Denpasar (Antara Bali) - Koalisi Masyarakat untuk Pilgub Bali (KMPB) mendesak pasangan calon gubernur dan wakil gubernur agar berani menandatangani kontrak politik berdasarkan aspirasi masyarakat sebelum pilkada digelar pada 15 Mei mendatang.
"Kontrak politik itu berisi komitmen yang akan dilakukan calon tersebut jika nanti terpilih. Komitmen disusun berdasarkan aspirasi masyarakat terkait isu-isu strategis yang dihadapi Bali, seperti persoalan tata ruang, perjuangan otonomi khusus, kearifan lokal hingga komitmen antikorupsi," kata Ketua KMPB Bali Putu Wirata Dwikora, di Denpasar, Kamis.
Pada acara dialog yang digelar KMPB dengan partai politik itu, Wirata menyebut dengan adanya perjanjian tertulis berupa kontrak politik, maka masyarakat akan dapat menuntut calon yang terpilih jika tidak memenuhi hal yang sudah ditandatangani.
"Titik penting kontrak politik ataupun pakta integritas adalah adanya komitmen yang jelas dari calon pemimpin. Kami bahkan akan kampanyekan jangan pilih calon yang tidak mau punya komitmen. Jadi, seharusnya politisi yang ingin terpilih tinggal tandatangan kontrak politik," ujarnya yang juga Ketua Bali Corruption Watch itu.
Ia menandaskan KMPB yang telah mengumumkan 20 nama yang akan diusung menjadi bakal calon gubernur dan wagub alternatif, bukan semata-mata bertujuan untuk menjadi gubernur, tetapi sesungguhnya menjadi embrio terbentuknya Majelis Rakyat Bali yang akan terus berjuang menyuarakan kepentingan masyarakat.
Sementara itu, Penasihat KMPB I Wayan Sudirta juga menyampaikan terbentuknya koalisi tersebut mempunyai motif utama untuk membangun Bali menjadi lebih baik.
"Jika para calon yang sudah ada dari parpol berani menandatangani kontrak politik, kami pun nanti bisa turut mengkampanyekan. Tetapi jika akhirnya tidak mengikuti apa yang sudah ditandatangani, kami siap menggugat," ujarnya yang juga anggota Dewan Perwakilan Daerah RI itu.
Beberapa tokoh yang diusung KMPB seperti Cokorda Atmaja, AA Arwata, Prof IB Raka Suardana dan Made Arjaya mengatakan beberapa tantangan yang dihadapi Bali ke depannya sehingga harus mendapat perhatian serius dari calon pemimpin Bali.
Cokorda Atmaja yang juga mantan Rektor Universitas Ngurah Rai mengharapkan pemimpin Bali harus bisa menjaga adat dan budaya, menjaga tata ruang untuk kepentingan wajah pembangunan dan investasi, hingga peluang mengajak masyarakat Bali di perantauan agar turut berkontribusi.
Sedangkan AA Arwata (tokoh Bali) mengatakan Pulau Dewata masih mengalami masalah ketahanan pangan, pelanggaran sempadan pantai, hingga kesadaran rakyat untuk bertanggung jawab.
"Bali juga belum punya blue print (cetak biru) pembangunan sehingga dapat menyebabkan masyarakat lokal terdesak dan pertumbuhan ekonomi yang belum merata," kata Raka Suardana.
Sementara Ketua Komisi I DPRD Bali Made Arjaya tidak menginginkan jika gubernur yang terpilih hanya mempunyai keinginan berkuasa, tetapi harus bertanggung jawab dan bisa membawa masyarakat menjadi lebih baik," ujar Arjaya. (LHS/T007)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2013
"Kontrak politik itu berisi komitmen yang akan dilakukan calon tersebut jika nanti terpilih. Komitmen disusun berdasarkan aspirasi masyarakat terkait isu-isu strategis yang dihadapi Bali, seperti persoalan tata ruang, perjuangan otonomi khusus, kearifan lokal hingga komitmen antikorupsi," kata Ketua KMPB Bali Putu Wirata Dwikora, di Denpasar, Kamis.
Pada acara dialog yang digelar KMPB dengan partai politik itu, Wirata menyebut dengan adanya perjanjian tertulis berupa kontrak politik, maka masyarakat akan dapat menuntut calon yang terpilih jika tidak memenuhi hal yang sudah ditandatangani.
"Titik penting kontrak politik ataupun pakta integritas adalah adanya komitmen yang jelas dari calon pemimpin. Kami bahkan akan kampanyekan jangan pilih calon yang tidak mau punya komitmen. Jadi, seharusnya politisi yang ingin terpilih tinggal tandatangan kontrak politik," ujarnya yang juga Ketua Bali Corruption Watch itu.
Ia menandaskan KMPB yang telah mengumumkan 20 nama yang akan diusung menjadi bakal calon gubernur dan wagub alternatif, bukan semata-mata bertujuan untuk menjadi gubernur, tetapi sesungguhnya menjadi embrio terbentuknya Majelis Rakyat Bali yang akan terus berjuang menyuarakan kepentingan masyarakat.
Sementara itu, Penasihat KMPB I Wayan Sudirta juga menyampaikan terbentuknya koalisi tersebut mempunyai motif utama untuk membangun Bali menjadi lebih baik.
"Jika para calon yang sudah ada dari parpol berani menandatangani kontrak politik, kami pun nanti bisa turut mengkampanyekan. Tetapi jika akhirnya tidak mengikuti apa yang sudah ditandatangani, kami siap menggugat," ujarnya yang juga anggota Dewan Perwakilan Daerah RI itu.
Beberapa tokoh yang diusung KMPB seperti Cokorda Atmaja, AA Arwata, Prof IB Raka Suardana dan Made Arjaya mengatakan beberapa tantangan yang dihadapi Bali ke depannya sehingga harus mendapat perhatian serius dari calon pemimpin Bali.
Cokorda Atmaja yang juga mantan Rektor Universitas Ngurah Rai mengharapkan pemimpin Bali harus bisa menjaga adat dan budaya, menjaga tata ruang untuk kepentingan wajah pembangunan dan investasi, hingga peluang mengajak masyarakat Bali di perantauan agar turut berkontribusi.
Sedangkan AA Arwata (tokoh Bali) mengatakan Pulau Dewata masih mengalami masalah ketahanan pangan, pelanggaran sempadan pantai, hingga kesadaran rakyat untuk bertanggung jawab.
"Bali juga belum punya blue print (cetak biru) pembangunan sehingga dapat menyebabkan masyarakat lokal terdesak dan pertumbuhan ekonomi yang belum merata," kata Raka Suardana.
Sementara Ketua Komisi I DPRD Bali Made Arjaya tidak menginginkan jika gubernur yang terpilih hanya mempunyai keinginan berkuasa, tetapi harus bertanggung jawab dan bisa membawa masyarakat menjadi lebih baik," ujar Arjaya. (LHS/T007)
Editor : Masuki
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2013