Sekretaris DPRD Provinsi Bali Gede Suralaga beserta jajaran dan rombongan awak media mengunjungi Kota Makassar untuk menggali informasi mengenai kiat-kiat Pemerintah Provinsi Selatan sehingga bisa sukses mengembangkan pertanian dan mewujudkan ketahanan pangan.
"Di sini (Sulawesi Selatan-red), beras hingga surplus 2 juta ton dan tertinggi surplusnya di Indonesia, ini yang membuat kita ingin tahu keberhasilan Sulawesi Selatan," kata Suralaga bersama rombongan saat mengunjungi Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, di Makassar, Rabu.
Sekretaris DPRD Bali, bersama rombongan Humas Sekretariat DPRD Bali dan media ini diterima oleh Sekretaris DPRD Provinsi Sulsel M Jabir didampingi para kepala bagian. Selain itu turut hadir Sekretaris Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Sulsel Muhlis Mori dan Hasnawaty Habibie, perwakilan Dinas Ketahanan Pangan Sulsel.
Suralaga berharap strategi pengembangan pertanian yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan didukung penuh masyarakatnya ini, juga bisa menjadi masukan bagi Provinsi Bali dalam mengembangkan pertanian.
Terlebih, ujar Suralaga, dampak pandemi COVID-19 telah menyebabkan Bali terkontraksi paling dalam dibandingkan 33 provinsi lainnya di Tanah Air, yakni hingga 9,33 persen pada tahun 2020.
Bali menjadi daerah yang terpukul paling dahsyat dari dampak pandemi COVID-19 karena sudah sejak lama tergantung pada sektor pariwisata.
"Di Sulawesi Selatan sangat fokus mengembangkan pertanian karena selain didukung sumber daya lahan, juga terus dikembangkan sumber daya petaninya. Jadi, bagaimana membuat petani modern yang betul-betul mampu mengembangkan yang terbaik dan produktif," ujar Suralaga.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Sulsel Muhlis Mori mengemukakan setidaknya ada tiga pilar yang mendukung keberhasilan pengembangan pertanian di daerah setempat.
Pertama karena dukungan sumber daya lahan, luas sawah sebesar 654.818 hektare. Kedua, didukung sumber daya petani, yakni dari sebanyak 9,5 juta penduduk, 3,5 juta diantaranya itu merupakan petani dan sudah dibekali pelatihan.
Ketiga, karena memang sangat didukung oleh pemerintah provinsi dan DPRD untuk anggaran sektor pertanian.
Menurut Muhlis, setiap tahunnya, Sulsel surplus beras hingga lebih dari 2,1 juta ton. Dari rata-ratah gabah kering giling yang dihasilkan pertahun 5,1 juta ton atau setara 3,2 juta beras, yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sebesar 1,1 juta ton.
Meski pun dari jumlah produksi beras, Sulsel itu menduduki posisi nomor 4 di Indonesia setelah Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah, namun dari sisi surplus justru nomor satu. Sedangkan provinsi lainnya, surplusnya tidak sebesar Sulsel karena jumlah penduduknya padat.
"Beras kami di Sulsel rata-rata terdistribusi 33 provinsi karena memang atas permintaan pedagang, karena beras kami selalu baru. Beras dari Sulsel yang selalu baru sering dioplos untuk menghasilkan cita rasa beras menjadi lebih enak," ujarnya.
Mengapa beras bisa selalu baru, karena Sulsel didukung tiga zona musim, ada sektor barat, sektor timur dan sektor peralihan yang musimnya tidak bersamaan.
Selain beras, jagung juga surplus hingga sekitar 800 ribu ton per tahun. Dari produksi jagung 2,2 juta ton, terserap untuk industri dan masyarakat 1,4 juta ton. Demikian pula cabai rawit surplus 5.000 ton.
Sulsel juga didukung sejumlah komoditas perkebunan unggulan yakni kakao, kopi, cengkih, dan lada. Untuk luasan lahan kakao 195 ribu hektare, kopi 78 ribu hektare, dan cengkih 65 ribu hektare lebih.
"Komoditas pertanian kami di sini maju karena untuk hilirisasinya tidak masalah. Contoh untuk beras itu sudah ada pasarnya hingga di 33 provinsi. Demikian 11 provinsi di Indonesia Timur yang tidak surplus pangannya juga bergantung pada Sulsel," ucapnya.
Selanjutnya, masyarakat Sulsel memang budayanya menanam padi dan program ketahanan pangan juga sudah mulai dari lingkungan rumah tangga.
Inovasi lainnya, Provinsi Sulsel juga memiliki program Mandiri Benih dengan membuat benih padi unggul maupun benih komoditas yang lainnya.
Hasnawaty Habibie dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulsel menambahkan, daerah setempat juga memiliki program Pekarangan Pangan Lestari, program Pangan Keluarga, Toko Tani Indonesia (Pasar Mitra Tani) dan sebagainya.
Ada pula Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang khusus menangani sertifikasi jaminan mutu produk sehingga produk pertanian yang ada sudah dijamin keamanannya, demikian juga terkait sertifikasi produk organik.
Selain itu, didukung Instruksi Gubernur yang meminta kepada hotel-hotel dan restoran agar bisa memanfaatkan pangan lokal, yang juga ditindaklanjuti di kabupaten/kota.
Sekretaris DPRD Provinsi Sulsel M Jabir mengatakan di Dewan setempat memiliki lima komisi. Total ada 85 kursi di DPRD Sulsel yang terbagi ke dalam sembilan fraksi yakni ada Fraksi Golkar, Nasdem, Gerindra, Demokrat, PKS, PDIP, PKB, PAN, dan Fraksi Gabungan PPP, Perindo, Hanura.
Sekretaris DPRD Provinsi Bali Gede Suralaga bersama rombongan awak media berfoto bersama jajaran Sekretaris DPRD Provinsi Sulawesi Selatan saat mengunjungi Kantor DPRD Provinsi Sulsel di Makassar, Rabu (6/7/2022). ANTARA/Ni Luh Rhismawati.
