Penjabat (Pj) Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya menyampaikan uang pungutan wisatawan asing yang akan berlaku mulai 14 Februari 2024 nanti akan digunakan utamanya untuk menangani masalah sampah.
Hal ini disampaikan Sang Made kepada jajaran Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) dalam keterangan yang diterima di Denpasar, Selasa.
“Penanganan sampah akan menjadi fokus penggunaan dari dana yang dihasilkan dari pungutan wisatawan asing,” ucapnya.
Ini dilakukan lantaran wisatawan asing yang datang ke Pulau Dewata selama berlibur dipastikan akan menghasilkan sampah yang harus dikelola dengan baik, agar tidak muncul bau atau kerusakan lingkungan yang berimbas pada kenyamanan saat berwisata.
Selain penanganan sampah, uang pungutan Rp150 ribu per wisman tersebut juga akan dipergunakan untuk menjaga kelestarian budaya Bali, sehingga dengan dua hal ini diharapkan Bali sebagai destinasi pariwisata dunia akan terjaga, tidak hanya lingkungannya tetapi juga budayanya.
“Pungutan wisatawan asing ini sudah memiliki payung hukum berupa peraturan gubernur dan peraturan daerah serta perda, dan akan mulai diterapkan di tahun 2024," katanya.
Baca juga: Dispar Bali: Cukup 23 detik wisman bayar pungutan di Bandara Ngurah Rai
Ia mengatakan, sosialisasi sangat penting, tidak hanya terkait tata cara pungutannya tetapi juga penggunaannya harus diketahui, dengan demikian wisatawan asing akan paham bahwa pungutan ini dalam penggunaannya nanti akan mengedepankan transparansi dan terfokus pada penanganan sampah dan pelestarian budaya.
Kepada Kemenparekraf, ia juga meminta dukungan berupa dorongan terhadap industri kreatif baik pemasaran, pengemasan, serta peningkatan kualitas produk sehingga UMKM di Pulau Dewata dapat terus berkembang seiring berkembangnya pariwisata.
Menanggapi kebijakan pungutan terhadap wisatawan asing, Sekretaris Kemenparekraf Ni Wayan Giri Adnyani merespons dengan dukungan penuh, di mana pihaknya akan turut membantu mensosialisasikan kebijakan ini.
Pemberlakuan pungutan ini harus disosialisasikan sedini mungkin dan secara terus-menerus agar para wisatawan tidak kaget. Untuk itu perlu disiapkan narasi yang tepat, prosedur yang jelas serta penggunaan dana yang transparan,” kata Giri.
Untuk penggunaan uang tersebut, ia juga sepakat agar fokus pada penanganan sampah untuk menciptakan destinasi wisata yang nyaman, dibarengi dengan budaya yang tetap lestari yang membedakan dengan daerah lain.
Kemenparekraf juga mengaku mendukung pengembangan industri kreatif di Bali dengan secara rutin melakukan pembinaan kepada para pelaku UMKM baik berupa pelatihan pengemasan produk maupun pemasarannya.
Baca juga: Kemenparekraf turut sosialisasikan pungutan bagi wisman ke Bali
Baca juga: Ombudsman Bali minta MDA sosialisasi pedoman pungutan uang
Baca juga: Menparekraf: Pungutan wisman Rp150.000 untuk konservasi di Bali
Baca juga: Luhut usulkan Bali gunakan pungutan wisman untuk kelola sampah
Baca juga: Gubernur Koster: Sosialisasi pungutan wisman ke Bali l mulai September 2023
Baca juga: Ombudsman Bali minta rencana pungutan ke turis asing disosialisasikan
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2023
Hal ini disampaikan Sang Made kepada jajaran Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) dalam keterangan yang diterima di Denpasar, Selasa.
“Penanganan sampah akan menjadi fokus penggunaan dari dana yang dihasilkan dari pungutan wisatawan asing,” ucapnya.
Ini dilakukan lantaran wisatawan asing yang datang ke Pulau Dewata selama berlibur dipastikan akan menghasilkan sampah yang harus dikelola dengan baik, agar tidak muncul bau atau kerusakan lingkungan yang berimbas pada kenyamanan saat berwisata.
Selain penanganan sampah, uang pungutan Rp150 ribu per wisman tersebut juga akan dipergunakan untuk menjaga kelestarian budaya Bali, sehingga dengan dua hal ini diharapkan Bali sebagai destinasi pariwisata dunia akan terjaga, tidak hanya lingkungannya tetapi juga budayanya.
“Pungutan wisatawan asing ini sudah memiliki payung hukum berupa peraturan gubernur dan peraturan daerah serta perda, dan akan mulai diterapkan di tahun 2024," katanya.
Baca juga: Dispar Bali: Cukup 23 detik wisman bayar pungutan di Bandara Ngurah Rai
Ia mengatakan, sosialisasi sangat penting, tidak hanya terkait tata cara pungutannya tetapi juga penggunaannya harus diketahui, dengan demikian wisatawan asing akan paham bahwa pungutan ini dalam penggunaannya nanti akan mengedepankan transparansi dan terfokus pada penanganan sampah dan pelestarian budaya.
Kepada Kemenparekraf, ia juga meminta dukungan berupa dorongan terhadap industri kreatif baik pemasaran, pengemasan, serta peningkatan kualitas produk sehingga UMKM di Pulau Dewata dapat terus berkembang seiring berkembangnya pariwisata.
Menanggapi kebijakan pungutan terhadap wisatawan asing, Sekretaris Kemenparekraf Ni Wayan Giri Adnyani merespons dengan dukungan penuh, di mana pihaknya akan turut membantu mensosialisasikan kebijakan ini.
Pemberlakuan pungutan ini harus disosialisasikan sedini mungkin dan secara terus-menerus agar para wisatawan tidak kaget. Untuk itu perlu disiapkan narasi yang tepat, prosedur yang jelas serta penggunaan dana yang transparan,” kata Giri.
Untuk penggunaan uang tersebut, ia juga sepakat agar fokus pada penanganan sampah untuk menciptakan destinasi wisata yang nyaman, dibarengi dengan budaya yang tetap lestari yang membedakan dengan daerah lain.
Kemenparekraf juga mengaku mendukung pengembangan industri kreatif di Bali dengan secara rutin melakukan pembinaan kepada para pelaku UMKM baik berupa pelatihan pengemasan produk maupun pemasarannya.
Baca juga: Kemenparekraf turut sosialisasikan pungutan bagi wisman ke Bali
Baca juga: Ombudsman Bali minta MDA sosialisasi pedoman pungutan uang
Baca juga: Menparekraf: Pungutan wisman Rp150.000 untuk konservasi di Bali
Baca juga: Luhut usulkan Bali gunakan pungutan wisman untuk kelola sampah
Baca juga: Gubernur Koster: Sosialisasi pungutan wisman ke Bali l mulai September 2023
Baca juga: Ombudsman Bali minta rencana pungutan ke turis asing disosialisasikan
Editor : Widodo Suyamto Jusuf
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2023