Pemerintah Kabupaten Badung, Bali, mulai mencairkan stimulus untuk membantu para pelaku UMKM setempat yang belum pernah tersentuh Bantuan Produktif Usaha Mikro dari pemerintah pusat atau tidak sedang menerima Kredit Usaha Rakyat dari perbankan.
Dana stimulus sebesar Rp2 juta bagi setiap penerima dari Belanja Tidak Terduga (BTT) APBD Badung tahun 2021 itu dicairkan guna menjaga momentum percepatan pemulihan ekonomi akibat dampak pandemi COVID-19.
"Penyerahan bantuan UMKM ini bertujuan agar para pelaku UMKM tetap bisa bertahan dan dapat melaksanakan aktivitas usahanya pada masa pandemi ini dan juga dalam rangka pemulihan ekonomi akibat dampak COVID-19," ujar Kepala Dinas Koperasi UKM Dan Perdagangan Badung Made Widiana di Mangupura, Senin.
Baca juga: Pemkab Buleleng lakukan studi komparasi ke Pemkab Gianyar dan Badung
Ia mengatakan, berdasarkan data yang ada, bantuan stimulus itu akan disalurkan kepada total 8.832 penerima yang merupakan pelaku UMKM dari ebrbagai sektor di wilayah Badung
"Rincian penerimanya di wilayah Kecamatan Petang ada 239, Kecamatan Mengwi sebanyak 2078, Kecamatan Abiansemal tercatat 2590, Kecamatan Kuta Utara ada 859, Kecamatan Kuta sebanyak 1244 dan Kecamatan Kuta Selatan total ada 1.822," katanya.
Made Widiana menjelaskan, dasar pelaksanaan pemberian stimulus itu mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2021 tentang penyediaan dan percepatan penyaluran bantuan sosial dan atau jaring pengaman sosial yang bersumber dari anggaran dan belanja daerah.
Selain itu, stimulus diberikan sesuai dengan Keputusan Bupati Badung Nomor 47/046/Hk/2021 tentang penetapan penerima bantuan bagi pelaku UMKM di Kabupaten Badung tahun 2021.
Dalam proses pencairan stimulus, Dinas Komunikasi Dan Informatika Badung melaksanakan cleansing data penerima yang akan divalidasi lagi oleh perangkat desa/kelurahan untuk menghindari duplikasi penerimaan bantuan.
"Sementara bagi pelaku UMKM yang masih tercecer dan belum pernah mendapatkan bantuan, kami akan lakukan proses pendataan lanjutan dan data itu akan tetap melalui proses cleansing dan berapapun hasilnya nanti akan diserahkan pada tahap kedua,” ungkap Made Widiana.
Proses pencairan stimulus bagi pelaku UMKM Badung telah dilakukan oleh Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta pada Sabtu (6/11) menyasar wilayah Kuta Utara, Kuta dan Kuta Selatan serta pada Minggu (7/11) lalu dengan menyasar wilayah Kecamatan Mengwi, Abiansemal dan Petang.
Bupati Giri Prasta mengatakan, bagi masyarakat pelaku UMKM yang tercecer dalam program bantuan stimulus UMKM tahap satu, bisa mendaftarkan diri ke pihak desa/kelurahan, kantor camat atau melapor langsung ke Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Badung.
Menurutnya, semua pelaku UMKM yang mendapat bantuan dana stimulus dari Kabupaten Badung, sudah melalui proses screening data terlebih dahulu untuk menghindari double anggaran. Karena pelaku UMKM yang sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat tidak boleh menerima bantuan lagi.
Selain itu, ada juga ketentuan dari Kementerian Koperasi dan UKM pasal 4 ayat B bagi pelaku UKM yang sudah mendapatkan Kredit Usaha Rakyat juga tidak boleh diberikan lagi bantuan.
"Sehingga betul-betul kami ingin menunjukkan implementasi Pancasila sila kelima yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, artinya semua insan sama dapat dan sama rasa," ujarnya.
Ia menambahkan, pihaknya juga akan memberikan atensi khusus dalam mengawasi dan mengawal pelaksanaan program itu, agar jangan sampai kebijakan politik anggaran yang diambil Pemkab Badung melanggar hukum.
Baca juga: Pemkab Badung tambah desa wisata jadi 17 desa
Selain itu Pemkab Badung juga memastikan penyaluran bantuan stimulus bagi pelaku UMKM dilakukan sampai tuntas sesuai arahan pemerintah pusat melalui kebijakan refocusing dan realokasi anggaran.
"Kami ingin menjadikan Badung sebagai role model. Untuk itu kami selalu taat asas, regulasi, peraturan perundangan-undangan yang ada. Selain itu kita harus konsisten pada penanganan dampak pandemi COVID-19 baik dari sisi kesehatan, sosial maupun ekonomi. Badung harus go and grow together, bangkit dan tumbuh bersama" ujar Bupati Giri Prasta.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2021
Dana stimulus sebesar Rp2 juta bagi setiap penerima dari Belanja Tidak Terduga (BTT) APBD Badung tahun 2021 itu dicairkan guna menjaga momentum percepatan pemulihan ekonomi akibat dampak pandemi COVID-19.
"Penyerahan bantuan UMKM ini bertujuan agar para pelaku UMKM tetap bisa bertahan dan dapat melaksanakan aktivitas usahanya pada masa pandemi ini dan juga dalam rangka pemulihan ekonomi akibat dampak COVID-19," ujar Kepala Dinas Koperasi UKM Dan Perdagangan Badung Made Widiana di Mangupura, Senin.
Baca juga: Pemkab Buleleng lakukan studi komparasi ke Pemkab Gianyar dan Badung
Ia mengatakan, berdasarkan data yang ada, bantuan stimulus itu akan disalurkan kepada total 8.832 penerima yang merupakan pelaku UMKM dari ebrbagai sektor di wilayah Badung
"Rincian penerimanya di wilayah Kecamatan Petang ada 239, Kecamatan Mengwi sebanyak 2078, Kecamatan Abiansemal tercatat 2590, Kecamatan Kuta Utara ada 859, Kecamatan Kuta sebanyak 1244 dan Kecamatan Kuta Selatan total ada 1.822," katanya.
Made Widiana menjelaskan, dasar pelaksanaan pemberian stimulus itu mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2021 tentang penyediaan dan percepatan penyaluran bantuan sosial dan atau jaring pengaman sosial yang bersumber dari anggaran dan belanja daerah.
Selain itu, stimulus diberikan sesuai dengan Keputusan Bupati Badung Nomor 47/046/Hk/2021 tentang penetapan penerima bantuan bagi pelaku UMKM di Kabupaten Badung tahun 2021.
Dalam proses pencairan stimulus, Dinas Komunikasi Dan Informatika Badung melaksanakan cleansing data penerima yang akan divalidasi lagi oleh perangkat desa/kelurahan untuk menghindari duplikasi penerimaan bantuan.
"Sementara bagi pelaku UMKM yang masih tercecer dan belum pernah mendapatkan bantuan, kami akan lakukan proses pendataan lanjutan dan data itu akan tetap melalui proses cleansing dan berapapun hasilnya nanti akan diserahkan pada tahap kedua,” ungkap Made Widiana.
Proses pencairan stimulus bagi pelaku UMKM Badung telah dilakukan oleh Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta pada Sabtu (6/11) menyasar wilayah Kuta Utara, Kuta dan Kuta Selatan serta pada Minggu (7/11) lalu dengan menyasar wilayah Kecamatan Mengwi, Abiansemal dan Petang.
Bupati Giri Prasta mengatakan, bagi masyarakat pelaku UMKM yang tercecer dalam program bantuan stimulus UMKM tahap satu, bisa mendaftarkan diri ke pihak desa/kelurahan, kantor camat atau melapor langsung ke Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Badung.
Menurutnya, semua pelaku UMKM yang mendapat bantuan dana stimulus dari Kabupaten Badung, sudah melalui proses screening data terlebih dahulu untuk menghindari double anggaran. Karena pelaku UMKM yang sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat tidak boleh menerima bantuan lagi.
Selain itu, ada juga ketentuan dari Kementerian Koperasi dan UKM pasal 4 ayat B bagi pelaku UKM yang sudah mendapatkan Kredit Usaha Rakyat juga tidak boleh diberikan lagi bantuan.
"Sehingga betul-betul kami ingin menunjukkan implementasi Pancasila sila kelima yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, artinya semua insan sama dapat dan sama rasa," ujarnya.
Ia menambahkan, pihaknya juga akan memberikan atensi khusus dalam mengawasi dan mengawal pelaksanaan program itu, agar jangan sampai kebijakan politik anggaran yang diambil Pemkab Badung melanggar hukum.
Baca juga: Pemkab Badung tambah desa wisata jadi 17 desa
Selain itu Pemkab Badung juga memastikan penyaluran bantuan stimulus bagi pelaku UMKM dilakukan sampai tuntas sesuai arahan pemerintah pusat melalui kebijakan refocusing dan realokasi anggaran.
"Kami ingin menjadikan Badung sebagai role model. Untuk itu kami selalu taat asas, regulasi, peraturan perundangan-undangan yang ada. Selain itu kita harus konsisten pada penanganan dampak pandemi COVID-19 baik dari sisi kesehatan, sosial maupun ekonomi. Badung harus go and grow together, bangkit dan tumbuh bersama" ujar Bupati Giri Prasta.
Editor : Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2021