Nusa Dua (Antara Bali) - Mabes Polri membidik sejumlah kepala daerah di Provinsi Papua yang diduga terlibat kasus korupsi dengan menurunkan tim khusus dari Jakarta.
"Kami sudah mengirimkan tim khusus ke Papua untuk mengawasi pengelolaan keuangan negara. Tim kami juga mendapat `back-up` dari Polda Papua," kata Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen Pol Sutarman di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Selasa.
Dalam Rakor BPK, KPK, Bareskrim Polri, Jampidsus, dan para kepala daerah se-Indonesia timur itu, dia mencurigai terjadinya kasus korupsi secara besar-besaran di Papua.
Hal itu dia lihat dari melimpahnya sumber daya alam dan kucuran dana dari pemerintah pusat dalam bentuk DAU, DAK, dan dana bagi hasil yang tidak terserap untuk program kesejahteraan rakyat.
"Papua itu sangat besar sumber daya alamnya, tapi mengapa rakyatnya tidak sejahtera. Kami ingin memastikan bahwa uang negara di sana benar-benar dipergunakan sebagaimana mestinya, bukan untuk kepentingan pejabatnya saja," kata jenderal polisi bintang tiga itu.
Sutarman menganggap bahwa tuntutan merdeka yang disuarakan sebagian masyarakat Papua bukan hanya dipicu oleh faktor ideologis, tetapi juga persoalan kesejahteraan yang tidak mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah setempat.
Sementara itu, Ketua KPK Abraham Samad dalam kesempatan tersebut mengungkapkan bahwa hampir 50 persen hasil eksploitasi sumber daya alam dan mineral tidak dikembalikan pada negara.
"Di Papua, Freeport sangat luar biasa besarnya. Sejahterakah rakyat di Papua?" katanya yang langsung dijawab, "Tidak" oleh para kepala daerah yang memenuhi salah satu ruangan di BICC Westin Nusa Dua itu.
Demikian pula sumber daya alam dan mineral di Kalimantan dan Sulawesi yang menurut dia, hanya dinikmati kalangan pengusaha dan pejabat tertentu. (M038/T007)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2012
"Kami sudah mengirimkan tim khusus ke Papua untuk mengawasi pengelolaan keuangan negara. Tim kami juga mendapat `back-up` dari Polda Papua," kata Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen Pol Sutarman di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Selasa.
Dalam Rakor BPK, KPK, Bareskrim Polri, Jampidsus, dan para kepala daerah se-Indonesia timur itu, dia mencurigai terjadinya kasus korupsi secara besar-besaran di Papua.
Hal itu dia lihat dari melimpahnya sumber daya alam dan kucuran dana dari pemerintah pusat dalam bentuk DAU, DAK, dan dana bagi hasil yang tidak terserap untuk program kesejahteraan rakyat.
"Papua itu sangat besar sumber daya alamnya, tapi mengapa rakyatnya tidak sejahtera. Kami ingin memastikan bahwa uang negara di sana benar-benar dipergunakan sebagaimana mestinya, bukan untuk kepentingan pejabatnya saja," kata jenderal polisi bintang tiga itu.
Sutarman menganggap bahwa tuntutan merdeka yang disuarakan sebagian masyarakat Papua bukan hanya dipicu oleh faktor ideologis, tetapi juga persoalan kesejahteraan yang tidak mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah setempat.
Sementara itu, Ketua KPK Abraham Samad dalam kesempatan tersebut mengungkapkan bahwa hampir 50 persen hasil eksploitasi sumber daya alam dan mineral tidak dikembalikan pada negara.
"Di Papua, Freeport sangat luar biasa besarnya. Sejahterakah rakyat di Papua?" katanya yang langsung dijawab, "Tidak" oleh para kepala daerah yang memenuhi salah satu ruangan di BICC Westin Nusa Dua itu.
Demikian pula sumber daya alam dan mineral di Kalimantan dan Sulawesi yang menurut dia, hanya dinikmati kalangan pengusaha dan pejabat tertentu. (M038/T007)
Editor : Nyoman Budhiana
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2012