Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Made Mangku Pastika mengatakan PT Jamkrida Bali Mandara dapat menjadi salah satu solusi bagi UMKM yang kesulitan permodalan, terlebih bagi yang tidak memiliki jaminan atau agunan.
"Bali memiliki Jamkrida dan latar belakang pembentukannya sebagai solusi bagi UMKM kita," kata Pastika di Denpasar, Selasa.
Mantan Gubernur Bali periode 2008-2018 tersebut mengatakan Jamkrida yang telah terbentuk sejak 2011 silam, tujuannya memang untuk membantu masyarakat Bali yang kesulitan permodalan, namun tidak bankable.
"Hampir semua UMKM perlu modal, hanya saja seringkali mereka tidak bisa mengakses kredit ke bank karena tidak ada yang menjamin. Jamkrida dibuat untuk memberikan penjaminan, jadi supaya dimanfaatkan dengan optimal," ucapnya.
Jamkrida sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah, lanjut dia, tak hanya membantu memberikan penjaminan, sekaligus juga akan membantu UMKM dari sisi manajemennya.
"Jamkrida supaya tidak ada risiko, juga akan membantu UMKM di sisi manajemen karena mereka tidak mau gagal juga. Kalau UMKM gagal berarti Jamkrida harus bayar penjaminannya. Biasanya UMKM yang dijamin Jamkrida, mendapatkan akses kredit di Bank BPD Bali," kata Pastika.
Baca juga: Pastika: Pariwisata Bali perlu dukungan keamanan standar internasional
Menurut dia, pembiayaan yang terpenting bagi UMKM memang harus dari perbankan dan tidak bisa hanya terlalu menggantungkan selamanya pada bantuan-bantuan yang bersifat insidental dari pemerintah.
"Iya kalau ada seperti saat COVID-19 kemarin. Tetapi kalau COVID-19 sudah mereda atau tidak ada lagi, bantuannya nggak ada lagi. Yang permanen itu Jamkrida," kata Pastika.
Selain itu, Bank BPD Bali dan Jamkrida jika mendapatkan untung dari kredit yang diberikan ke UMKM, untungnya juga akan kembali ke pemerintah provinsi dan kabupaten juga. "Anggaplah UMKM dibantu, nanti uangnya juga kembali ke kas daerah," ucapnya.
Terkait upaya pemerintah untuk membantu pemasaran UMKM dapat dilakukan dengan menggelar pameran.
"Pasar bisa diciptakan melalui pameran. Yang kedua, pentingnya pemasaran online, sehingga penting digitalisasi UMKM," ujar anggota Komite IV DPD RI ini.
Baca juga: Mangku Pastika dorong pengembangan teknologi-manajemen bumdes di Bali
Namun, Pastika mengingatkan pameran harus dilaksanakan dengan mengedepankan asas keadilan, pemerataan dan dilaksanakan secara bergilir sehingga semakin banyak UMKM yang berkesempatan untuk memperluas pasar.
Sementara itu, sebelumnya Direktur Utama PT Jamkrida Bali Mandara I Ketut Widiana Karya menyampaikan saham Jamkrida dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Bali dan sembilan Pemerintah Kabupaten/Kota di Bali.
Total modal yang telah disetor Pemprov dan Pemkab/Pemkot se-Bali hingga 2022 sebesar Rp148,72 miliar. Penyertaan modal yang tertinggi oleh Pemprov Bali sebesar Rp135 miliar (90,77 persen).
Sedangkan penyertaan modal Pemkab Karangasem (Rp1,825 miliar), Pemkab Bangli (Rp600 juta), Pemkab Gianyar (Rp2 miliar), Pemkot Denpasar (Rp500 juta), Pemkab Tabanan (Rp1,3 miliar), Pemkab Badung (Rp5 miliar), Pemkab Klungkung (Rp1 miliar), Pemkab Jembrana (Rp1 miliar) dan Pemkab Buleleng (Rp500 juta).
Produk penjaminan yang diberikan PT Jamkrida diantaranya kredit multiguna, kredit mikro kecil, konstruksi pengadaan barang dan jasa, KUR dan sebagainya.
Selain menggandeng 53 cabang Bank BPD Bali, Jamkrida juga menggandeng 119 BPR, 238 koperasi, 292 LPD, 41 Bumdes, juga dengan Lembaga Pengelola Dana Bergulir, Perusda, Modal Ventura, Perusahaan Asuransi dan sejumlah agen penjaminan.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2023
"Bali memiliki Jamkrida dan latar belakang pembentukannya sebagai solusi bagi UMKM kita," kata Pastika di Denpasar, Selasa.
Mantan Gubernur Bali periode 2008-2018 tersebut mengatakan Jamkrida yang telah terbentuk sejak 2011 silam, tujuannya memang untuk membantu masyarakat Bali yang kesulitan permodalan, namun tidak bankable.
"Hampir semua UMKM perlu modal, hanya saja seringkali mereka tidak bisa mengakses kredit ke bank karena tidak ada yang menjamin. Jamkrida dibuat untuk memberikan penjaminan, jadi supaya dimanfaatkan dengan optimal," ucapnya.
Jamkrida sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah, lanjut dia, tak hanya membantu memberikan penjaminan, sekaligus juga akan membantu UMKM dari sisi manajemennya.
"Jamkrida supaya tidak ada risiko, juga akan membantu UMKM di sisi manajemen karena mereka tidak mau gagal juga. Kalau UMKM gagal berarti Jamkrida harus bayar penjaminannya. Biasanya UMKM yang dijamin Jamkrida, mendapatkan akses kredit di Bank BPD Bali," kata Pastika.
Baca juga: Pastika: Pariwisata Bali perlu dukungan keamanan standar internasional
Menurut dia, pembiayaan yang terpenting bagi UMKM memang harus dari perbankan dan tidak bisa hanya terlalu menggantungkan selamanya pada bantuan-bantuan yang bersifat insidental dari pemerintah.
"Iya kalau ada seperti saat COVID-19 kemarin. Tetapi kalau COVID-19 sudah mereda atau tidak ada lagi, bantuannya nggak ada lagi. Yang permanen itu Jamkrida," kata Pastika.
Selain itu, Bank BPD Bali dan Jamkrida jika mendapatkan untung dari kredit yang diberikan ke UMKM, untungnya juga akan kembali ke pemerintah provinsi dan kabupaten juga. "Anggaplah UMKM dibantu, nanti uangnya juga kembali ke kas daerah," ucapnya.
Terkait upaya pemerintah untuk membantu pemasaran UMKM dapat dilakukan dengan menggelar pameran.
"Pasar bisa diciptakan melalui pameran. Yang kedua, pentingnya pemasaran online, sehingga penting digitalisasi UMKM," ujar anggota Komite IV DPD RI ini.
Baca juga: Mangku Pastika dorong pengembangan teknologi-manajemen bumdes di Bali
Namun, Pastika mengingatkan pameran harus dilaksanakan dengan mengedepankan asas keadilan, pemerataan dan dilaksanakan secara bergilir sehingga semakin banyak UMKM yang berkesempatan untuk memperluas pasar.
Sementara itu, sebelumnya Direktur Utama PT Jamkrida Bali Mandara I Ketut Widiana Karya menyampaikan saham Jamkrida dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Bali dan sembilan Pemerintah Kabupaten/Kota di Bali.
Total modal yang telah disetor Pemprov dan Pemkab/Pemkot se-Bali hingga 2022 sebesar Rp148,72 miliar. Penyertaan modal yang tertinggi oleh Pemprov Bali sebesar Rp135 miliar (90,77 persen).
Sedangkan penyertaan modal Pemkab Karangasem (Rp1,825 miliar), Pemkab Bangli (Rp600 juta), Pemkab Gianyar (Rp2 miliar), Pemkot Denpasar (Rp500 juta), Pemkab Tabanan (Rp1,3 miliar), Pemkab Badung (Rp5 miliar), Pemkab Klungkung (Rp1 miliar), Pemkab Jembrana (Rp1 miliar) dan Pemkab Buleleng (Rp500 juta).
Produk penjaminan yang diberikan PT Jamkrida diantaranya kredit multiguna, kredit mikro kecil, konstruksi pengadaan barang dan jasa, KUR dan sebagainya.
Selain menggandeng 53 cabang Bank BPD Bali, Jamkrida juga menggandeng 119 BPR, 238 koperasi, 292 LPD, 41 Bumdes, juga dengan Lembaga Pengelola Dana Bergulir, Perusda, Modal Ventura, Perusahaan Asuransi dan sejumlah agen penjaminan.
Editor : Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2023