Pemerintah Kabupaten Badung, Bali, menerima penghargaan berupa plakat khusus dari Kementerian Keuangan setelah mampu mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dalam kurun waktu enam tahun berturut-turut sejak 2014.
Plakat khusus tersebut diserahkan Kakanwil Ditjen Perbendaharaan (DPJb) Provinsi Bali Tri Budhianto kepada Pjs Bupati Badung Ketut Lihadnyana didampingi Ketua DPRD Badung Putu Parwata di Ruang Kriya Gosana Puspem Badung, Senin.
Selain menerima penghargaan plakat karena berhasil mempertahankan opini WTP, Kabupaten Badung juga menerima piagam WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2019.
Tri Budhianto menjelaskan, dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian tersebut artinya tata kelola pemerintahan di Kabupaten Badung sudah berjalan dengan baik.
"Dimana tidak hanya keuangan dan asetnya saja, tapi semakin baik pula fungsi dan tanggung jawab pemerintah daerah karena setiap rupiah harus dipertanggungjawabkan bagi kepentingan dan manfaat untuk masyarakat," ungkapnya.
Ia menambahkan, sesuai dengan pesan Presiden Joko Widodo, bahwa dalam situasi darurat karena pandemi COVID-19, kecepatan menjadi sesuatu yang sangat penting
"Namun kecepatan bertindak dan mengambil keputusan tidak boleh mengkompromikan akuntabilitas, transparansi dan pengelolaan yang baik," ujar Tri Budhianto.
Sementara itu, Pjs. Bupati Badung Ketut Lihadnyana mengatakan, bahwa LKPD Tahun Anggaran 2019 merupakan bentuk kewajiban konstitusional serta tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan Keuangan Daerah.
Menurutnya, Laporan Keuangan Pemkab Badung Tahun Anggaran 2019 juga disusun dengan informasi yang relevan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual.
Selain itu, Pemkab Badung juga telah menyusun dan merancang unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern, yakni lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan.
Ia mengaku bersyukur karena berkat kerja keras dan sinergi yang terpadu antar Organisasi Perangkat Daerah dan bertepatan dengan perayaan HUT ke-11 Kota Mangupura, pihaknya berhasil mendapatkan penghargaan dari pemerintah pusat.
"Semoga ini menjadi penyemangat bagi aparatur pemerintah di Badung dalam menjalankan roda pemerintahan, serta memperbaiki apa-apa yang menjadi catatan pada LKPD 2019 lalu. Kami tidak boleh cepat merasa puas," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2020
Plakat khusus tersebut diserahkan Kakanwil Ditjen Perbendaharaan (DPJb) Provinsi Bali Tri Budhianto kepada Pjs Bupati Badung Ketut Lihadnyana didampingi Ketua DPRD Badung Putu Parwata di Ruang Kriya Gosana Puspem Badung, Senin.
Selain menerima penghargaan plakat karena berhasil mempertahankan opini WTP, Kabupaten Badung juga menerima piagam WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2019.
Tri Budhianto menjelaskan, dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian tersebut artinya tata kelola pemerintahan di Kabupaten Badung sudah berjalan dengan baik.
"Dimana tidak hanya keuangan dan asetnya saja, tapi semakin baik pula fungsi dan tanggung jawab pemerintah daerah karena setiap rupiah harus dipertanggungjawabkan bagi kepentingan dan manfaat untuk masyarakat," ungkapnya.
Ia menambahkan, sesuai dengan pesan Presiden Joko Widodo, bahwa dalam situasi darurat karena pandemi COVID-19, kecepatan menjadi sesuatu yang sangat penting
"Namun kecepatan bertindak dan mengambil keputusan tidak boleh mengkompromikan akuntabilitas, transparansi dan pengelolaan yang baik," ujar Tri Budhianto.
Sementara itu, Pjs. Bupati Badung Ketut Lihadnyana mengatakan, bahwa LKPD Tahun Anggaran 2019 merupakan bentuk kewajiban konstitusional serta tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan Keuangan Daerah.
Menurutnya, Laporan Keuangan Pemkab Badung Tahun Anggaran 2019 juga disusun dengan informasi yang relevan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual.
Selain itu, Pemkab Badung juga telah menyusun dan merancang unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern, yakni lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan.
Ia mengaku bersyukur karena berkat kerja keras dan sinergi yang terpadu antar Organisasi Perangkat Daerah dan bertepatan dengan perayaan HUT ke-11 Kota Mangupura, pihaknya berhasil mendapatkan penghargaan dari pemerintah pusat.
"Semoga ini menjadi penyemangat bagi aparatur pemerintah di Badung dalam menjalankan roda pemerintahan, serta memperbaiki apa-apa yang menjadi catatan pada LKPD 2019 lalu. Kami tidak boleh cepat merasa puas," katanya.
Editor : Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2020