Pemerintah Kabupaten Badung Bali menerima plakat dan piagam penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Kementerian Keuangan sebagai apresiasi atas terjaganya kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemkab Badung.
Penghargaan tersebut merupakan WTP yang diraih delapan kali berturut-turut oleh Pemkab Badung sejak tahun 2014 hingga tahun 2021.
"Opini WTP ini berhasil diraih karena kami taat dengan asas dan kami di Kabupaten Badung melaksanakan hal ini sesuai ketentuan berlaku," ujar Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta saat menerima Piagam Penghargaan atas Opini WTP LKPD Tahun 2021 dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Bali di Mangupura, Senin.
Ia mengatakan, prestasi tersebut diraih dengan dukungan peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia pengelola keuangan pemerintah daerah di Badung.
Baca juga: Pemkab Badung-PIP kerja sama untuk dorong pertumbuhan ekonomi
Selain itu, keberhasilan mempertahankan Opini WTP itu menurutnya juga karena komitmen tinggi kepala daerah dan seluruh jajaran, sehingga akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan.
"Ini merupakan salah satu progres kinerja kami bersama, bukan karena kehebatan serta kemampuan bupati sendiri tetapi ini merupakan hasil sebuah kerja tim, baik itu sekda, inspektorat, keuangan, dan perangkat daerah lainnya yang semua bergerak bersama-sama untuk Badung," kata dia.
Bupati Giri Prasta menjelaskan pihaknya terus menjalin komunikasi dengan Forkopimda serta meminta pertimbangan dan saran dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada saat entry meeting.
Pemkab Badung juga menjalin sinergi dengan kejaksaan, karena menurutnya kejaksaan merupakan Pengacara Tata Usaha Negara yang dapat dimintai pertimbangan hukum.
"Tujuan kami adalah betul-betul terbuka dan transparan agar semua berjalan dengan baik. Syukurlah hasilnya saat ini kami mendapat penghargaan yang merupakan adalah salah satu penilaian pusat," tambah dia.
Baca juga: Badung terima penghargaan Kemenkeu raih WTP enam kali berturut-turut
Kakanwil DJPb Bali, Teguh Dwi Nugroho mengungkapkan tim Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali memberikan apresiasi atas kerja keras dan koordinasi yang baik dari Pemkab Badung.
"Kami mewakili Kementerian Keuangan menyampaikan piagam penghargaan dan plakat kepada Pemkab Badung atas pencapaian Opini WTP LKPD Tahun 2021 yang kedelapan secara berturut-turut. Ini merupakan prestasi yang membanggakan," ungkap dia.
Menurutnya Pemkab Badung telah menyusun laporan keuangan sesuai dengan sistem akuntansi pemerintah pusat, mentaati peraturan undang-undang, kecukupan pengungkapan dalam laporan dan juga melakukan pengendalian internal yang memadai.
Pihaknya juga mengapresiasi kerja keras dan koordinasi yang baik dari Pemkab Badung serta keberhasilan penyaluran yang dibarengi dengan percepatan penyerapan sehingga program pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat dapat segera tercapai.
'Kami berharap dengan momentum penghargaan ini dapat mencapai tujuan dalam rangka kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat di Kabupaten Badung," ujar Teguh Dwi Nugroho.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2022
Penghargaan tersebut merupakan WTP yang diraih delapan kali berturut-turut oleh Pemkab Badung sejak tahun 2014 hingga tahun 2021.
"Opini WTP ini berhasil diraih karena kami taat dengan asas dan kami di Kabupaten Badung melaksanakan hal ini sesuai ketentuan berlaku," ujar Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta saat menerima Piagam Penghargaan atas Opini WTP LKPD Tahun 2021 dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Bali di Mangupura, Senin.
Ia mengatakan, prestasi tersebut diraih dengan dukungan peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia pengelola keuangan pemerintah daerah di Badung.
Baca juga: Pemkab Badung-PIP kerja sama untuk dorong pertumbuhan ekonomi
Selain itu, keberhasilan mempertahankan Opini WTP itu menurutnya juga karena komitmen tinggi kepala daerah dan seluruh jajaran, sehingga akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan.
"Ini merupakan salah satu progres kinerja kami bersama, bukan karena kehebatan serta kemampuan bupati sendiri tetapi ini merupakan hasil sebuah kerja tim, baik itu sekda, inspektorat, keuangan, dan perangkat daerah lainnya yang semua bergerak bersama-sama untuk Badung," kata dia.
Bupati Giri Prasta menjelaskan pihaknya terus menjalin komunikasi dengan Forkopimda serta meminta pertimbangan dan saran dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada saat entry meeting.
Pemkab Badung juga menjalin sinergi dengan kejaksaan, karena menurutnya kejaksaan merupakan Pengacara Tata Usaha Negara yang dapat dimintai pertimbangan hukum.
"Tujuan kami adalah betul-betul terbuka dan transparan agar semua berjalan dengan baik. Syukurlah hasilnya saat ini kami mendapat penghargaan yang merupakan adalah salah satu penilaian pusat," tambah dia.
Baca juga: Badung terima penghargaan Kemenkeu raih WTP enam kali berturut-turut
Kakanwil DJPb Bali, Teguh Dwi Nugroho mengungkapkan tim Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali memberikan apresiasi atas kerja keras dan koordinasi yang baik dari Pemkab Badung.
"Kami mewakili Kementerian Keuangan menyampaikan piagam penghargaan dan plakat kepada Pemkab Badung atas pencapaian Opini WTP LKPD Tahun 2021 yang kedelapan secara berturut-turut. Ini merupakan prestasi yang membanggakan," ungkap dia.
Menurutnya Pemkab Badung telah menyusun laporan keuangan sesuai dengan sistem akuntansi pemerintah pusat, mentaati peraturan undang-undang, kecukupan pengungkapan dalam laporan dan juga melakukan pengendalian internal yang memadai.
Pihaknya juga mengapresiasi kerja keras dan koordinasi yang baik dari Pemkab Badung serta keberhasilan penyaluran yang dibarengi dengan percepatan penyerapan sehingga program pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat dapat segera tercapai.
'Kami berharap dengan momentum penghargaan ini dapat mencapai tujuan dalam rangka kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat di Kabupaten Badung," ujar Teguh Dwi Nugroho.
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2022