Pemerintah Kabupaten Badung, Bali, terus melakukan berbagai upaya dan koordinasi untuk mempercepat penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang bersumber dari dana APBD setempat bagi masyarakat.
"Program BLT Kabupaten Badung ini merupakan wujud kesetiaan dan keseriusan kami di pemerintahan dalam membantu masyarakat Badung di masa PPKM," ujar Bupati Badung Nyoman Giri Prasta dalam keterangannya di Kabupaten Badung, Kamis.
Ia mengatakan, seluruh jajaran pemerintahan baik pusat hingga ke daerah seperti camat, kepala desa, lurah, sekretaris desa, sekretaris kelurahan maupun kelian dinas dan kepala lingkungan, saat ini memiliki tugas yang sama yakni berupaya agar bagaimana dapat menangani pandemi COVID-19.
"Inilah tanggung jawab kami semua. Dari 46 desa dan 16 kelurahan di Badung, mana yang paling cepat menyelesaikan penyaluran bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat maupun yang diberikan oleh Pemkab Badung," katanya.
Baca juga: Pemkab Badung tambah tempat isolasi Covid-19 terpusat
Bupati Giri Prasta menjelaskan, pihaknya telah meminta kepada kepala desa atau perbekel dan lurah untuk membuat fakta integritas yang wajib ditandatangani oleh perangkatnya.
"Apabila ada perangkat desa atau kelurahan yang tidak menunaikan tugas secara baik nanti akan berurusan dengan fakta integritas tersebut. Dan saya mau ini tidak ada terjadi di Badung, karena itu sebagai pengikat dalam bekerja dengan mengedepankan kekuatan gotong royong," ungkapnya.
Ia menambahkan, dalam kondisi saat ini, Pemkab Badung fokus tentang prioritas dan urgensi. Menurutnya, prioritas yang dilakukan saat ini yaitu penanganan pandemi COVID-19 dengan konsep gotong royong.
"Saya ingin sampaikan selaku Bupati, saya tidak mengambil sikap yang biasa-biasanya saja atau on the track, namun langkah konkret saya saat ini adalah out of the box, keluar dari zona nyaman karena itu yang dibutuhkan oleh masyarakat," ujar Bupati Giri Prasta.
Selain bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana APBD Badung, saat ini di kabupaten itu juga sudah ada penyaluran beberapa bantuan dari pemerintah pusat yaitu Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD) yang diberikan oleh pemerintah pusat.
"Saya mau data penerima bantuan dikumpulkan per banjar atau lingkungan, sehingga Kelian Dinas/Kepala Lingkungan bisa menghitung berapa warga yang sudah mendapatkan bantuan dari ke empat kategori tadi. Warga di luar semua bantuan dari pemerintah pusat kami berikan bantuan langsung masyarakat terdampak pandemi sumber dan murni dari bantuan tidak terduga APBD Badung," kata Bupati Giri Prasta.
Baca juga: Pemkab Badung salurkan bantuan uang tunai PPKM
"Sampaikan kepada masyarakat bahwa program BLT ini bukan pencitraan tapi wujud kebijakan konkret selaku kepala daerah kepada masyarakat. Mulai hari ini, semua sudah bekerja sesuai dengan tupoksi masing masing, lomba kita saat ini adalah mempercepat penyaluran bantuan kepada masyarakat," tambahnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2021
"Program BLT Kabupaten Badung ini merupakan wujud kesetiaan dan keseriusan kami di pemerintahan dalam membantu masyarakat Badung di masa PPKM," ujar Bupati Badung Nyoman Giri Prasta dalam keterangannya di Kabupaten Badung, Kamis.
Ia mengatakan, seluruh jajaran pemerintahan baik pusat hingga ke daerah seperti camat, kepala desa, lurah, sekretaris desa, sekretaris kelurahan maupun kelian dinas dan kepala lingkungan, saat ini memiliki tugas yang sama yakni berupaya agar bagaimana dapat menangani pandemi COVID-19.
"Inilah tanggung jawab kami semua. Dari 46 desa dan 16 kelurahan di Badung, mana yang paling cepat menyelesaikan penyaluran bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat maupun yang diberikan oleh Pemkab Badung," katanya.
Baca juga: Pemkab Badung tambah tempat isolasi Covid-19 terpusat
Bupati Giri Prasta menjelaskan, pihaknya telah meminta kepada kepala desa atau perbekel dan lurah untuk membuat fakta integritas yang wajib ditandatangani oleh perangkatnya.
"Apabila ada perangkat desa atau kelurahan yang tidak menunaikan tugas secara baik nanti akan berurusan dengan fakta integritas tersebut. Dan saya mau ini tidak ada terjadi di Badung, karena itu sebagai pengikat dalam bekerja dengan mengedepankan kekuatan gotong royong," ungkapnya.
Ia menambahkan, dalam kondisi saat ini, Pemkab Badung fokus tentang prioritas dan urgensi. Menurutnya, prioritas yang dilakukan saat ini yaitu penanganan pandemi COVID-19 dengan konsep gotong royong.
"Saya ingin sampaikan selaku Bupati, saya tidak mengambil sikap yang biasa-biasanya saja atau on the track, namun langkah konkret saya saat ini adalah out of the box, keluar dari zona nyaman karena itu yang dibutuhkan oleh masyarakat," ujar Bupati Giri Prasta.
Selain bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana APBD Badung, saat ini di kabupaten itu juga sudah ada penyaluran beberapa bantuan dari pemerintah pusat yaitu Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD) yang diberikan oleh pemerintah pusat.
"Saya mau data penerima bantuan dikumpulkan per banjar atau lingkungan, sehingga Kelian Dinas/Kepala Lingkungan bisa menghitung berapa warga yang sudah mendapatkan bantuan dari ke empat kategori tadi. Warga di luar semua bantuan dari pemerintah pusat kami berikan bantuan langsung masyarakat terdampak pandemi sumber dan murni dari bantuan tidak terduga APBD Badung," kata Bupati Giri Prasta.
Baca juga: Pemkab Badung salurkan bantuan uang tunai PPKM
"Sampaikan kepada masyarakat bahwa program BLT ini bukan pencitraan tapi wujud kebijakan konkret selaku kepala daerah kepada masyarakat. Mulai hari ini, semua sudah bekerja sesuai dengan tupoksi masing masing, lomba kita saat ini adalah mempercepat penyaluran bantuan kepada masyarakat," tambahnya.
Editor : Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2021