Kantor Staf Presiden mengadakan forum dialog virtual bersama kepala desa di wilayah Pulau Jawa dan Bali, Minggu, untuk mendapatkan informasi mengenai penanganan COVID-19, termasuk kendala yang dihadapi di tingkat desa.
Dialog yang diselenggarakan melalui forum KSP Mendengar ini dihadiri oleh 80 kepala desa dari total sekitar 26.000 desa yang tersebar di tujuh provinsi di Pulau Jawa dan Bali.
"Forum ini bertujuan mendengarkan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintahan desa sebagai garda depan dalam mencegah penyebaran COVID-19 dan mendukung pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) melalui Gerakan Desa Melawan COVID-19," ujar Deputi IV KSP Juri Ardiantoro dalam siaran pers di Jakarta, Minggu.
Juri menjelaskan bahwa penyelenggaraan forum ini untuk mendengarkan langsung suara dari desa dan mendapatkan informasi yang sebenarnya di lapangan.
Selain itu, forum ini membuka kesempatan sebesar-besarnya kepada pihak desa untuk menyampaikan masalah-masalah dalam pola penanganan COVID-19 sekaligus meminta mereka memberikan usulan-usulan atau ide sebagai solusi atas permasalahan tersebut.
"|Kami akan fasilitasi untuk mencari solusi dalam mengatasi masalah yang dihadapi oleh desa dengan menyampaikan kepada kementerian atau lembaga jika sumber masalahnya ada di pemerintah pusat," kata Juri.
Baca juga: Gubernur Bali minta sektor non-esensial tutup selama PPKM Darurat
Juri menyoroti kepatuhan untuk mengurangi aktivitas di luar rumah pada masa PPKM darurat ini masih rendah. Menurut data yang dimiliki pemerintah, pengurangan mobilitas masyarakat masih di angka sekitar 30 persen.
"Padahal, kalau mau mengurangi penyebaran COVID-19 secara signifikan, harus mengurangi mobilitas orang di luar rumah hingga 50 persen," kata Juri.
Berdasarkan pantauan di lapangan, aktivitas masyarakat di daerah pinggiran kota dan desa masih berjalan seperti biasa.
Menurut Juri, seharusnya pengurangan mobilitas itu bukan karena diawasi, melainkan dari kesadaran yang kuat dari dalam diri masyarakat.
"Aparat keamanan jumlahnya terbatas. Maka, harus ada pihak di masyarakat seperti desa yang secara kultural maupun struktural mampu mendorong pengurangan mobilitas orang ini," katanya.
Oleh karena itu, Juri berharap gerakan melawan COVID-19 dari desa dapat menghidupkan kembali satgas-satgas desa agar efektif melakukan pencegahan penyebaran COVID-19 dan penanganan masyarakat yang terpapar di tingkat desa.
Baca juga: 80 PPDN dikembalikan ke Pelabuhan Ketapang selama PPKM Darurat
Dalam forum itu, para perwakilan desa yang juga tergabung dalam Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi) menyampaikan segala bentuk upaya yang telah dilakukan hingga kendala yang ditemui dalam penanganan COVID-19 di desa masing-masing.
Beberapa perwakilan desa menyebutkan salah satu kendala terbesar dari penanganan COVID-19 di desa adalah keterbatasan anggaran.
Sebagai informasi, Kementerian Dalam Negeri pada bulan Februari lalu menginstruksikan bahwa minimal 8 persen dana desa harus disalurkan untuk penanganan COVID-19 dan mendukung PPKM di daerah masing-masing.
Dana tersebut dapat digunakan untuk pengadaan posko pengawasan, rumah isolasi, serta kegiatan tracing dan testing.
Namun, menurut sebagian besar kepala desa, anggaran 8 persen dari dana desa tersebut masih dianggap terlalu minim, terutama untuk menyediakan fasilitas isolasi bagi warga yang harus melakukan isolasi mandiri di desa.
Baca juga: Tiga WNA langgar protokol kesehatan di Bali dipulangkan
Lurah Desa Panggungharjo, Bantul, Yogyakarta Wahyudi Anggoro Hadi menyampaikan tantangan lain dalam penanganan COVID-19 di desa adalah perbedaan persepsi antara pemerintah di tingkat daerah dan desa, misalnya dalam menentukan tingkat kedaruratan dan pengelolaan data pasien COVID-19.
"Perlu satu kebijakan serius dari pemerintah pusat untuk mendorong pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten agar tekanannya tidak diberikan kepada desa," kata Wahyudi.
Oleh karena itu, Wahyudi mengusulkan adanya integrasi data untuk memudahkan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, kabupaten, dan desa.
Wahyudi menilai hal ini juga akan memudahkan masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap pelayanan kesehatan.
Adapun Juri Ardiantoro menyampaikan KSP sangat mengapresiasi semua masukan dari kepala desa yang turut hadir dalam Forum KSP Mendengar ini. KSP berjanji untuk terus melanjutkan komunikasi secara intensif dengan para kepala desa dan mendiskusikan semua permasalahan yang telah disampaikan dengan kementerian/lembaga terkait.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2021
Dialog yang diselenggarakan melalui forum KSP Mendengar ini dihadiri oleh 80 kepala desa dari total sekitar 26.000 desa yang tersebar di tujuh provinsi di Pulau Jawa dan Bali.
"Forum ini bertujuan mendengarkan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintahan desa sebagai garda depan dalam mencegah penyebaran COVID-19 dan mendukung pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) melalui Gerakan Desa Melawan COVID-19," ujar Deputi IV KSP Juri Ardiantoro dalam siaran pers di Jakarta, Minggu.
Juri menjelaskan bahwa penyelenggaraan forum ini untuk mendengarkan langsung suara dari desa dan mendapatkan informasi yang sebenarnya di lapangan.
Selain itu, forum ini membuka kesempatan sebesar-besarnya kepada pihak desa untuk menyampaikan masalah-masalah dalam pola penanganan COVID-19 sekaligus meminta mereka memberikan usulan-usulan atau ide sebagai solusi atas permasalahan tersebut.
"|Kami akan fasilitasi untuk mencari solusi dalam mengatasi masalah yang dihadapi oleh desa dengan menyampaikan kepada kementerian atau lembaga jika sumber masalahnya ada di pemerintah pusat," kata Juri.
Baca juga: Gubernur Bali minta sektor non-esensial tutup selama PPKM Darurat
Juri menyoroti kepatuhan untuk mengurangi aktivitas di luar rumah pada masa PPKM darurat ini masih rendah. Menurut data yang dimiliki pemerintah, pengurangan mobilitas masyarakat masih di angka sekitar 30 persen.
"Padahal, kalau mau mengurangi penyebaran COVID-19 secara signifikan, harus mengurangi mobilitas orang di luar rumah hingga 50 persen," kata Juri.
Berdasarkan pantauan di lapangan, aktivitas masyarakat di daerah pinggiran kota dan desa masih berjalan seperti biasa.
Menurut Juri, seharusnya pengurangan mobilitas itu bukan karena diawasi, melainkan dari kesadaran yang kuat dari dalam diri masyarakat.
"Aparat keamanan jumlahnya terbatas. Maka, harus ada pihak di masyarakat seperti desa yang secara kultural maupun struktural mampu mendorong pengurangan mobilitas orang ini," katanya.
Oleh karena itu, Juri berharap gerakan melawan COVID-19 dari desa dapat menghidupkan kembali satgas-satgas desa agar efektif melakukan pencegahan penyebaran COVID-19 dan penanganan masyarakat yang terpapar di tingkat desa.
Baca juga: 80 PPDN dikembalikan ke Pelabuhan Ketapang selama PPKM Darurat
Dalam forum itu, para perwakilan desa yang juga tergabung dalam Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi) menyampaikan segala bentuk upaya yang telah dilakukan hingga kendala yang ditemui dalam penanganan COVID-19 di desa masing-masing.
Beberapa perwakilan desa menyebutkan salah satu kendala terbesar dari penanganan COVID-19 di desa adalah keterbatasan anggaran.
Sebagai informasi, Kementerian Dalam Negeri pada bulan Februari lalu menginstruksikan bahwa minimal 8 persen dana desa harus disalurkan untuk penanganan COVID-19 dan mendukung PPKM di daerah masing-masing.
Dana tersebut dapat digunakan untuk pengadaan posko pengawasan, rumah isolasi, serta kegiatan tracing dan testing.
Namun, menurut sebagian besar kepala desa, anggaran 8 persen dari dana desa tersebut masih dianggap terlalu minim, terutama untuk menyediakan fasilitas isolasi bagi warga yang harus melakukan isolasi mandiri di desa.
Baca juga: Tiga WNA langgar protokol kesehatan di Bali dipulangkan
Lurah Desa Panggungharjo, Bantul, Yogyakarta Wahyudi Anggoro Hadi menyampaikan tantangan lain dalam penanganan COVID-19 di desa adalah perbedaan persepsi antara pemerintah di tingkat daerah dan desa, misalnya dalam menentukan tingkat kedaruratan dan pengelolaan data pasien COVID-19.
"Perlu satu kebijakan serius dari pemerintah pusat untuk mendorong pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten agar tekanannya tidak diberikan kepada desa," kata Wahyudi.
Oleh karena itu, Wahyudi mengusulkan adanya integrasi data untuk memudahkan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, kabupaten, dan desa.
Wahyudi menilai hal ini juga akan memudahkan masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap pelayanan kesehatan.
Adapun Juri Ardiantoro menyampaikan KSP sangat mengapresiasi semua masukan dari kepala desa yang turut hadir dalam Forum KSP Mendengar ini. KSP berjanji untuk terus melanjutkan komunikasi secara intensif dengan para kepala desa dan mendiskusikan semua permasalahan yang telah disampaikan dengan kementerian/lembaga terkait.
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2021