Deputi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Bali GA Diah Utari mengajak Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan pemerintah daerah di provinsi itu untuk memperkuat kolaborasi dan koordinasi dalam mengendalikan laju inflasi.
"Apalagi ada sejumlah faktor risiko yang perlu diwaspadai, terutama terkait harga beras yang levelnya lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya," kata Diah Utari usai mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi 2023 dari Denpasar, Kamis.
Rakornas Pengendalian Inflasi 2023 dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo secara hibrid di Jakarta. Sedangkan Diah Utari beserta sejumlah perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Bali mengikuti secara daring dari Kantor Gubernur Bali di Denpasar.
Selain harga beras, Diah Utari juga mengingatkan jajaran TPID terkait faktor risiko ketersediaan bahan pangan karena dampak El Nino yang perlu diantisipasi.
"Meskipun di Bali 'assessment-nya (El Nino) termasuk dalam kategori lemah. Tetapi kita harus waspada supaya pasokan bahan pangan di daerah Bali bisa tetap terkendali," ujarnya.
Baca juga: BI Bali edukasi QRIS lewat PQN 2023
Ia menambahkan, supaya suplai bahan pangan tetap tersedia, KPwBI Provinsi Bali tetap mendorong kerja sama antar daerah dan fokus pada tujuh program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang sudah dicanangkan.
Tujuh program unggulan tersebut terdiri dari dukungan pelaksanaan kegiatan operasi pasar/pasar murah/SPHP, penguatan ketahanan pangan strategis, perluasan Kerjasama Antar Daerah (KAD), dukungan untuk subsidi ongkos angkut, peningkatan pemanfaatan alsintan (alat dan mesin pertanian) dan saprotan (sarana produksi pertanian).
Selanjutnya penguatan infrastruktur Teknologi, Informasi, Komunikasi (TIK) diantaranya neraca pangan daerah, serta penguatan koordinasi dan komunikasi untuk menjaga ekspektasi inflasi.
Pihaknya optimistis inflasi Bali hingga akhir 2023 tetap terkendali pada rentang target sasaran 3 plus minus 1 persen.
"Juli kita lihat sudah dalam target. Kami optimistis sampai akhir tahun inflasi tetap terjaga," kata Diah Utari.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali tercatat tingkat inflasi gabungan di Provinsi Bali pada Juli 2023 (yoy) tercatat setinggi 2,52 persen.
Baca juga: Survei BI: Keyakinan konsumen pada ekonomi Bali tetap terjaga
Dalam arahannya, Presiden Joko Widodo menyampaikan angka inflasi Indonesia jauh lebih rendah ketimbang dibandingkan sejumlah negara di dunia. Hal itu didukung oleh sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengendalikan inflasi.
"Inflasi sangat terkendali di angka 3,08 persen di Juli 2023, ini sebuah angka yang sangat baik sekali," kata Jokowi.
Jokowi membandingkan angka inflasi Indonesia dengan sejumlah negara di dunia seperti Argentina tembus 113 persen, Turki ke angka 47 persen, India 7,4 persen, Uni Eropa 5,3 persen, serta Amerika Serikat 3,2 persen.
Presiden menginstruksikan jajaran pemerintah daerah melakukan pengendalian inflasi melalui dua strategi utama yaitu strategi jangka pendek dan panjang. Untuk strategi jangka pendek, Presiden meminta agar pemda terbuka dalam mengintegrasikan data stok neraca pangan daerah masing-masing.
Selain itu, Presiden juga mendorong pemda untuk meningkatkan cadangan pangan guna menjaga stabilitas stok dan harga bahan pangan daerah.
Apabila terjadi permasalahan di lapangan, Kepala Negara meminta setiap daerah saling berkoordinasi untuk memecahkan permasalahan tersebut.
Selain itu pemda dapat mengoptimalkan fiskal daerah dengan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk mengintervensi pasar.
Sementara untuk strategi jangka panjang, Jokowi meyakini penguatan sarana prasarana pertanian dapat menjadi salah satu kunci pengendalian inflasi.
Menurut dia, setiap tahun permasalahan inflasi selalu ada pada komoditas bahan pangan yang relatif sama seperti cabai dan daging ayam.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2023
"Apalagi ada sejumlah faktor risiko yang perlu diwaspadai, terutama terkait harga beras yang levelnya lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya," kata Diah Utari usai mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi 2023 dari Denpasar, Kamis.
Rakornas Pengendalian Inflasi 2023 dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo secara hibrid di Jakarta. Sedangkan Diah Utari beserta sejumlah perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Bali mengikuti secara daring dari Kantor Gubernur Bali di Denpasar.
Selain harga beras, Diah Utari juga mengingatkan jajaran TPID terkait faktor risiko ketersediaan bahan pangan karena dampak El Nino yang perlu diantisipasi.
"Meskipun di Bali 'assessment-nya (El Nino) termasuk dalam kategori lemah. Tetapi kita harus waspada supaya pasokan bahan pangan di daerah Bali bisa tetap terkendali," ujarnya.
Baca juga: BI Bali edukasi QRIS lewat PQN 2023
Ia menambahkan, supaya suplai bahan pangan tetap tersedia, KPwBI Provinsi Bali tetap mendorong kerja sama antar daerah dan fokus pada tujuh program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang sudah dicanangkan.
Tujuh program unggulan tersebut terdiri dari dukungan pelaksanaan kegiatan operasi pasar/pasar murah/SPHP, penguatan ketahanan pangan strategis, perluasan Kerjasama Antar Daerah (KAD), dukungan untuk subsidi ongkos angkut, peningkatan pemanfaatan alsintan (alat dan mesin pertanian) dan saprotan (sarana produksi pertanian).
Selanjutnya penguatan infrastruktur Teknologi, Informasi, Komunikasi (TIK) diantaranya neraca pangan daerah, serta penguatan koordinasi dan komunikasi untuk menjaga ekspektasi inflasi.
Pihaknya optimistis inflasi Bali hingga akhir 2023 tetap terkendali pada rentang target sasaran 3 plus minus 1 persen.
"Juli kita lihat sudah dalam target. Kami optimistis sampai akhir tahun inflasi tetap terjaga," kata Diah Utari.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali tercatat tingkat inflasi gabungan di Provinsi Bali pada Juli 2023 (yoy) tercatat setinggi 2,52 persen.
Baca juga: Survei BI: Keyakinan konsumen pada ekonomi Bali tetap terjaga
Dalam arahannya, Presiden Joko Widodo menyampaikan angka inflasi Indonesia jauh lebih rendah ketimbang dibandingkan sejumlah negara di dunia. Hal itu didukung oleh sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengendalikan inflasi.
"Inflasi sangat terkendali di angka 3,08 persen di Juli 2023, ini sebuah angka yang sangat baik sekali," kata Jokowi.
Jokowi membandingkan angka inflasi Indonesia dengan sejumlah negara di dunia seperti Argentina tembus 113 persen, Turki ke angka 47 persen, India 7,4 persen, Uni Eropa 5,3 persen, serta Amerika Serikat 3,2 persen.
Presiden menginstruksikan jajaran pemerintah daerah melakukan pengendalian inflasi melalui dua strategi utama yaitu strategi jangka pendek dan panjang. Untuk strategi jangka pendek, Presiden meminta agar pemda terbuka dalam mengintegrasikan data stok neraca pangan daerah masing-masing.
Selain itu, Presiden juga mendorong pemda untuk meningkatkan cadangan pangan guna menjaga stabilitas stok dan harga bahan pangan daerah.
Apabila terjadi permasalahan di lapangan, Kepala Negara meminta setiap daerah saling berkoordinasi untuk memecahkan permasalahan tersebut.
Selain itu pemda dapat mengoptimalkan fiskal daerah dengan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk mengintervensi pasar.
Sementara untuk strategi jangka panjang, Jokowi meyakini penguatan sarana prasarana pertanian dapat menjadi salah satu kunci pengendalian inflasi.
Menurut dia, setiap tahun permasalahan inflasi selalu ada pada komoditas bahan pangan yang relatif sama seperti cabai dan daging ayam.
Editor : Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2023