Pemerintahan Kabupaten Bangli, Propinsi Bali, mengupayakan pembelanjaan 40 persen APBD 2023 untuk menyerap produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagaimana instruksi Presiden Joko Widodo agar ekonomi daerah tumbuh dan membuka lapangan kerja.
"Guna mempercepat peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN) dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, Pemkab Bangli melakukan sosialisasi kepada para pengusaha UMKM," kata Wakil Bupati Bangli I Wayan Diar di Balai Latihan Kerja (BLK) Kayuambua, Bangli, Kamis.
Sosialisasi perlu dilaksanakan karena minimnya keterlibatan pelaku UMKM lokal dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, yang tergambar pada pemanfaatan sistem e-katalog, tambah Wabup Bangli.
Baca juga: Bupati Sang Nyoman Sedana Arta lantik 94 pejabat di lingkungan Pemkab Bangli
"Pemerintah Kabupaten Bangli bekerja sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) telah menyediakan 21 etalase pada e-katalog lokal milik pemerintah yang nantinya akan digunakan oleh pelaku usaha dan UMKM dalam wilayah Kabupaten Bangli untuk memasarkan produk-produknya," ujar Wabup Diar.
Ia melanjutkan kehadiran e-katalog milik pemerintah ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam mendorong UMKM agar lebih dikenal, berdaya saing, dan semakin berkembang dalam meningkatkan ekonomi daerah.
Sistem e-katalog hadir untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peran usaha kecil yang mempermudah transaksi jual beli antarpelaku usaha sebagai penyedia barang/jasa dan pemerintah daerah sebagai pengguna barang/jasa, sehingga dapat mengeliminasi berbagai potensi pelanggaran hukum.
Sementara itu, Kadis Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangli Ni Luh Ketut Wardani selaku penyelenggara kegiatan, menyampaikan sosialisasi ini merupakan hasil rapat koordinasi KUR.
Sosialisasi ini untuk memberikan pemahaman dan pendampingan bagi para pelaku UMKM di dalam akses modal usaha dan memahami mekanisme untuk terdaftar di e-katalog lokal, sehingga nantinya bisa bermitra dengan pemerintah daerah sebagai penyediaan barang dan jasa dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah serta mampu memenuhi keinginan Presiden Jokowi.
Baca juga: Pemprov Bali tingkatkan bantuan dana ke Pemkab Bangli jadi Rp80 miliar
Kegiatan ini diikuti oleh 40 orang pelaku UMKM yang berminat sebagai penyedia barang dan jasa Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli (21 etalase) selama satu hari dengan narasumber dari PT BPD Bali Cabang Bangli dan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Bangli.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2023
"Guna mempercepat peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN) dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, Pemkab Bangli melakukan sosialisasi kepada para pengusaha UMKM," kata Wakil Bupati Bangli I Wayan Diar di Balai Latihan Kerja (BLK) Kayuambua, Bangli, Kamis.
Sosialisasi perlu dilaksanakan karena minimnya keterlibatan pelaku UMKM lokal dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, yang tergambar pada pemanfaatan sistem e-katalog, tambah Wabup Bangli.
Baca juga: Bupati Sang Nyoman Sedana Arta lantik 94 pejabat di lingkungan Pemkab Bangli
"Pemerintah Kabupaten Bangli bekerja sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) telah menyediakan 21 etalase pada e-katalog lokal milik pemerintah yang nantinya akan digunakan oleh pelaku usaha dan UMKM dalam wilayah Kabupaten Bangli untuk memasarkan produk-produknya," ujar Wabup Diar.
Ia melanjutkan kehadiran e-katalog milik pemerintah ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam mendorong UMKM agar lebih dikenal, berdaya saing, dan semakin berkembang dalam meningkatkan ekonomi daerah.
Sistem e-katalog hadir untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peran usaha kecil yang mempermudah transaksi jual beli antarpelaku usaha sebagai penyedia barang/jasa dan pemerintah daerah sebagai pengguna barang/jasa, sehingga dapat mengeliminasi berbagai potensi pelanggaran hukum.
Sementara itu, Kadis Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangli Ni Luh Ketut Wardani selaku penyelenggara kegiatan, menyampaikan sosialisasi ini merupakan hasil rapat koordinasi KUR.
Sosialisasi ini untuk memberikan pemahaman dan pendampingan bagi para pelaku UMKM di dalam akses modal usaha dan memahami mekanisme untuk terdaftar di e-katalog lokal, sehingga nantinya bisa bermitra dengan pemerintah daerah sebagai penyediaan barang dan jasa dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah serta mampu memenuhi keinginan Presiden Jokowi.
Baca juga: Pemprov Bali tingkatkan bantuan dana ke Pemkab Bangli jadi Rp80 miliar
Kegiatan ini diikuti oleh 40 orang pelaku UMKM yang berminat sebagai penyedia barang dan jasa Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli (21 etalase) selama satu hari dengan narasumber dari PT BPD Bali Cabang Bangli dan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Bangli.
Editor : Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2023