Komisi VIII DPR dan Kementerian Sosial menyerahkan bantuan sosial sekitar Rp856,7 juta kepada Kabupaten Gianyar Provinsi Bali, saat melakukan kunjungan kerja ke daerah itu.
Kunjungan itu sekaligus untuk menyerap permasalahan yang ada di daerah, khususnya terkait agama, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, penanggulangan bencana, Badan Pengelolaan Keuangan Haji dan Badan Amal Zakat Nasional.
"Komisi VIII DPR bersama Kementerian Sosial juga memberikan bantuan kepada penyandang disabilitas dari KPPPA, juga memberikan Dana Alokasi Khusus Non Fisik berupa dana perlindungan anak dan perempuan sebesar Rp451.800.000," kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR Diah Pitaloka dalam siaran pers Diskominfo Gianyar di Gianyar, Rabu.
Selain itu Baznas memberikan bantuan modal usaha kepada difabel yang masing-masing menerima Rp2 juta kepada 10 penerima, juga bantuan penanggulangan bencana dari DPR RI dan Kemensos sebesar Rp384.963.150.
Kunjungan para Anggota Komisi VIII DPR dan Kementerian Sosial ke Kabupaten Gianyar diterima langsung Wakil Bupati Gianyar Anak Agung Gde Mayun di ruang sidang Bupati.
Wakil Bupati Gianyar menjelaskan berbagai program baik dari pusat maupun provinsi telah dirasakan oleh masyarakat Gianyar.
“Dalam percepatan penanggulangan kemiskinan, berbagai program serta kebijakan pemerintah pusat dan provinsi, telah banyak membantu dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat miskin di Kabupaten Gianyar,” ujarnya.
Begitu juga halnya dengan bidang agama dan sosial, pemerintah Kabupaten Gianyar setiap tahunnya mampu membantu masyarakat khususnya Muslim untuk dapat menunaikan ibadah haji sesuai dengan rukun Islam, yang diwajibkan bagi umat Muslim yang memiliki kemampuan.
Baca juga: Polwan Polres Gianyar bagikan sembako kepada disabilitas
"Walaupun pendapatan daerah kabupaten Gianyar turun, kami masih memberikan jaminan kesehatan gratis kepada warga," ujar Wakil Bupati Gianyar.
Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar Ida Bagus Oka Yusa Manuaba melaporkan adanya kekurangan Guru Agama di Kabupaten Gianyar, baik Guru Agama Hindu maupun Islam.
Sementara Kadis Sosial Gianyar Anak Agung Putri Ari menuturkan adanya perbedaan data kemiskinan antara pemerintah daerah dengan data kementerian.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka mengatakan bahwa hal tersebut merupakan permasalahan lama yang terjadi karena kelemahan koordinasi.
“Ini masalah yang cukup panjang, nah ini kita berharap adanya koordinasi antara Kementerian Agama, Pendidikan dan Menpan RB dan pemerintah daerah sebagai eksekutor di daerah karena data itu dari daerah. Seperti kekurangan Guru Agama, dari kebutuhan total baru 10 persen yang bisa dimasukkan P3K karena kuotanya kecil,” ungkapnya.
Terkait data kemiskinan, Diah Pitaloka mengaku adanya saling lempar permasalahan antara kementerian dan daerah.
Baca juga: Ubud jadi kota terbaik di dunia berkat lestarikan adat-alam
“Kemudian terkait data kemiskinan, data sosial memang banyak keluhan kalau data sosial pusat tidak responsif. Jadi kadang sudah diinput data baru, yang keluar data lama. Yang kedua pemerintah pusat bilang kelemahan input dari daerah nah ini lempar-lemparan ini menghasilkan output yang sampai saat ini membuat data tidak akurat,” katanya.
Menanggapi hal tersebut, Komisi VIII DPr berencana melakukan pengecekan pendataannya sampai proses input datanya secara langsung.
“Jadi kita akan melakukan pengecekan langsung, apakah system data di pusat yang tidak responsif terhadap input di daerah, atau memang kelemahan SDM daerah yang tidak bisa masuk mengintegrasikan data ke sistem pusat,” tambah dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2022
Kunjungan itu sekaligus untuk menyerap permasalahan yang ada di daerah, khususnya terkait agama, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, penanggulangan bencana, Badan Pengelolaan Keuangan Haji dan Badan Amal Zakat Nasional.
"Komisi VIII DPR bersama Kementerian Sosial juga memberikan bantuan kepada penyandang disabilitas dari KPPPA, juga memberikan Dana Alokasi Khusus Non Fisik berupa dana perlindungan anak dan perempuan sebesar Rp451.800.000," kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR Diah Pitaloka dalam siaran pers Diskominfo Gianyar di Gianyar, Rabu.
Selain itu Baznas memberikan bantuan modal usaha kepada difabel yang masing-masing menerima Rp2 juta kepada 10 penerima, juga bantuan penanggulangan bencana dari DPR RI dan Kemensos sebesar Rp384.963.150.
Kunjungan para Anggota Komisi VIII DPR dan Kementerian Sosial ke Kabupaten Gianyar diterima langsung Wakil Bupati Gianyar Anak Agung Gde Mayun di ruang sidang Bupati.
Wakil Bupati Gianyar menjelaskan berbagai program baik dari pusat maupun provinsi telah dirasakan oleh masyarakat Gianyar.
“Dalam percepatan penanggulangan kemiskinan, berbagai program serta kebijakan pemerintah pusat dan provinsi, telah banyak membantu dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat miskin di Kabupaten Gianyar,” ujarnya.
Begitu juga halnya dengan bidang agama dan sosial, pemerintah Kabupaten Gianyar setiap tahunnya mampu membantu masyarakat khususnya Muslim untuk dapat menunaikan ibadah haji sesuai dengan rukun Islam, yang diwajibkan bagi umat Muslim yang memiliki kemampuan.
Baca juga: Polwan Polres Gianyar bagikan sembako kepada disabilitas
"Walaupun pendapatan daerah kabupaten Gianyar turun, kami masih memberikan jaminan kesehatan gratis kepada warga," ujar Wakil Bupati Gianyar.
Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar Ida Bagus Oka Yusa Manuaba melaporkan adanya kekurangan Guru Agama di Kabupaten Gianyar, baik Guru Agama Hindu maupun Islam.
Sementara Kadis Sosial Gianyar Anak Agung Putri Ari menuturkan adanya perbedaan data kemiskinan antara pemerintah daerah dengan data kementerian.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka mengatakan bahwa hal tersebut merupakan permasalahan lama yang terjadi karena kelemahan koordinasi.
“Ini masalah yang cukup panjang, nah ini kita berharap adanya koordinasi antara Kementerian Agama, Pendidikan dan Menpan RB dan pemerintah daerah sebagai eksekutor di daerah karena data itu dari daerah. Seperti kekurangan Guru Agama, dari kebutuhan total baru 10 persen yang bisa dimasukkan P3K karena kuotanya kecil,” ungkapnya.
Terkait data kemiskinan, Diah Pitaloka mengaku adanya saling lempar permasalahan antara kementerian dan daerah.
Baca juga: Ubud jadi kota terbaik di dunia berkat lestarikan adat-alam
“Kemudian terkait data kemiskinan, data sosial memang banyak keluhan kalau data sosial pusat tidak responsif. Jadi kadang sudah diinput data baru, yang keluar data lama. Yang kedua pemerintah pusat bilang kelemahan input dari daerah nah ini lempar-lemparan ini menghasilkan output yang sampai saat ini membuat data tidak akurat,” katanya.
Menanggapi hal tersebut, Komisi VIII DPr berencana melakukan pengecekan pendataannya sampai proses input datanya secara langsung.
“Jadi kita akan melakukan pengecekan langsung, apakah system data di pusat yang tidak responsif terhadap input di daerah, atau memang kelemahan SDM daerah yang tidak bisa masuk mengintegrasikan data ke sistem pusat,” tambah dia.
Editor : Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2022