakan seperti penanganan inflasi, pengentasan kemiskinan ekstrem, stunting, penggunaan produk dalam negeri, pengangguran, pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya. 

      

“Sebagai penjabat Bupati tentunya setiap tiga bulan dievaluasi untuk menjelaskan perubahan yang sudah dicapai. Astungkara dari aspek PAD bisa kita tingkatkan hingga mendekati Rp500 miliar, kemiskinan ekstrem sudah mampu kita nol-kan, angka stunting saat ini kita sudah sangat rendah, inflasi juga sudah terkendali,” paparnya.