Wakil Gubernur Bali Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati mengatakan pembangunan infrastruktur merupakan strategi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali dalam menekan kemiskinan ekstrem.
Di Denpasar, Kamis, Cok Ace, panggilan akrabnya, menjelaskan perbaikan infrastruktur akan membuka akses lebih luas ke masyarakat dan mengeliminasi kantung-kantung kemiskinan.
"Pemerintah konkret sekali dengan dibuka akses ke daerah-daerah terpencil, itu sudah pasti akan timbul nanti simpul-simpul ekonomi baru. Nanti dengan dibukanya Pusat Kebudayaan Bali dan short cut saja akan banyak daerah-daerah yang muncul sebagai nilai ekonomi utama," kata dia.
Dampak COVID-19 terhadap pariwisata juga menjadi salah satu indikator terjadinya kemiskinan ekstrem, kata dia, dimana sebelum pandemi Bali selalu teratas bersaing dengan DKI Jakarta.
Namun demikian, lanjutnya, seiring dengan pulihnya pariwisata, kemiskinan yang bersifat sementara juga turut membaik.
Baca juga: Persentase penduduk miskin di Bali paling rendah di Indonesia
Sebelumnya Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali meluncurkan angka kemiskinan ekstrem di Bali sebesar 0,54 persen pada 2022 dengan tertinggi di Kabupaten Karangasem, disusul Kabupaten Gianyar.
"Kalau Karangasem mungkin masih terkait dengan sebaran penduduknya, saya lihat masih banyak masyarakat yang tinggal di kaki gunung terpencil, tentu terkait aksesibilitas, terkait dengan distribusi hasil pertanian," ujar Cok Ace.
Kondisi tersebut, menurutnya, yang jadi penyebab peluang penghasilan terganggu, sehingga kembali ke strategi pembangunan infrastruktur yang dinilai mampu mendorong perekonomian.
Wagub asal Gianyar itu berharap tak ada kemiskinan yang begitu ekstrem terjadi di Pulau Dewata, apalagi mengingat Bali merupakan provinsi yang kecil, berbeda dengan tingkat kesulitan yang dialami provinsi lain di Indonesia dengan luas wilayah yang berkali-kali lipat.
"Kalau kita bandingkan pada waktu arahan Presiden di Sentul ya kita bandingkan dengan satu provinsi di Sumatera, satu kabupaten saja lebih besar dari Bali, bisa bayangkan betapa susahnya. Salah satu provinsi di Sumatera studi di Bali masalah stunting, satu kabupaten ini luasnya lebih besar dari Bali, pasti akan susah mengakses puskesmas," tutur Cok Ace mencontohkan.
Baca juga: Lurah se-Denpasar dibekali berantas kemiskinan ekstrem
Baca juga: Sekda Buleleng minta OPD tuntaskan 10.132 KK miskin ekstrem
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2023
Di Denpasar, Kamis, Cok Ace, panggilan akrabnya, menjelaskan perbaikan infrastruktur akan membuka akses lebih luas ke masyarakat dan mengeliminasi kantung-kantung kemiskinan.
"Pemerintah konkret sekali dengan dibuka akses ke daerah-daerah terpencil, itu sudah pasti akan timbul nanti simpul-simpul ekonomi baru. Nanti dengan dibukanya Pusat Kebudayaan Bali dan short cut saja akan banyak daerah-daerah yang muncul sebagai nilai ekonomi utama," kata dia.
Dampak COVID-19 terhadap pariwisata juga menjadi salah satu indikator terjadinya kemiskinan ekstrem, kata dia, dimana sebelum pandemi Bali selalu teratas bersaing dengan DKI Jakarta.
Namun demikian, lanjutnya, seiring dengan pulihnya pariwisata, kemiskinan yang bersifat sementara juga turut membaik.
Baca juga: Persentase penduduk miskin di Bali paling rendah di Indonesia
Sebelumnya Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali meluncurkan angka kemiskinan ekstrem di Bali sebesar 0,54 persen pada 2022 dengan tertinggi di Kabupaten Karangasem, disusul Kabupaten Gianyar.
"Kalau Karangasem mungkin masih terkait dengan sebaran penduduknya, saya lihat masih banyak masyarakat yang tinggal di kaki gunung terpencil, tentu terkait aksesibilitas, terkait dengan distribusi hasil pertanian," ujar Cok Ace.
Kondisi tersebut, menurutnya, yang jadi penyebab peluang penghasilan terganggu, sehingga kembali ke strategi pembangunan infrastruktur yang dinilai mampu mendorong perekonomian.
Wagub asal Gianyar itu berharap tak ada kemiskinan yang begitu ekstrem terjadi di Pulau Dewata, apalagi mengingat Bali merupakan provinsi yang kecil, berbeda dengan tingkat kesulitan yang dialami provinsi lain di Indonesia dengan luas wilayah yang berkali-kali lipat.
"Kalau kita bandingkan pada waktu arahan Presiden di Sentul ya kita bandingkan dengan satu provinsi di Sumatera, satu kabupaten saja lebih besar dari Bali, bisa bayangkan betapa susahnya. Salah satu provinsi di Sumatera studi di Bali masalah stunting, satu kabupaten ini luasnya lebih besar dari Bali, pasti akan susah mengakses puskesmas," tutur Cok Ace mencontohkan.
Baca juga: Lurah se-Denpasar dibekali berantas kemiskinan ekstrem
Baca juga: Sekda Buleleng minta OPD tuntaskan 10.132 KK miskin ekstrem
Editor : Widodo Suyamto Jusuf
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2023