Anggota DPD RI yang juga mantan Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengatakan Penjabat Gubernur Bali Irjen Polisi Sang Made Mahendra Jaya harus memahami kebijakan publik setempat yang sudah berjalan dan tantangan ke depan.
"Saya harapkan pelajari dengan betul apa yang sudah dilakukan, apa yang terjadi saat ini, dan kira-kira apa yang menjadi tantangan ke depan," kata Pastika dalam diskusi yang digelar DPD Persadha Nusantara Bali, di Denpasar, Sabtu.
Diskusi yang bertajuk "Strategi Mendesain Kebijakan Publik untuk Masa Depan Bali yang Mandiri" ini juga menghadirkan narasumber akademisi I Dewa Gede Palguna, SH, MHum, Dr Gede Suardana MSi, dan Dr I Wayan Jondra MSi.
Terutama sekali, kata Pastika, Penjabat Gubernur Bali harus mempelajari tantangan menghadapi Pemilu 2024 dan hal-hal yang berkaitan dengan anggaran.
Masih terkait anggaran, lanjut dia, masyarakat Bali perlu mengetahui, khususnya mengenai wacana defisit anggaran hingga Rp1,9 triliun yang sempat ramai diperbincangkan.
Baca juga: Mendagri tak izinkan Pj Gubernur Bali buat kebijakan baru
"Apa dengan tiga bulan ini hingga akhir 2023 defisit itu bisa teratasi. Apa dampaknya kalau hal itu tidak teratasi. Jangan sampai ada proyek sampai tak terbayar atau yang sudah dikerjakan tak selesai. Intinya Pj Gubernur jangan gegabah," ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa menjadi Penjabat Gubernur Bali mempunyai peran penting bagi Bali dalam setahun ke depan. Oleh karena itu harus ada masukan agar pembangunan bisa berjalan dan bermanfaat bagi masyarakat.
"Seorang pemimpin di samping menjadi 'leader', panutan, dan guru tetapi harus mampu menjadi seorang manajer karena harus pintar mengelola sumber daya yang luar biasa. Sumber daya harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat," kata Pastika.
Selain itu, Pastika mendorong legislatif dan media harus berani menyuarakan apa yang menjadi kepentingan masyarakat Bali dan jangan hanya diam ketika ada kebijakan publik yang masih kurang tepat.
Sementara itu, akademisi yang juga mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Dr Dewa Palguna mengatakan bahwa keliru besar kalau pemerintah merasa sudah menyelesaikan persoalan dengan membuat berbagai peraturan atau regulasi.
Baca juga: Sekdaprov Bali: Birokrasi beri dukungan penuh ke penjabat gubernur
"Aturan itu harusnya lahir dari kebutuhan. Aturan itu bagus tetapi yang perlu adalah penegakan hukumnya. Apakah kita sudah mengevaluasi perda yang dibikin. Saya berharap pemimpin ke depan kalau membuat aturan jelas apa yang ingin dituju. Jangan hanya karena atas dasar keinginan," ujarnya.
Menurut dia, kebijakan publik itu sebenarnya apa yang dibutuhkan publik dan bukan apa yang diinginkan pemimpinnya. Yang tidak kalah penting harapannya agar Bali dapat menjadi sebagai satu kesatuan ruang.
"Bali tidak bisa dikaveling-kaveling per kabupaten/kota.Gubernur dan bupati/wali kota perlu duduk bersama, mau membangun apa. Bali ke depan harus dipetakan," katanya.
Dia melihat saat kepemimpinan Mangku Pastika sudah ada peta jalan pembangunan Bali, misalnya dari sisi kemiskinan dibuat program bedah rumah.
Kemudian sistem pendidikan terkait SMAN Bali Mandara yang diperuntukkan bagi siswa miskin yang kemudian program ini hingga diduplikasi di Jawa Tengah. Namun sayangnya sistem pendidikan di SMAN Bali Mandara malah dihapus Wayan Koster saat menjabat sebagai Gubernur Bali.
Sementara itu, bakal calon anggota DPD RI Dapil Bali Gede Suardana menyoroti sejumlah kebijakan Gubernur Bali Wayan Koster saat masih menjabat karena dinilai telah menimbulkan masalah fiskal dan lingkungan.
"Bapak Wayan Koster saya lihat malah lebih memilih kebijakan populis, seperti halnya membangun kawasan Pusat Kebudayaan, Turyapada Tower, dan sebagainya dibandingkan menjalankan kebijakan wajib (urusan pendidikan gratis, kesehatan, dan sebagainya," katanya.
Akademisi Dr I Wayan Jondra menambahkan kebijakan publik harus bisa memecahkan permasalahan di masyarakat dan tingkatkan kualitas hidup orang banyak.
"Kebijakan harus melibatkan masyarakat. Saya lihat yang sekarang ini minim melibatkan masyarakat. Dari sisi ekonomi, masyarakat kita lebih banyak jadi penonton. Banyak proyek mercusuar, tetapi berapa krama Bali yang bekerja di proyek tersebut," ucap mantan anggota KPU Provinsi Bali itu.
Dalam diskusi itu hadir sejumlah tokoh masyarakat Bali yang turut menyampaikan suaranya di antaranya Ni Luh Djelantik, I Ketut Putra Ismaya Jaya, Gusti Putu Artha, Ketua Partai Kebangkitan Nusantara Pimda Bali I Putu Indra Mandhala Putra, dan sejumlah tokoh parpol maupun unsur generasi muda.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2023
"Saya harapkan pelajari dengan betul apa yang sudah dilakukan, apa yang terjadi saat ini, dan kira-kira apa yang menjadi tantangan ke depan," kata Pastika dalam diskusi yang digelar DPD Persadha Nusantara Bali, di Denpasar, Sabtu.
Diskusi yang bertajuk "Strategi Mendesain Kebijakan Publik untuk Masa Depan Bali yang Mandiri" ini juga menghadirkan narasumber akademisi I Dewa Gede Palguna, SH, MHum, Dr Gede Suardana MSi, dan Dr I Wayan Jondra MSi.
Terutama sekali, kata Pastika, Penjabat Gubernur Bali harus mempelajari tantangan menghadapi Pemilu 2024 dan hal-hal yang berkaitan dengan anggaran.
Masih terkait anggaran, lanjut dia, masyarakat Bali perlu mengetahui, khususnya mengenai wacana defisit anggaran hingga Rp1,9 triliun yang sempat ramai diperbincangkan.
Baca juga: Mendagri tak izinkan Pj Gubernur Bali buat kebijakan baru
"Apa dengan tiga bulan ini hingga akhir 2023 defisit itu bisa teratasi. Apa dampaknya kalau hal itu tidak teratasi. Jangan sampai ada proyek sampai tak terbayar atau yang sudah dikerjakan tak selesai. Intinya Pj Gubernur jangan gegabah," ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa menjadi Penjabat Gubernur Bali mempunyai peran penting bagi Bali dalam setahun ke depan. Oleh karena itu harus ada masukan agar pembangunan bisa berjalan dan bermanfaat bagi masyarakat.
"Seorang pemimpin di samping menjadi 'leader', panutan, dan guru tetapi harus mampu menjadi seorang manajer karena harus pintar mengelola sumber daya yang luar biasa. Sumber daya harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat," kata Pastika.
Selain itu, Pastika mendorong legislatif dan media harus berani menyuarakan apa yang menjadi kepentingan masyarakat Bali dan jangan hanya diam ketika ada kebijakan publik yang masih kurang tepat.
Sementara itu, akademisi yang juga mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Dr Dewa Palguna mengatakan bahwa keliru besar kalau pemerintah merasa sudah menyelesaikan persoalan dengan membuat berbagai peraturan atau regulasi.
Baca juga: Sekdaprov Bali: Birokrasi beri dukungan penuh ke penjabat gubernur
"Aturan itu harusnya lahir dari kebutuhan. Aturan itu bagus tetapi yang perlu adalah penegakan hukumnya. Apakah kita sudah mengevaluasi perda yang dibikin. Saya berharap pemimpin ke depan kalau membuat aturan jelas apa yang ingin dituju. Jangan hanya karena atas dasar keinginan," ujarnya.
Menurut dia, kebijakan publik itu sebenarnya apa yang dibutuhkan publik dan bukan apa yang diinginkan pemimpinnya. Yang tidak kalah penting harapannya agar Bali dapat menjadi sebagai satu kesatuan ruang.
"Bali tidak bisa dikaveling-kaveling per kabupaten/kota.Gubernur dan bupati/wali kota perlu duduk bersama, mau membangun apa. Bali ke depan harus dipetakan," katanya.
Dia melihat saat kepemimpinan Mangku Pastika sudah ada peta jalan pembangunan Bali, misalnya dari sisi kemiskinan dibuat program bedah rumah.
Kemudian sistem pendidikan terkait SMAN Bali Mandara yang diperuntukkan bagi siswa miskin yang kemudian program ini hingga diduplikasi di Jawa Tengah. Namun sayangnya sistem pendidikan di SMAN Bali Mandara malah dihapus Wayan Koster saat menjabat sebagai Gubernur Bali.
Sementara itu, bakal calon anggota DPD RI Dapil Bali Gede Suardana menyoroti sejumlah kebijakan Gubernur Bali Wayan Koster saat masih menjabat karena dinilai telah menimbulkan masalah fiskal dan lingkungan.
"Bapak Wayan Koster saya lihat malah lebih memilih kebijakan populis, seperti halnya membangun kawasan Pusat Kebudayaan, Turyapada Tower, dan sebagainya dibandingkan menjalankan kebijakan wajib (urusan pendidikan gratis, kesehatan, dan sebagainya," katanya.
Akademisi Dr I Wayan Jondra menambahkan kebijakan publik harus bisa memecahkan permasalahan di masyarakat dan tingkatkan kualitas hidup orang banyak.
"Kebijakan harus melibatkan masyarakat. Saya lihat yang sekarang ini minim melibatkan masyarakat. Dari sisi ekonomi, masyarakat kita lebih banyak jadi penonton. Banyak proyek mercusuar, tetapi berapa krama Bali yang bekerja di proyek tersebut," ucap mantan anggota KPU Provinsi Bali itu.
Dalam diskusi itu hadir sejumlah tokoh masyarakat Bali yang turut menyampaikan suaranya di antaranya Ni Luh Djelantik, I Ketut Putra Ismaya Jaya, Gusti Putu Artha, Ketua Partai Kebangkitan Nusantara Pimda Bali I Putu Indra Mandhala Putra, dan sejumlah tokoh parpol maupun unsur generasi muda.
Editor : Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2023