Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali menghibahkan tanah seluas 4,99 hektare dengan nilai Rp38,7 miliar kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar.
"Tanah yang dihibahkan untuk Pemkot Denpasar itu luasnya hampir 5 hektare senilai Rp38,7 miliar. Selain itu, juga dihibahkan bangunan 3 unit luasnya 20,4 are senilai Rp1,2 miliar," kata Gubernur Bali Wayan Koster di Denpasar, Selasa.
Koster menyampaikan bahwa Pemprov Bali juga memberikan hibah untuk Desa Adat Panjer berupa tanah seluas 7,5 are dengan nilai sekitar Rp460 juta, yang rencananya untuk perluasan balai banjar.
Selain itu, Desa Adat Penatih juga diberikan hibah tanah seluas 16,5 are dengan nilai Rp1,3 miliar yang akan digunakan untuk kuburan yang selama ini merupakan tanah pinjaman.
Baca juga: Gubernur Bali serahkan dana BKK Rp43 miliar ke Pemkab Jembrana
"Saya kaget tanah untuk kuburan meminjam, bagaimana orang tidur di sana dengan tenang. Jadi saya tidak pikir panjang langsung saya kasih," ujarnya.
Selain tanah, Gubernur Bali juga menyerahkan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada pemerintah desa se-Kota Denpasar senilai Rp2,15 miliar, 35 desa adat sebesar Rp10,5 miliar, dan kepada 25 subak serta subak abian senilai Rp350 juta.
Wayan Koster menjelaskan bahwa selama ini pemprov mengelola aset tanah yang letaknya beragam namun tidak terkelola dengan baik, sehingga ke depan lahan yang ada akan dipetakan.
"Apakah Pemprov Bali akan menggunakan itu sebagai pengembangan infrastruktur pemerintahan atau pelayanan publik atau digunakan untuk kepentingan ekonomi? Kalau keduanya tidak, hibahkan saja kepada desa adat atau pemerintah supaya bisa diberdayakan dengan optimal," ujarnya.
Gubernur asal Buleleng itu berharap agar tak ada tanah dengan sertifikat yang tidak bermanfaat, sehingga pihaknya memudahkan apabila ada permohonan yang datang dari daerah.
Baca juga: Gubernur Bali dorong LKBN Antara agar terus jadi contoh dan panutan
"Di pemprov buat apa, dikasih desa adat kan lebih produktif jadi aset desa adat. Tapi dengan catatan tidak boleh dialihtangankan atau dijual, harus jadi aset desa adat," tuturnya.
Wali Kota Denpasar IGN Jaya Negara yang hadir langsung menerima hibah tanah dan BKK dari Gubernur Bali mengucapkan terima kasih.
"Selama kepemimpinan kami telah menerima lebih dari 20 bidang tanah hibah dari Provinsi Bali yang telah kami manfaatkan sebagai taman terbuka hijau, taman janggan sebagai taman bermain anak, perluasan parkir RSUD Wangaya, pembangunan balai budaya dan ruang kreatif Dharma Alaya, Mal Pelayanan Publik Graha Sewaka Dharma, dan kawasan Pura Agung Lokanata," sebutnya.
Selain itu, bantuan lahan dari pemerintah provinsi selama ini juga digunakan sebagai area perkantoran, gedung sekolah, hingga Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).
"Pemprov Bali juga telah memberikan BKK kepada Pemkot Denpasar yang kami manfaatkan sebagai salah satu penopang dalam menjalankan pembangunan dari berbagai sektor dalam kurun waktu 2 tahun terakhir yaitu sektor perekonomian, teknologi informasi komunikasi, sektor kesehatan, sektor sosial kependudukan, pendidikan," kata Jaya Negara.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2023
"Tanah yang dihibahkan untuk Pemkot Denpasar itu luasnya hampir 5 hektare senilai Rp38,7 miliar. Selain itu, juga dihibahkan bangunan 3 unit luasnya 20,4 are senilai Rp1,2 miliar," kata Gubernur Bali Wayan Koster di Denpasar, Selasa.
Koster menyampaikan bahwa Pemprov Bali juga memberikan hibah untuk Desa Adat Panjer berupa tanah seluas 7,5 are dengan nilai sekitar Rp460 juta, yang rencananya untuk perluasan balai banjar.
Selain itu, Desa Adat Penatih juga diberikan hibah tanah seluas 16,5 are dengan nilai Rp1,3 miliar yang akan digunakan untuk kuburan yang selama ini merupakan tanah pinjaman.
Baca juga: Gubernur Bali serahkan dana BKK Rp43 miliar ke Pemkab Jembrana
"Saya kaget tanah untuk kuburan meminjam, bagaimana orang tidur di sana dengan tenang. Jadi saya tidak pikir panjang langsung saya kasih," ujarnya.
Selain tanah, Gubernur Bali juga menyerahkan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada pemerintah desa se-Kota Denpasar senilai Rp2,15 miliar, 35 desa adat sebesar Rp10,5 miliar, dan kepada 25 subak serta subak abian senilai Rp350 juta.
Wayan Koster menjelaskan bahwa selama ini pemprov mengelola aset tanah yang letaknya beragam namun tidak terkelola dengan baik, sehingga ke depan lahan yang ada akan dipetakan.
"Apakah Pemprov Bali akan menggunakan itu sebagai pengembangan infrastruktur pemerintahan atau pelayanan publik atau digunakan untuk kepentingan ekonomi? Kalau keduanya tidak, hibahkan saja kepada desa adat atau pemerintah supaya bisa diberdayakan dengan optimal," ujarnya.
Gubernur asal Buleleng itu berharap agar tak ada tanah dengan sertifikat yang tidak bermanfaat, sehingga pihaknya memudahkan apabila ada permohonan yang datang dari daerah.
Baca juga: Gubernur Bali dorong LKBN Antara agar terus jadi contoh dan panutan
"Di pemprov buat apa, dikasih desa adat kan lebih produktif jadi aset desa adat. Tapi dengan catatan tidak boleh dialihtangankan atau dijual, harus jadi aset desa adat," tuturnya.
Wali Kota Denpasar IGN Jaya Negara yang hadir langsung menerima hibah tanah dan BKK dari Gubernur Bali mengucapkan terima kasih.
"Selama kepemimpinan kami telah menerima lebih dari 20 bidang tanah hibah dari Provinsi Bali yang telah kami manfaatkan sebagai taman terbuka hijau, taman janggan sebagai taman bermain anak, perluasan parkir RSUD Wangaya, pembangunan balai budaya dan ruang kreatif Dharma Alaya, Mal Pelayanan Publik Graha Sewaka Dharma, dan kawasan Pura Agung Lokanata," sebutnya.
Selain itu, bantuan lahan dari pemerintah provinsi selama ini juga digunakan sebagai area perkantoran, gedung sekolah, hingga Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).
"Pemprov Bali juga telah memberikan BKK kepada Pemkot Denpasar yang kami manfaatkan sebagai salah satu penopang dalam menjalankan pembangunan dari berbagai sektor dalam kurun waktu 2 tahun terakhir yaitu sektor perekonomian, teknologi informasi komunikasi, sektor kesehatan, sektor sosial kependudukan, pendidikan," kata Jaya Negara.
Editor : Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2023