Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) Kementerian LHK Hanif Faisol Nurofiq menilai pengelolaan mangrove dapat menjadi strategi menurunkan polusi dan emisi karbon, menuju Indonesia's Forestry and Other Land Uses (FOLU) Net Sink 2030 bagi Provinsi Bali.
“Kalau Bali rasanya pengelolaan mangrove menjadi penting ya, ini menjadi daya tarik tersendiri karena Bali pulau kecil, sehingga keberadaan mangrove sangat penting,” kata dia di Denpasar, Selasa.
Dalam kegiatan sosialisasi sub nasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2023 Provinsi Bali, Hanif melihat inisiasi-inisiasi untuk memperluas lahan mangrove di Pulau Dewata dapat menjadi program unggulan untuk menekan emisi karbon dan gas rumah kaca, karena jika melihat dari sisi kehutanan luasan lahan yang ada tidak besar.
Kegiatan sosialisasi ini kemudian akan berlanjut pada workshop untuk mendiskusikan strategi menuju target Kementerian LHK yang sesuai dengan kondisi tiap-tiap daerah dalam hal ini Bali.
Baca juga: Mangrove Festival di Bali ditutup dengan penanaman bakau
Nantinya mereka akan menyelesaikan dokumen rencana kerja sebagai progres menuju emisi nol bersih tahun 2060 mendatang melalui sektor kehutanan dalam program Indonesia’s FOLU Net Sink 2030.
“Ini menjadi sektor yang berkontribusi 60 persen, kemudian Bali sebenarnya tutupan hutannya tidak terlalu besar hanya sekitar 20 persen, namun inisiatif yang cukup besar dari teman-teman Bali akan menjadi daya tarik tersendiri untuk mempromosikan Indonesia’s FOLU Net Sink 2023,” ujar Hanif.
Dengan demikian maka menurutnya Bali turut memberi kontribusi dalam mencapai target menekan emisi karbon dan gas rumah kaca, meskipun harus diakui target utama Kementerian LHK adalah Sumatera dan Kalimantan.
Kepada media Hanif menjelaskan bahwa pulau-pulau tersebut angka deforestasi hutannya tinggi, ditambah masih maraknya kebakaran hutan yang memberi kontribusi terhadap penyebaran karbondioksida.
Baca juga: TNI dan Polri tanam 2.000 mangrove untuk lestarikan pantai Bali
Upaya menurunkan deforestasi hutan sendiri sekarang kian membaik, ini terlihat dari catatan Kementerian LHK yang menyebut dahulu angka deforestasi mencapai 2 juta hektare per tahun, namun menurun menjadi 400 ribu dan saat ini berada di 114 ribu hektare.
“Kalau dibagi luasan itu Bali saja terdata cuma 46 hektare itu deforestasinya, artinya upaya pemerintah yang serius ternyata juga bisa, kalau kita semua turun ternyata juga bisa, bukan hanya cerita bohong,” kata Hanif.
Sekretaris Daerah Provinsi Bali I Dewa Made Indra mengaku senang dengan diadakannya sosialisasi dan penyusunan rencana kerja ini, menurutnya penting untuk daerah mewujudkan kebijakan yang sejalan dengan pusat ini.
“Setelah disusun dipandang cukup dan memenuhi syarat dibawa ke kementerian, ini Renja Provinsi Bali untuk mengantisipasi perubahan iklim di bidang penurunan emisi gas rumah kaca dan pengendalian karbon karena kita harus masuk dalam skema kebijakan,” ujar Dewa Indra.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2023
“Kalau Bali rasanya pengelolaan mangrove menjadi penting ya, ini menjadi daya tarik tersendiri karena Bali pulau kecil, sehingga keberadaan mangrove sangat penting,” kata dia di Denpasar, Selasa.
Dalam kegiatan sosialisasi sub nasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2023 Provinsi Bali, Hanif melihat inisiasi-inisiasi untuk memperluas lahan mangrove di Pulau Dewata dapat menjadi program unggulan untuk menekan emisi karbon dan gas rumah kaca, karena jika melihat dari sisi kehutanan luasan lahan yang ada tidak besar.
Kegiatan sosialisasi ini kemudian akan berlanjut pada workshop untuk mendiskusikan strategi menuju target Kementerian LHK yang sesuai dengan kondisi tiap-tiap daerah dalam hal ini Bali.
Baca juga: Mangrove Festival di Bali ditutup dengan penanaman bakau
Nantinya mereka akan menyelesaikan dokumen rencana kerja sebagai progres menuju emisi nol bersih tahun 2060 mendatang melalui sektor kehutanan dalam program Indonesia’s FOLU Net Sink 2030.
“Ini menjadi sektor yang berkontribusi 60 persen, kemudian Bali sebenarnya tutupan hutannya tidak terlalu besar hanya sekitar 20 persen, namun inisiatif yang cukup besar dari teman-teman Bali akan menjadi daya tarik tersendiri untuk mempromosikan Indonesia’s FOLU Net Sink 2023,” ujar Hanif.
Dengan demikian maka menurutnya Bali turut memberi kontribusi dalam mencapai target menekan emisi karbon dan gas rumah kaca, meskipun harus diakui target utama Kementerian LHK adalah Sumatera dan Kalimantan.
Kepada media Hanif menjelaskan bahwa pulau-pulau tersebut angka deforestasi hutannya tinggi, ditambah masih maraknya kebakaran hutan yang memberi kontribusi terhadap penyebaran karbondioksida.
Baca juga: TNI dan Polri tanam 2.000 mangrove untuk lestarikan pantai Bali
Upaya menurunkan deforestasi hutan sendiri sekarang kian membaik, ini terlihat dari catatan Kementerian LHK yang menyebut dahulu angka deforestasi mencapai 2 juta hektare per tahun, namun menurun menjadi 400 ribu dan saat ini berada di 114 ribu hektare.
“Kalau dibagi luasan itu Bali saja terdata cuma 46 hektare itu deforestasinya, artinya upaya pemerintah yang serius ternyata juga bisa, kalau kita semua turun ternyata juga bisa, bukan hanya cerita bohong,” kata Hanif.
Sekretaris Daerah Provinsi Bali I Dewa Made Indra mengaku senang dengan diadakannya sosialisasi dan penyusunan rencana kerja ini, menurutnya penting untuk daerah mewujudkan kebijakan yang sejalan dengan pusat ini.
“Setelah disusun dipandang cukup dan memenuhi syarat dibawa ke kementerian, ini Renja Provinsi Bali untuk mengantisipasi perubahan iklim di bidang penurunan emisi gas rumah kaca dan pengendalian karbon karena kita harus masuk dalam skema kebijakan,” ujar Dewa Indra.
Editor : Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2023