Ketua Forum Komunikasi (Forkom) Perbekel se-Bali I Gede Pawana menilai mimpi-mimpi warga desa banyak yang terwujud berkat adanya Dana Desa yang bersumber dari APBN untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan usaha pemberdayaan masyarakat.
"Salah jika ada yang menganggap dana desa tidak bermanfaat. Mimpinya rakyat bisa tercapai dengan Dana Desa," kata Pawana saat menjadi narasumber dalam kegiatan reses anggota DPD Made Mangku Pastika di Denpasar, Selasa.
Menurut dia, di luar wilayah perkotaan di Bali (Kabupaten Badung dan Kota Denpasar), warga desa tentu sangat menginginkan akses jalan desa maupun akses gang yang bagus yang kemudian dapat terealisasi berkat Dana Desa.
Selain untuk pembangunan infrastruktur, lanjut Pawana, Dana Desa juga dapat dimanfaatkan untuk mengatasi persoalan stunting (ketengkesan), ketahanan pangan dan berbagai program lainnya sesuai dengan hasil musyawarah desa.
"Dengan aplikasi Siskeudes juga bagus untuk kontrol penggunaan Dana Desa. Membuat kepala desa aman dan tidak ada yang bisa main-main menggunakan Dana Desa," ucap Pawana yang juga Perbekel (Kepala Desa) Desa Duda Timur Kabupaten Karangasem itu.
Meskipun di berbagai daerah lain di Tanah Air masih banyak persoalan terkait Dana Desa, ia menegaskan di Bali desa-desa di Bali relatif lancar dalam penggunaan Dana Desa maupun pelaporannya.
Bahkan dengan sentuhan sejumlah inovasi dan kolaborasi berbagai pihak yang dilakukan Pawana telah menjadikan Duda Timur sebagai percontohan Desa Digital pertama di Indonesia.
"Dengan aplikasi yang kami miliki warga desa juga dapat mengetahui berbagai informasi keuangan desa maupun mengakses data-data kependudukan dengan mudah. Bahkan untuk mengetahui data golongan darah warga bisa diketahui dengan aplikasi tersebut," ujarnya.
Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kawasan Perdesaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Dukcapil Provinsi Bali Luh Gita Andari mengatakan besar pagu Dana Desa di Provinsi Bali pada 2023 sebesar Rp609,64 miliar lebih.
Jumlah tersebut meningkat sebesar 1,48 persen (Rp8,92 miliar) dibandingkan pagu Dana Desa pada 2022 sebesar Rp600,72 miliar.
Prioritas penggunaan Dana Desa pada 2023 untuk tiga hal yakni pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa, program prioritas nasional sesuai kewenangan desa dan mitigasi bencana alam dan non-alam sesuai kewenangan desa. Di Bali saat ini, lanjut dia, sudah tidak ada lagi desa yang berstatus desa tertinggal.
"Kami bersama pemerintah kabupaten/kota juga aktif melakukan pendampingan terkait penggunaan dan pelaporan Dana Desa agar tidak sampai terjadi persoalan," kata Gita Andari.
Sementara itu anggota Dewan Perwakilan Daerah Made Mangku Pastika menyambut positif hingga saat ini proses penggunaan Dana Desa maupun pelaporannya telah berjalan lancar.
Terlebih adanya desa-desa yang juga menyiapkan aplikasi sebagai bentuk transparansi penggunaan Dana Desa maupun dana lainnya yang diterima desa.
"Untuk menjadi desa yang maju dan membuat masyarakat desa sejahtera diperlukan sosok perbekel (kepala desa) yang berani dan juga inovatif selain juga dapat aktif mengedukasi masyarakat," kata mantan Gubernur Bali dua periode itu.
Walaupun sudah ada contoh desa-desa sukses di Bali, ujar Pastika, tak serta merta bisa ditiru desa lainnya karena seringkali terkait kebijakan publik yang diambil juga tergantung kepentingan politik.
Dalam kesempatan itu, Pastika juga menyinggung pengalaman aparat desa mengelola Dana Desa di Bali yang relatif tidak ada persoalan karena desa-desa di Bali sebelumnya telah mendapatkan program Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (Gerbangsadu) Mandara.
Gerbangsadu Mandara merupakan salah satu program prioritas Pemprov Bali yang ditujukan untuk desa-desa dengan tingkat kemiskinan di atas 25 persen saat dirinya menjabat Gubernur Bali.
Baca juga: Pemkab Badung cairkan dana BKK untuk ringankan beban masyarakat
Baca juga: Pemkab Badung beri dana insentif untuk desa berprestasi
Baca juga: Mangku Pastika ingatkan pentingnya pengawasan dana desa di Bali
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2023
"Salah jika ada yang menganggap dana desa tidak bermanfaat. Mimpinya rakyat bisa tercapai dengan Dana Desa," kata Pawana saat menjadi narasumber dalam kegiatan reses anggota DPD Made Mangku Pastika di Denpasar, Selasa.
Menurut dia, di luar wilayah perkotaan di Bali (Kabupaten Badung dan Kota Denpasar), warga desa tentu sangat menginginkan akses jalan desa maupun akses gang yang bagus yang kemudian dapat terealisasi berkat Dana Desa.
Selain untuk pembangunan infrastruktur, lanjut Pawana, Dana Desa juga dapat dimanfaatkan untuk mengatasi persoalan stunting (ketengkesan), ketahanan pangan dan berbagai program lainnya sesuai dengan hasil musyawarah desa.
"Dengan aplikasi Siskeudes juga bagus untuk kontrol penggunaan Dana Desa. Membuat kepala desa aman dan tidak ada yang bisa main-main menggunakan Dana Desa," ucap Pawana yang juga Perbekel (Kepala Desa) Desa Duda Timur Kabupaten Karangasem itu.
Meskipun di berbagai daerah lain di Tanah Air masih banyak persoalan terkait Dana Desa, ia menegaskan di Bali desa-desa di Bali relatif lancar dalam penggunaan Dana Desa maupun pelaporannya.
Bahkan dengan sentuhan sejumlah inovasi dan kolaborasi berbagai pihak yang dilakukan Pawana telah menjadikan Duda Timur sebagai percontohan Desa Digital pertama di Indonesia.
"Dengan aplikasi yang kami miliki warga desa juga dapat mengetahui berbagai informasi keuangan desa maupun mengakses data-data kependudukan dengan mudah. Bahkan untuk mengetahui data golongan darah warga bisa diketahui dengan aplikasi tersebut," ujarnya.
Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kawasan Perdesaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Dukcapil Provinsi Bali Luh Gita Andari mengatakan besar pagu Dana Desa di Provinsi Bali pada 2023 sebesar Rp609,64 miliar lebih.
Jumlah tersebut meningkat sebesar 1,48 persen (Rp8,92 miliar) dibandingkan pagu Dana Desa pada 2022 sebesar Rp600,72 miliar.
Prioritas penggunaan Dana Desa pada 2023 untuk tiga hal yakni pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa, program prioritas nasional sesuai kewenangan desa dan mitigasi bencana alam dan non-alam sesuai kewenangan desa. Di Bali saat ini, lanjut dia, sudah tidak ada lagi desa yang berstatus desa tertinggal.
"Kami bersama pemerintah kabupaten/kota juga aktif melakukan pendampingan terkait penggunaan dan pelaporan Dana Desa agar tidak sampai terjadi persoalan," kata Gita Andari.
Sementara itu anggota Dewan Perwakilan Daerah Made Mangku Pastika menyambut positif hingga saat ini proses penggunaan Dana Desa maupun pelaporannya telah berjalan lancar.
Terlebih adanya desa-desa yang juga menyiapkan aplikasi sebagai bentuk transparansi penggunaan Dana Desa maupun dana lainnya yang diterima desa.
"Untuk menjadi desa yang maju dan membuat masyarakat desa sejahtera diperlukan sosok perbekel (kepala desa) yang berani dan juga inovatif selain juga dapat aktif mengedukasi masyarakat," kata mantan Gubernur Bali dua periode itu.
Walaupun sudah ada contoh desa-desa sukses di Bali, ujar Pastika, tak serta merta bisa ditiru desa lainnya karena seringkali terkait kebijakan publik yang diambil juga tergantung kepentingan politik.
Dalam kesempatan itu, Pastika juga menyinggung pengalaman aparat desa mengelola Dana Desa di Bali yang relatif tidak ada persoalan karena desa-desa di Bali sebelumnya telah mendapatkan program Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (Gerbangsadu) Mandara.
Gerbangsadu Mandara merupakan salah satu program prioritas Pemprov Bali yang ditujukan untuk desa-desa dengan tingkat kemiskinan di atas 25 persen saat dirinya menjabat Gubernur Bali.
Baca juga: Pemkab Badung cairkan dana BKK untuk ringankan beban masyarakat
Baca juga: Pemkab Badung beri dana insentif untuk desa berprestasi
Baca juga: Mangku Pastika ingatkan pentingnya pengawasan dana desa di Bali
Editor : Widodo Suyamto Jusuf
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2023