Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menekankan pada pemerintah daerah mengenai dua langkah pokok dalam mengendalikan inflasi dan stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP).
"Pertama, pemerintah daerah harus mengoptimalkan APBD untuk pengendalian inflasi dan SPHP. Pengendalian inflasi dan SPHP tidak mungkin berjalan efektif tanpa didukung anggaran cukup," kata Plt. Sekretaris Inspektorat Jenderal Kemendagri Ahmad Husin Tambunan ketika membuka gelaran SPHP Award di Badung, Bali, Jumat (15/9) malam.
Untuk itu, Kemendagri meminta kepala daerah mengalokasikan anggaran yang cukup untuk melakukan aksi konkret menangani masalah pangan seperti mengadakan operasi pasar murah, membentuk kerja sama antara daerah sendiri dan daerah penghasil pangan, menjaga kelancaran pasokan dan pencanangan gerakan menanam, serta memastikan kendaraan transportasi baik darat, laut, dan udara.
"Transportasi menjadi salah satu komoditas penyumbang tertinggi dalam inflasi tiap tahun, kepala daerah agar melakukan terobosan dengan memberi subsidi untuk jasa transportasi," ujar Husin yang hadir mewakili Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang sedang berhalangan.
Husin menuturkan bahwa pemerintah daerah dapat menggunakan belanja tak terduga dalam rangka pengendalian inflasi daerah serta stabilisasi pasokan dan harga pangan apabila anggaran masing-masing tidak cukup.
Baca juga: BPS Bali: Denpasar dan Singaraja alami inflasi di bulan Agustus
"Tidak ragu dan khawatir akan bermasalah hukum kemudian hari karena hadir tiap senin satgas pangan yang tujuannya meyakinkan atas tiap kegiatan karena sudah memenuhi asas akuntabilitas dan transparansi," tuturnya.
Langkah kedua selain dalam hal pendanaan tadi adalah upaya mitigasi risiko seperti datangnya kemarau panjang yang dipacu oleh perubahan iklim El Nino.
Untuk itu, kata dia, Menteri Dalam Negeri menyampaikan agar kepala daerah berkoordinasi dengan bulog dalam menjaga ketersediaan pangan menghadapi El Nino, mempersiapkan cadangan atau pembuatan dam air, terutama wilayah yang memiliki waduk, memerintahkan camat dan lurah kepala desa secara teknis melaporkan kondisi wilayah yang mengalami kekeringan.
Terakhir Kemendagri menitip pesan kepada seluruh insan ketahanan pangan untuk sama-sama menunjukkan kemampuan terbaik dalam mengatasi inflasi.
Kementerian yang dipimpin mantan Kapolri itu juga menekankan bahwa sejak awal telah meminta kepala daerah mengendalikan pergerakan sejumlah komoditas bergejolak yang selama setahun andil mendominasi inflasi.
Baca juga: BPS mencatat Inflasi tahunan Agustus sebesar 3,27 persen
Ia lantas menyebutkan komoditas tersebut adalah beras, bawang putih, ayam ras, dan telur ayam ras. Dari keempatnya, beras masih belum stabil sehingga saat ini menjadi prioritas bersama, bahkan mendapat arahan langsung penanganannya dari Presiden RI Joko Widodo.
Adapun arahan tersebut yang pertama melakukan pemantauan terkait dengan ketersediaan dan harga beras. Dalam hal ini, pemerintah daerah diminta menyesuaikan data lapangan untuk mengantisipasi El Nino.
Selain itu, mengintegrasikan stok data sehingga pengambilan keputusan akan beralaskan ini. Setelah mengecek ketersediaan stok, juga mengecek harga pangan, mengawasi sistem, dan jalur distribusi pangan.
"Apabila ada jalan yang rusak, segera diperbaiki. Tingkatkan cadangan pangan di daerah," katanya.
Apabila terdapat kekurangan, lanjut Husin, cepat penuhi tanpa meminta bantuan pemerintah pusat. Selain itu, optimalkan fiskal daerah untuk mengendalikan inflasi, kemudian penguatan sarana dan prasarana pertanian untuk komoditas yang tiap tahun jadi penyumbang inflasi.
"Perlu pula menghadirkan investor untuk pemenuhan komoditas tersebut," tutup Husin.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2023
"Pertama, pemerintah daerah harus mengoptimalkan APBD untuk pengendalian inflasi dan SPHP. Pengendalian inflasi dan SPHP tidak mungkin berjalan efektif tanpa didukung anggaran cukup," kata Plt. Sekretaris Inspektorat Jenderal Kemendagri Ahmad Husin Tambunan ketika membuka gelaran SPHP Award di Badung, Bali, Jumat (15/9) malam.
Untuk itu, Kemendagri meminta kepala daerah mengalokasikan anggaran yang cukup untuk melakukan aksi konkret menangani masalah pangan seperti mengadakan operasi pasar murah, membentuk kerja sama antara daerah sendiri dan daerah penghasil pangan, menjaga kelancaran pasokan dan pencanangan gerakan menanam, serta memastikan kendaraan transportasi baik darat, laut, dan udara.
"Transportasi menjadi salah satu komoditas penyumbang tertinggi dalam inflasi tiap tahun, kepala daerah agar melakukan terobosan dengan memberi subsidi untuk jasa transportasi," ujar Husin yang hadir mewakili Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang sedang berhalangan.
Husin menuturkan bahwa pemerintah daerah dapat menggunakan belanja tak terduga dalam rangka pengendalian inflasi daerah serta stabilisasi pasokan dan harga pangan apabila anggaran masing-masing tidak cukup.
Baca juga: BPS Bali: Denpasar dan Singaraja alami inflasi di bulan Agustus
"Tidak ragu dan khawatir akan bermasalah hukum kemudian hari karena hadir tiap senin satgas pangan yang tujuannya meyakinkan atas tiap kegiatan karena sudah memenuhi asas akuntabilitas dan transparansi," tuturnya.
Langkah kedua selain dalam hal pendanaan tadi adalah upaya mitigasi risiko seperti datangnya kemarau panjang yang dipacu oleh perubahan iklim El Nino.
Untuk itu, kata dia, Menteri Dalam Negeri menyampaikan agar kepala daerah berkoordinasi dengan bulog dalam menjaga ketersediaan pangan menghadapi El Nino, mempersiapkan cadangan atau pembuatan dam air, terutama wilayah yang memiliki waduk, memerintahkan camat dan lurah kepala desa secara teknis melaporkan kondisi wilayah yang mengalami kekeringan.
Terakhir Kemendagri menitip pesan kepada seluruh insan ketahanan pangan untuk sama-sama menunjukkan kemampuan terbaik dalam mengatasi inflasi.
Kementerian yang dipimpin mantan Kapolri itu juga menekankan bahwa sejak awal telah meminta kepala daerah mengendalikan pergerakan sejumlah komoditas bergejolak yang selama setahun andil mendominasi inflasi.
Baca juga: BPS mencatat Inflasi tahunan Agustus sebesar 3,27 persen
Ia lantas menyebutkan komoditas tersebut adalah beras, bawang putih, ayam ras, dan telur ayam ras. Dari keempatnya, beras masih belum stabil sehingga saat ini menjadi prioritas bersama, bahkan mendapat arahan langsung penanganannya dari Presiden RI Joko Widodo.
Adapun arahan tersebut yang pertama melakukan pemantauan terkait dengan ketersediaan dan harga beras. Dalam hal ini, pemerintah daerah diminta menyesuaikan data lapangan untuk mengantisipasi El Nino.
Selain itu, mengintegrasikan stok data sehingga pengambilan keputusan akan beralaskan ini. Setelah mengecek ketersediaan stok, juga mengecek harga pangan, mengawasi sistem, dan jalur distribusi pangan.
"Apabila ada jalan yang rusak, segera diperbaiki. Tingkatkan cadangan pangan di daerah," katanya.
Apabila terdapat kekurangan, lanjut Husin, cepat penuhi tanpa meminta bantuan pemerintah pusat. Selain itu, optimalkan fiskal daerah untuk mengendalikan inflasi, kemudian penguatan sarana dan prasarana pertanian untuk komoditas yang tiap tahun jadi penyumbang inflasi.
"Perlu pula menghadirkan investor untuk pemenuhan komoditas tersebut," tutup Husin.
Editor : Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2023