Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI berharap upaya pendampingan dan sosialisasi mengenai pembiayaan atau modal usaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dapat diperluas sehingga bisa mempercepat kebangkitan UMKM di Provinsi Bali.
"Beberapa hal yang kami tangkap tadi dari diskusi yakni masih minimnya sosialisasi kepada UMKM terkait sumber-sumber bantuan yang bisa didapatkan," kata Ketua Komite IV DPD RI Hj Elviana di Denpasar, Sabtu.
Elviana bersama seluruh Komite IV yang berjumlah 30 orang dari berbagai daerah di Indonesia tersebut mengadakan kunjungan kerja bertemu dengan para pelaku UMKM di Provinsi Bali bertempat di Kantor DPD RI Perwakilan Bali.
Kunjungan kerja untuk melaksanakan Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang APBN Tahun 2022 itu juga dihadiri Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali I Wayan Ekadina dan Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali GA Diah Utari.
Elviana mengemukakan pemerintah dalam membantu UMKM saat pandemi COVID-19 telah melalui sejumlah program yakni diantaranya Kementerian Koperasi dan UKM melalui Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) dan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi UMKM.
"Kemudian dukungan pemerintah untuk UMKM sebagai bagian dari program PC-PEN mencapai Rp157,7 triliun pada tahun 2020, Rp117,3 triliun pada tahun 2021, dan Rp64,68 triliun pada tahun 2022," ucapnya.
Ia menambahkan, menjelang akhir tahun 2022, Presiden telah menginstruksikan kepada pemda untuk menyalurkan dua persen dana transfer umum senilai Rp2,17 triliun.
Dana tersebut dapat digunakan untuk bansos yang terdiri dari bantuan angkutan umum, bantuan ojek online, nelayan, dan pelaku UMKM (BLT UMKM).
"Pemberdayaan UMKM kami harapkan dibangun tidak hanya untuk memberikan pembiayaan, tetapi juga membangun ekosistem pemberdayaan UMKM yang komprehensif," katanya.
Selain itu kemudahan berusaha, pelatihan, dan pendampingan berkelanjutan, serta pembentukan pasar yang makin luas dan berkesinambungan.
"Oleh karena itu, untuk membangun UMKM, perlu sinergi semua pihak dari swasta, pemerintah, termasuk Bank Indonesia (BI) yang selama ini telah secara aktif mendukung pemberdayaan UMKM di seluruh Indonesia," ujar Elviana.
Setelah mendengar beberapa persoalan yang dihadapi UMKM di Provinsi Bali diantaranya informasi pembiayaan hingga perlunya pendampingan dan pelatihan, pihaknya berjanji akan mengkomunikasikan dengan Menteri Koperasi dan UKM maupun pihak terkait lainnya.
Sementara itu, Made Mangku Pastika selaku anggota Komite IV DPD RI yang juga Koordinator Tim Kunjungan Kerja tersebut mengapresiasi dipilihnya Bali sebagai tempat dilaksanakan kunker untuk melaksanakan fungsi pengawasan UU No 6 Tahun 2021 itu.
Pastika mengawali pertemuan dengan memperkenalkan seluruh anggota Komite IV DPD RI yang hadir.
Selanjutnya setelah mendengar keluh kesah dari para pelaku UMKM itu pihaknya berencana untuk mengundang perwakilan UMKM dan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan sehingga dapat dicari jalan keluarnya.
Vera, pelaku usaha yang bergerak di usaha kuliner roti dan Yustini dengan produknya cookies daun kelor berharap jika ada informasi bantuan kredit seperti KUR agar lebih disosialisasikan.
"Kami juga memerlukan pendampingan agar bisa membuat laporan keuangan yang tepat, di samping juga bantuan pelatihan," katanya.
Sedangkan Djani Ananta, pelaku usaha kosmetik yang sempat produknya diekspor ke sejumlah negara juga mengharapkan adanya pembinaan secara berkelanjutan. Harapan yang sama juga disampaikan Gung Mas yang bergerak di bidang usaha kerajinan.
Dwi, yang merintis usaha kopi di daerah Plaga-Kabupaten Badung berharap dari pertemuan itu bisa dibantu untuk pengembangan pasar.
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali GA Diah Utari mengatakan pengembangan UMKM binaan diselaraskan dengan tugas BI sehingga difokuskan untuk mendukung upaya pengendalian inflasi. Khususnya pengendalian inflasi volatile food yang dilakukan dari sisi suplai.
Kemudian mendorong UMKM potensi ekspor dan pendukung pariwisata untuk mendukung upaya penurunan defisit transaksi berjalan serta meningkatkan pemberdayaan potensi ekonomi lokal.
Saat ini KPwBI Bali telah membina UMKM yang bergerak di bidang ketahanan pangan (padi, cabai, bawang merah, bawang putih, sapi, ayam dan telur), UMKM berorientasi ekspor (busana, makanan dan minuman, kopi, kakao, kriya, tanaman hias dan digital kreatif).
"Kemudian UMKM komoditas unggulan lokal seperti ikan lele, kacang mete, gula semut dan jajan upakara," katanya.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali I Wayan Ekadina mengatakan saat ini di provinsi setempat ada sekitar 400 ribuan UMKM di Provinsi Bali dan sejumlah program telah digulirkan untuk memberikan pendampingan dan akses pasar bagi UMKM.
Ketua Komite IV DPD RI Hj Elviana bersama para anggota, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali I Wayan Ekadina dan Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali GA Diah Utari dalam acara kunker Komite IV DPD di Denpasar, Sabtu (21/1/2023). ANTARA/Ni Luh Rhismawati.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2023
"Beberapa hal yang kami tangkap tadi dari diskusi yakni masih minimnya sosialisasi kepada UMKM terkait sumber-sumber bantuan yang bisa didapatkan," kata Ketua Komite IV DPD RI Hj Elviana di Denpasar, Sabtu.
Elviana bersama seluruh Komite IV yang berjumlah 30 orang dari berbagai daerah di Indonesia tersebut mengadakan kunjungan kerja bertemu dengan para pelaku UMKM di Provinsi Bali bertempat di Kantor DPD RI Perwakilan Bali.
Kunjungan kerja untuk melaksanakan Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang APBN Tahun 2022 itu juga dihadiri Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali I Wayan Ekadina dan Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali GA Diah Utari.
Elviana mengemukakan pemerintah dalam membantu UMKM saat pandemi COVID-19 telah melalui sejumlah program yakni diantaranya Kementerian Koperasi dan UKM melalui Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) dan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi UMKM.
"Kemudian dukungan pemerintah untuk UMKM sebagai bagian dari program PC-PEN mencapai Rp157,7 triliun pada tahun 2020, Rp117,3 triliun pada tahun 2021, dan Rp64,68 triliun pada tahun 2022," ucapnya.
Ia menambahkan, menjelang akhir tahun 2022, Presiden telah menginstruksikan kepada pemda untuk menyalurkan dua persen dana transfer umum senilai Rp2,17 triliun.
Dana tersebut dapat digunakan untuk bansos yang terdiri dari bantuan angkutan umum, bantuan ojek online, nelayan, dan pelaku UMKM (BLT UMKM).
"Pemberdayaan UMKM kami harapkan dibangun tidak hanya untuk memberikan pembiayaan, tetapi juga membangun ekosistem pemberdayaan UMKM yang komprehensif," katanya.
Selain itu kemudahan berusaha, pelatihan, dan pendampingan berkelanjutan, serta pembentukan pasar yang makin luas dan berkesinambungan.
"Oleh karena itu, untuk membangun UMKM, perlu sinergi semua pihak dari swasta, pemerintah, termasuk Bank Indonesia (BI) yang selama ini telah secara aktif mendukung pemberdayaan UMKM di seluruh Indonesia," ujar Elviana.
Setelah mendengar beberapa persoalan yang dihadapi UMKM di Provinsi Bali diantaranya informasi pembiayaan hingga perlunya pendampingan dan pelatihan, pihaknya berjanji akan mengkomunikasikan dengan Menteri Koperasi dan UKM maupun pihak terkait lainnya.
Sementara itu, Made Mangku Pastika selaku anggota Komite IV DPD RI yang juga Koordinator Tim Kunjungan Kerja tersebut mengapresiasi dipilihnya Bali sebagai tempat dilaksanakan kunker untuk melaksanakan fungsi pengawasan UU No 6 Tahun 2021 itu.
Pastika mengawali pertemuan dengan memperkenalkan seluruh anggota Komite IV DPD RI yang hadir.
Selanjutnya setelah mendengar keluh kesah dari para pelaku UMKM itu pihaknya berencana untuk mengundang perwakilan UMKM dan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan sehingga dapat dicari jalan keluarnya.
Vera, pelaku usaha yang bergerak di usaha kuliner roti dan Yustini dengan produknya cookies daun kelor berharap jika ada informasi bantuan kredit seperti KUR agar lebih disosialisasikan.
"Kami juga memerlukan pendampingan agar bisa membuat laporan keuangan yang tepat, di samping juga bantuan pelatihan," katanya.
Sedangkan Djani Ananta, pelaku usaha kosmetik yang sempat produknya diekspor ke sejumlah negara juga mengharapkan adanya pembinaan secara berkelanjutan. Harapan yang sama juga disampaikan Gung Mas yang bergerak di bidang usaha kerajinan.
Dwi, yang merintis usaha kopi di daerah Plaga-Kabupaten Badung berharap dari pertemuan itu bisa dibantu untuk pengembangan pasar.
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali GA Diah Utari mengatakan pengembangan UMKM binaan diselaraskan dengan tugas BI sehingga difokuskan untuk mendukung upaya pengendalian inflasi. Khususnya pengendalian inflasi volatile food yang dilakukan dari sisi suplai.
Kemudian mendorong UMKM potensi ekspor dan pendukung pariwisata untuk mendukung upaya penurunan defisit transaksi berjalan serta meningkatkan pemberdayaan potensi ekonomi lokal.
Saat ini KPwBI Bali telah membina UMKM yang bergerak di bidang ketahanan pangan (padi, cabai, bawang merah, bawang putih, sapi, ayam dan telur), UMKM berorientasi ekspor (busana, makanan dan minuman, kopi, kakao, kriya, tanaman hias dan digital kreatif).
"Kemudian UMKM komoditas unggulan lokal seperti ikan lele, kacang mete, gula semut dan jajan upakara," katanya.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali I Wayan Ekadina mengatakan saat ini di provinsi setempat ada sekitar 400 ribuan UMKM di Provinsi Bali dan sejumlah program telah digulirkan untuk memberikan pendampingan dan akses pasar bagi UMKM.
Ketua Komite IV DPD RI Hj Elviana bersama para anggota, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali I Wayan Ekadina dan Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali GA Diah Utari dalam acara kunker Komite IV DPD di Denpasar, Sabtu (21/1/2023). ANTARA/Ni Luh Rhismawati.
Editor : Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2023