Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI Made Mangku Pastika berpandangan untuk memutus siklus kemiskinan di Provinsi Bali dapat dilakukan dengan cara pemerintah daerah memprioritaskan sektor pendidikan dan kesehatan pada kelompok masyarakat yang membutuhkan.
"Cara memutus siklus kemiskinan, harus dengan membuat masyarakat berdaya. Yang miskin harus dibuat pintar agar mereka bisa mengangkat derajat ekonomi keluarganya, sedangkan yang sakit harus diobati," kata Pastika dalam diskusi di Denpasar, Minggu.
Diskusi publik yang digelar Persadha Nusantara di Taman Jepun Denpasar itu bertajuk Pendidikan untuk Entaskan Kemiskinan Rakyat Bali. Selain Pastika, turut hadir sebagai pembicara akademisi Universitas Udayana Dr Ida Dewa Gede Palguna dan Waketum DPP Persadha Nusantara Dr Gede Suardana.
Menurut Pastika, kecenderungan orang miskin akan tetap miskin dan bahkan bisa semakin miskin karena mereka tidak memiliki akses pendidikan yang baik sehingga mereka menjadi bodoh. Selain bodoh, mereka juga tidak memiliki akses kesehatan sehingga derajat kesehatannya juga rendah.
"Persoalan ini hanya pemerintah yang bisa mengatasi dengan anggaran daerah yang dimiliki dan kita tidak bisa banyak berharap dari para dermawan meskipun di Bali banyak orang kaya," ujar Gubernur Bali periode 2008-2018 itu.
Oleh karena itulah, ia saat menjabat Gubernur Bali mencetuskan sejumlah program pro rakyat seperti SMAN Bali Mandara (sekolah berasrama dan gratis untuk siswa miskin), Jaminan Kesehatan Bali Mandara (layanan kesehatan gratis), bedah rumah, Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (Gerbangsadu) Mandara, Sistem Pertanian Terintegrasi (Simantri) dan sebagainya.
"Hakikat keadilan itu bukan harus sama rata dan sama rasa. Harus ada keberpihakan bagi yang betul-betul tidak berdaya. Sering orang mengatakan lebih baik orang miskin diberikan kail daripada ikan, tetapi bagaimana mereka bisa memancing dengan kail kalau makan saja tidak? Yang tidak makan tentu harus diberikan makanan dulu supaya tenaganya pulih," ujarnya.
Ia menyebut latar belakang dibentuknya SMAN Bali Mandara dengan sistem pendidikan berasrama merupakan upaya efektif untuk memutus rantai kemiskinan dari anak-anak Bali dengan kemiskinan ekstrem dan kecerdasan yang jauh di bawah rata-rata.
Baca juga: Anggota DPD Bali: Peningkatan kasus rabies ancaman bagi pariwisata Pulau Dewata
"Hidup miskin mungkin menjadi akibat dosa masa masa lalu. Tetapi yang membiarkan orang miskin itu, dosanya lebih besar. Celakanya banyak juga yang membuat orang menjadi miskin (seperti koruptor mengambil haknya orang lain) dan pemimpin yang membiarkan kemiskinan itu terjadi, dosanya maha besar," kata Pastika.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPP Persadha Nusantara Dr Gede Suardana menyayangkan SMAN Bali Mandara statusnya sudah diubah menjadi sekolah reguler dalam kepemimpinan Gubernur Bali Wayan Koster.
"Penghapusan sistem pendidikan berasrama di SMAN Bali Mandara itu tidak ada alasan ilmiah dan logisnya, tetapi lebih pada alasan politis," ucap mantan Ketua KPU Kabupaten Buleleng itu.
Suardana mengatakan bahkan sistem pendidikan di SMAN Bali Mandara sudah ditiru Ganjar Pranowo di Jawa Tengah dan di sana telah dibentuk 17 sekolah dengan sistem pendidikan serupa. Berkat sistem pendidikan itu, Ganjar pun telah dipuji oleh Presiden Joko Widodo.
Pihaknya berharap Penjabat Gubernur Bali memiliki keinginan politik yang baik untuk bisa "menghidupkan" kembali SMAN Bali Mandara karena pergub yang mengatur sistem pendidikan berasrama di sekolah itu belum dicabut oleh mantan Gubernur Bali Wayan Koster.
Akademisi Universitas Udayana yang juga mantan hakim Mahkamah Konstitusi Dr Ida Dewa Gede Palguna mengingatkan bahwa pendidikan khususnya pendidikan dasar merupakan hak konstitusional warga negara sehingga negara wajib untuk membiayainya.
Baca juga: Mangku Pastika: Pj Gubernur Bali harus pahami kebijakan sudah berjalan
Palguna menegaskan tidak mungkin bangsa menjadi maju tanpa pendidikan. Terlebih Bali yang tidak memiliki sumber daya alam sehingga memajukan kualitas SDM itu sangat penting.
Sementara itu sejumlah peserta diskusi juga mengharapkan agar sistem sekolah berasrama untuk siswa-siswa miskin di Bali di SMAN Bali Mandara bisa dihidupkan kembali.
Seperti halnya disampaikan Gede Made Sadguna dari Paiketan Krama Bali bahwa model pendidikan dengan "boarding system" atau sistem berasrama menjadi solusi untuk memutus kemiskinan karena siswa yang sangat miskin dan bodoh membutuhkan penanganan khusus agar mereka bisa bangkit.
"Kualitas SDM menjadi penentu utama keberhasilan maupun kegagalan pembangunan Bali. Demikian pula peningkatan dan penurunan kualitas SDM menjadi indikasi penting dari kepemimpinan. Jangan sampai masyarakat Bali hanya menjadi pecundang di sektor formal maupun informal," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2023
"Cara memutus siklus kemiskinan, harus dengan membuat masyarakat berdaya. Yang miskin harus dibuat pintar agar mereka bisa mengangkat derajat ekonomi keluarganya, sedangkan yang sakit harus diobati," kata Pastika dalam diskusi di Denpasar, Minggu.
Diskusi publik yang digelar Persadha Nusantara di Taman Jepun Denpasar itu bertajuk Pendidikan untuk Entaskan Kemiskinan Rakyat Bali. Selain Pastika, turut hadir sebagai pembicara akademisi Universitas Udayana Dr Ida Dewa Gede Palguna dan Waketum DPP Persadha Nusantara Dr Gede Suardana.
Menurut Pastika, kecenderungan orang miskin akan tetap miskin dan bahkan bisa semakin miskin karena mereka tidak memiliki akses pendidikan yang baik sehingga mereka menjadi bodoh. Selain bodoh, mereka juga tidak memiliki akses kesehatan sehingga derajat kesehatannya juga rendah.
"Persoalan ini hanya pemerintah yang bisa mengatasi dengan anggaran daerah yang dimiliki dan kita tidak bisa banyak berharap dari para dermawan meskipun di Bali banyak orang kaya," ujar Gubernur Bali periode 2008-2018 itu.
Oleh karena itulah, ia saat menjabat Gubernur Bali mencetuskan sejumlah program pro rakyat seperti SMAN Bali Mandara (sekolah berasrama dan gratis untuk siswa miskin), Jaminan Kesehatan Bali Mandara (layanan kesehatan gratis), bedah rumah, Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (Gerbangsadu) Mandara, Sistem Pertanian Terintegrasi (Simantri) dan sebagainya.
"Hakikat keadilan itu bukan harus sama rata dan sama rasa. Harus ada keberpihakan bagi yang betul-betul tidak berdaya. Sering orang mengatakan lebih baik orang miskin diberikan kail daripada ikan, tetapi bagaimana mereka bisa memancing dengan kail kalau makan saja tidak? Yang tidak makan tentu harus diberikan makanan dulu supaya tenaganya pulih," ujarnya.
Ia menyebut latar belakang dibentuknya SMAN Bali Mandara dengan sistem pendidikan berasrama merupakan upaya efektif untuk memutus rantai kemiskinan dari anak-anak Bali dengan kemiskinan ekstrem dan kecerdasan yang jauh di bawah rata-rata.
Baca juga: Anggota DPD Bali: Peningkatan kasus rabies ancaman bagi pariwisata Pulau Dewata
"Hidup miskin mungkin menjadi akibat dosa masa masa lalu. Tetapi yang membiarkan orang miskin itu, dosanya lebih besar. Celakanya banyak juga yang membuat orang menjadi miskin (seperti koruptor mengambil haknya orang lain) dan pemimpin yang membiarkan kemiskinan itu terjadi, dosanya maha besar," kata Pastika.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPP Persadha Nusantara Dr Gede Suardana menyayangkan SMAN Bali Mandara statusnya sudah diubah menjadi sekolah reguler dalam kepemimpinan Gubernur Bali Wayan Koster.
"Penghapusan sistem pendidikan berasrama di SMAN Bali Mandara itu tidak ada alasan ilmiah dan logisnya, tetapi lebih pada alasan politis," ucap mantan Ketua KPU Kabupaten Buleleng itu.
Suardana mengatakan bahkan sistem pendidikan di SMAN Bali Mandara sudah ditiru Ganjar Pranowo di Jawa Tengah dan di sana telah dibentuk 17 sekolah dengan sistem pendidikan serupa. Berkat sistem pendidikan itu, Ganjar pun telah dipuji oleh Presiden Joko Widodo.
Pihaknya berharap Penjabat Gubernur Bali memiliki keinginan politik yang baik untuk bisa "menghidupkan" kembali SMAN Bali Mandara karena pergub yang mengatur sistem pendidikan berasrama di sekolah itu belum dicabut oleh mantan Gubernur Bali Wayan Koster.
Akademisi Universitas Udayana yang juga mantan hakim Mahkamah Konstitusi Dr Ida Dewa Gede Palguna mengingatkan bahwa pendidikan khususnya pendidikan dasar merupakan hak konstitusional warga negara sehingga negara wajib untuk membiayainya.
Baca juga: Mangku Pastika: Pj Gubernur Bali harus pahami kebijakan sudah berjalan
Palguna menegaskan tidak mungkin bangsa menjadi maju tanpa pendidikan. Terlebih Bali yang tidak memiliki sumber daya alam sehingga memajukan kualitas SDM itu sangat penting.
Sementara itu sejumlah peserta diskusi juga mengharapkan agar sistem sekolah berasrama untuk siswa-siswa miskin di Bali di SMAN Bali Mandara bisa dihidupkan kembali.
Seperti halnya disampaikan Gede Made Sadguna dari Paiketan Krama Bali bahwa model pendidikan dengan "boarding system" atau sistem berasrama menjadi solusi untuk memutus kemiskinan karena siswa yang sangat miskin dan bodoh membutuhkan penanganan khusus agar mereka bisa bangkit.
"Kualitas SDM menjadi penentu utama keberhasilan maupun kegagalan pembangunan Bali. Demikian pula peningkatan dan penurunan kualitas SDM menjadi indikasi penting dari kepemimpinan. Jangan sampai masyarakat Bali hanya menjadi pecundang di sektor formal maupun informal," katanya.
Editor : Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2023