Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Adi Suryanto memuji efisiensi birokrasi Bali yang berani memangkas perangkat daerah sehingga menjadi efektif.
"Pemangkasan organisasi perangkat daerah (OPD) di Provinsi Bali membawa dampak lebih baik. Saya merasakan Bali ada nilai lebihnya, dan perubahan luar biasa telah dilakukan sehingga Bali menjadi pilihan utama teman-teman untuk belajar," kata Adi dalam Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II di Denpasar, Sabtu.
Dengan pembangunan dan ide-ide inovatif Gubernur Bali, Adi mendorong agar Bali menjadi center of excellent, sehingga siapapun yang terkait kelembagaan dan pariwisata belajar ke Bali.
Sementara itu Gubernur Bali Wayan Koster dalam sambutannya mengatakan bahwa keberhasilan itu berawal dari dirinya yang sejak awal menganalisa birokrasi pemerintahan di Provinsi Bali dengan berbekal pengalaman saat menjadi anggota DPR RI.
Saat menjabat sebagai orang nomor satu di Pemerintahan Provinsi Bali, Koster langsung memangkas jumlah perangkat daerah yang ada. Dari 49 kemudian dipangkas menjadi 39.
"Saya juga bentuk perangkat daerah baru yang diperlukan sesuai dengan kondisi di Bali, yakni Dinas Pemajuan Masyarakat Adat serta Badan Riset dan Inovasi Daerah, dan sekarang perangkat daerah di Pemerintah Provinsi Bali jumlahnya 41," kata Wayan Koster di Denpasar.
Efisiensi birokrasi di Bali ini dilakukannya sekaligus untuk berhemat APBD hingga ratusan miliar rupiah, dan APBD tersebut dapat dialokasikan untuk program bagi masyarakat.
"Saya juga sekarang betul-betul konsisten dengan tepat merancang APBD. Salah satunya memastikan gaji tunjangan pegawai agar penuh terealisasi, bahkan dalam kondisi pandemi, termasuk untuk TPP, sehingga di Provinsi Bali tidak ada dikurangi satu rupiah pun, karena saya paham, itu untuk kebutuhan keluarga para pegawai," ujar gubernur.
Kemudian untuk efektivitas para Aparatur Sipil Negara (ASN), Koster menempatkan ASN kompeten dan profesional sesuai dengan pendidikannya. Pun juga dipilih berdasarkan sistem merit atau kemampuannya sendiri.
"Kalau menurut penilaian Komisi Administrasi Sipil Negara (KASN), Pemerintah Provinsi Bali mendapat nomor satu di dalam penerapan sistem merit. Begitu juga dalam pengisian jabatan tinggi pratama Pemerintah Provinsi Bali nomor satu di Indonesia,” kata dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2022
"Pemangkasan organisasi perangkat daerah (OPD) di Provinsi Bali membawa dampak lebih baik. Saya merasakan Bali ada nilai lebihnya, dan perubahan luar biasa telah dilakukan sehingga Bali menjadi pilihan utama teman-teman untuk belajar," kata Adi dalam Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II di Denpasar, Sabtu.
Dengan pembangunan dan ide-ide inovatif Gubernur Bali, Adi mendorong agar Bali menjadi center of excellent, sehingga siapapun yang terkait kelembagaan dan pariwisata belajar ke Bali.
Sementara itu Gubernur Bali Wayan Koster dalam sambutannya mengatakan bahwa keberhasilan itu berawal dari dirinya yang sejak awal menganalisa birokrasi pemerintahan di Provinsi Bali dengan berbekal pengalaman saat menjadi anggota DPR RI.
Saat menjabat sebagai orang nomor satu di Pemerintahan Provinsi Bali, Koster langsung memangkas jumlah perangkat daerah yang ada. Dari 49 kemudian dipangkas menjadi 39.
"Saya juga bentuk perangkat daerah baru yang diperlukan sesuai dengan kondisi di Bali, yakni Dinas Pemajuan Masyarakat Adat serta Badan Riset dan Inovasi Daerah, dan sekarang perangkat daerah di Pemerintah Provinsi Bali jumlahnya 41," kata Wayan Koster di Denpasar.
Efisiensi birokrasi di Bali ini dilakukannya sekaligus untuk berhemat APBD hingga ratusan miliar rupiah, dan APBD tersebut dapat dialokasikan untuk program bagi masyarakat.
"Saya juga sekarang betul-betul konsisten dengan tepat merancang APBD. Salah satunya memastikan gaji tunjangan pegawai agar penuh terealisasi, bahkan dalam kondisi pandemi, termasuk untuk TPP, sehingga di Provinsi Bali tidak ada dikurangi satu rupiah pun, karena saya paham, itu untuk kebutuhan keluarga para pegawai," ujar gubernur.
Kemudian untuk efektivitas para Aparatur Sipil Negara (ASN), Koster menempatkan ASN kompeten dan profesional sesuai dengan pendidikannya. Pun juga dipilih berdasarkan sistem merit atau kemampuannya sendiri.
"Kalau menurut penilaian Komisi Administrasi Sipil Negara (KASN), Pemerintah Provinsi Bali mendapat nomor satu di dalam penerapan sistem merit. Begitu juga dalam pengisian jabatan tinggi pratama Pemerintah Provinsi Bali nomor satu di Indonesia,” kata dia.
Editor : Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2022