Jakarta (Antara Bali) - Menteri BUMN Dahlan Iskan mengatakan pengelolaan semua BUMN harus semakin transparan agar kinerja perusahaan bertambah bagus.
"Kalau ada temuan penyimpangan yang mengindikasikan korupsi, tidak terkecuali di Telkom, harus dibongkar. Bongkar sajalah," katanya usai melakukan uji coba mobil listrik, di Gedung Kemenristek, Jakarta, Senin.
Dahlan menanggapi keterangan dari Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) bahwa terdapat 24 BUMN yang berpotensi sebagai lembaga negara yang korup.
Koordinator Investigasi dan Advokasi FITRA, Uchok Sky Khadafi, mengatakan temuan indikasi korupsi tersebut berdasarkan analisis hasil audit BPK tahun 2005-2011.
Dari 24 perusahaan pelat merah tersebut, dianilisis bahwa potensi terkorup adalah PT Telkom Tbk, disusul PT Rajawali Nusantara Indonesia, PT Jasa Marga Tbk.
Selanjutnya PT Bahana PUI, PT PLN, PT Pembangunan Perumahan, PT Hutama Karya, PT Pertamina, PT Danareksa, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.
Potensi kerugian negara dari 24 BUMN tersebut diperkirakan Rp4,9 triliun dan 305 juta dolar AS.
Khusus di Telkom, FITRA menjelaskan penyimpangan anggaran yang merugikan negara diperkirakan mencapai Rp12 miliar dan 130 juta dolar AS.
Menanggapi hal itu, Dahlan Iskan mengaku tidak kaget atas laporan FITRA tersebut. "Hah, cuma segitu (24 BUMN, red) seharusnya lebih dari itu," ujarnya.(*/M038/T007)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2012
"Kalau ada temuan penyimpangan yang mengindikasikan korupsi, tidak terkecuali di Telkom, harus dibongkar. Bongkar sajalah," katanya usai melakukan uji coba mobil listrik, di Gedung Kemenristek, Jakarta, Senin.
Dahlan menanggapi keterangan dari Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) bahwa terdapat 24 BUMN yang berpotensi sebagai lembaga negara yang korup.
Koordinator Investigasi dan Advokasi FITRA, Uchok Sky Khadafi, mengatakan temuan indikasi korupsi tersebut berdasarkan analisis hasil audit BPK tahun 2005-2011.
Dari 24 perusahaan pelat merah tersebut, dianilisis bahwa potensi terkorup adalah PT Telkom Tbk, disusul PT Rajawali Nusantara Indonesia, PT Jasa Marga Tbk.
Selanjutnya PT Bahana PUI, PT PLN, PT Pembangunan Perumahan, PT Hutama Karya, PT Pertamina, PT Danareksa, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.
Potensi kerugian negara dari 24 BUMN tersebut diperkirakan Rp4,9 triliun dan 305 juta dolar AS.
Khusus di Telkom, FITRA menjelaskan penyimpangan anggaran yang merugikan negara diperkirakan mencapai Rp12 miliar dan 130 juta dolar AS.
Menanggapi hal itu, Dahlan Iskan mengaku tidak kaget atas laporan FITRA tersebut. "Hah, cuma segitu (24 BUMN, red) seharusnya lebih dari itu," ujarnya.(*/M038/T007)
Editor : Nyoman Budhiana
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2012