Pemerintah daerah di Bali, baik provinsi maupun kabupaten/kota, telah siap untuk mencairkan 40 persen dana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 ke KPU dan bawaslu setempat setelah hari ini mereka resmi menandatangani nota perjanjian hibah daerah (NPHD) serentak.
"Sesuai dengan ketentuan setelah penandatanganan NPHD maka realisasi pencairannya paling lambat 14 hari. Yang direalisasikan tahap pertama adalah 40 persen, sebesar 60 persen pada tahun depan, aturannya begitu. Kita di tingkat Provinsi Bali juga sama," kata Sekretaris Daerah Bali Dewa Made Indra di Denpasar, Kamis.
Meski penandatanganannya serentak pada hari ini, Dewa Indra mengatakan bahwa penyaluran dana dari APBD 2023 itu dapat berbeda tiap wilayah. Kendati demikian, kata dia, wajib sesuai dengan batas waktu 14 hari kerja.
Pemprov Bali juga berharap pemanfaatan dana itu sebaik-baiknya oleh penyelenggara. Apalagi, segala laporan nantinya akan diaudit BPK. Jika sisa, dikembalikan ke kas daerah.
Dewa Indra menyebut anggaran Pilkada 2024 lebih sedikit daripada pemilihan sebelumnya. Hal ini sesuai dengan upaya efisiensi yang diinginkan pemerintah, atau tak ada pengeluaran tumpang-tindih tiap daerah.
"Karena pelaksanaannya serentak, tidak boleh ada pembebanan data atas kegiatan yang sama. Maka, kami di provinsi terus koordinasi dengan kabupaten/kota, termasuk KPU dan bawaslu untuk memastikan perencanaan mereka tidak ada overlap, artinya kegiatan yang sudah dibiayai provinsi tidak boleh lagi kabupaten/kota,” ujarnya.
Ia lantas mencontohkan 40 persen anggaran untuk KPU dan Bawaslu Provinsi Bali sebesar Rp197.074.168.000,00. Jika berkaca dari pemilihan gubernur sebelumnya, dana yang dibutuhkan menembus Rp350 miliar.
Tak hanya untuk penyelenggara di tingkat provinsi, pemerintah kabupaten/kota juga akan segera mencairkan 40 persen hibah daerah untuk Pilkada 2024 dengan perincian untuk KPU dan Bawaslu Kabupaten Bangli Rp37.334.792.900,00, Buleleng Rp55.578.337.700,00, Jembrana Rp37.033.382.200,00, Klungkung Rp31.974.394.000,00, Tabanan Rp50.384.791.000,00, Denpasar Rp43.693.000.000,00, Badung Rp48.746.986.000,00, dan Karangasem Rp48.400.000.000,00.
Untuk anggaran pengamanan bagi TNI/Polri, kata dia, akan dilakukan penandatanganan NPHD 2024, pemerintah daerah mengutamakan penyelenggara karena tahapan pilkada akan dimulai penghujung tahun ini.
Khusus untuk Kabupaten Badung, Pemkab Badung langsung akan mencairkan 100 persen anggaran pilkada pada tahap ini, sedangkan delapan kabupaten/kota serta provinsi baru akan dituntaskan 60 persennya melalui APBD 2024.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2023
"Sesuai dengan ketentuan setelah penandatanganan NPHD maka realisasi pencairannya paling lambat 14 hari. Yang direalisasikan tahap pertama adalah 40 persen, sebesar 60 persen pada tahun depan, aturannya begitu. Kita di tingkat Provinsi Bali juga sama," kata Sekretaris Daerah Bali Dewa Made Indra di Denpasar, Kamis.
Meski penandatanganannya serentak pada hari ini, Dewa Indra mengatakan bahwa penyaluran dana dari APBD 2023 itu dapat berbeda tiap wilayah. Kendati demikian, kata dia, wajib sesuai dengan batas waktu 14 hari kerja.
Pemprov Bali juga berharap pemanfaatan dana itu sebaik-baiknya oleh penyelenggara. Apalagi, segala laporan nantinya akan diaudit BPK. Jika sisa, dikembalikan ke kas daerah.
Dewa Indra menyebut anggaran Pilkada 2024 lebih sedikit daripada pemilihan sebelumnya. Hal ini sesuai dengan upaya efisiensi yang diinginkan pemerintah, atau tak ada pengeluaran tumpang-tindih tiap daerah.
"Karena pelaksanaannya serentak, tidak boleh ada pembebanan data atas kegiatan yang sama. Maka, kami di provinsi terus koordinasi dengan kabupaten/kota, termasuk KPU dan bawaslu untuk memastikan perencanaan mereka tidak ada overlap, artinya kegiatan yang sudah dibiayai provinsi tidak boleh lagi kabupaten/kota,” ujarnya.
Ia lantas mencontohkan 40 persen anggaran untuk KPU dan Bawaslu Provinsi Bali sebesar Rp197.074.168.000,00. Jika berkaca dari pemilihan gubernur sebelumnya, dana yang dibutuhkan menembus Rp350 miliar.
Tak hanya untuk penyelenggara di tingkat provinsi, pemerintah kabupaten/kota juga akan segera mencairkan 40 persen hibah daerah untuk Pilkada 2024 dengan perincian untuk KPU dan Bawaslu Kabupaten Bangli Rp37.334.792.900,00, Buleleng Rp55.578.337.700,00, Jembrana Rp37.033.382.200,00, Klungkung Rp31.974.394.000,00, Tabanan Rp50.384.791.000,00, Denpasar Rp43.693.000.000,00, Badung Rp48.746.986.000,00, dan Karangasem Rp48.400.000.000,00.
Untuk anggaran pengamanan bagi TNI/Polri, kata dia, akan dilakukan penandatanganan NPHD 2024, pemerintah daerah mengutamakan penyelenggara karena tahapan pilkada akan dimulai penghujung tahun ini.
Khusus untuk Kabupaten Badung, Pemkab Badung langsung akan mencairkan 100 persen anggaran pilkada pada tahap ini, sedangkan delapan kabupaten/kota serta provinsi baru akan dituntaskan 60 persennya melalui APBD 2024.
Editor : Widodo Suyamto Jusuf
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2023