Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kota Denpasar, Bali I Gusti Ngurah Eddy Mulya mengatakan wilayah Denpasar menerapkan PPDB berbasis daring karena bisa meminimalisasi adanya intervensi dari pihak luar.
"Di Denpasar sebagai konsekuensi daerah perkotaan, PPDB memiliki warna tersendiri. PPDB di Denpasar berbasis mutlak 'online' (daring) sehingga dengan sistem ini tidak akan memungkinkan untuk intervensi dari pihak manapun dan tidak ada peran dari siapapun untuk memasuki sistem tersebut," kata dia saat ditemui di Kantor Ombudsman Bali, Denpasar, Jumat.
Sebagai salah satu bentuk pencegahan dari intervensi, katanya, telah ditegaskan oleh Wali Kota Denpasar IGN Jaya Negara bahwa seluruh kepala SMP Negeri agar tidak menerima intervensi dari manapun.
Baca juga: Ombudsman Bali minta PPDB transparan dan tak ada siswa titipan
"Sehingga kami sepakat Ombudsman bersama timnya serta pihak lain legislatif supaya memonitor langsung ke sekolah-sekolah, supaya hadir di posko-posko yang kami bentuk di sekolah dan Dinkes," katanya.
Disdikpora juga akan melakukan kajian formula supaya sekolah swasta memiliki gairah dan masyarakat mempunyai kapasitas memadai untuk masuk swasta apalagi saat COVID-19.
Dalam situasi seperti saat ini, dengan kondisi ekonomi masyarakat yang menurun, Disdikpora Denpasar diminta membuat kajian yang mengarah pada kebijakan penyediaan subsidi kepada calon peserta didik yang akan bersekolah di swasta dengan catatan calon peserta didik dari keluarga terdampak COVID-19.
"Kami harapkan ada sekolah swasta memberikan beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi dan kategori kurang mampu. Lalu, keringanan uang gedung dan diberikan kesempatan untuk proses pembayaran uang gedung mencicil 2-4 kali, dan membiasakan saat peserta didik tamat dari sekolah swasta tidak mewajibkan pembayaran untuk mendapatkan ijazah, suket lulus dan sebagainya yang selama ini jadi kendala," katanya.
Ia mengatakan untuk Kota Denpasar tahun ini peserta didik yang lulus SD 13.835 anak, daya tampung SMP negeri 4.080 sehingga diprediksi 9.700 anak SD akan dititipkan atau disekolahkan SMP swasta. Hal itu bagian dari perpaduan sinergi antara pemerintah daerah, perguruan swasta masyarakat, dan perguruan swasta.
Baca juga: KPK kunjungi Disdikpora Bali pantau implementasi pendidikan antikorupsi
"Ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara sekolah negeri dan swasta, pemerintah kota mendorong supaya sekolah negeri punya prestasi yang sama dengan sekolah swasta, atau sebaliknya. Dengan format PPDB tahun ini kami berharap penyadaran masyarakat bahwa sekolah negeri dan sekolah swasta sama. Mulai dari pola pembinaan, fasilitas dan sebagainya, dan semoga tidak ada gengsi menyekolahkan sekolah anak ke swasta," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2021
"Di Denpasar sebagai konsekuensi daerah perkotaan, PPDB memiliki warna tersendiri. PPDB di Denpasar berbasis mutlak 'online' (daring) sehingga dengan sistem ini tidak akan memungkinkan untuk intervensi dari pihak manapun dan tidak ada peran dari siapapun untuk memasuki sistem tersebut," kata dia saat ditemui di Kantor Ombudsman Bali, Denpasar, Jumat.
Sebagai salah satu bentuk pencegahan dari intervensi, katanya, telah ditegaskan oleh Wali Kota Denpasar IGN Jaya Negara bahwa seluruh kepala SMP Negeri agar tidak menerima intervensi dari manapun.
Baca juga: Ombudsman Bali minta PPDB transparan dan tak ada siswa titipan
"Sehingga kami sepakat Ombudsman bersama timnya serta pihak lain legislatif supaya memonitor langsung ke sekolah-sekolah, supaya hadir di posko-posko yang kami bentuk di sekolah dan Dinkes," katanya.
Disdikpora juga akan melakukan kajian formula supaya sekolah swasta memiliki gairah dan masyarakat mempunyai kapasitas memadai untuk masuk swasta apalagi saat COVID-19.
Dalam situasi seperti saat ini, dengan kondisi ekonomi masyarakat yang menurun, Disdikpora Denpasar diminta membuat kajian yang mengarah pada kebijakan penyediaan subsidi kepada calon peserta didik yang akan bersekolah di swasta dengan catatan calon peserta didik dari keluarga terdampak COVID-19.
"Kami harapkan ada sekolah swasta memberikan beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi dan kategori kurang mampu. Lalu, keringanan uang gedung dan diberikan kesempatan untuk proses pembayaran uang gedung mencicil 2-4 kali, dan membiasakan saat peserta didik tamat dari sekolah swasta tidak mewajibkan pembayaran untuk mendapatkan ijazah, suket lulus dan sebagainya yang selama ini jadi kendala," katanya.
Ia mengatakan untuk Kota Denpasar tahun ini peserta didik yang lulus SD 13.835 anak, daya tampung SMP negeri 4.080 sehingga diprediksi 9.700 anak SD akan dititipkan atau disekolahkan SMP swasta. Hal itu bagian dari perpaduan sinergi antara pemerintah daerah, perguruan swasta masyarakat, dan perguruan swasta.
Baca juga: KPK kunjungi Disdikpora Bali pantau implementasi pendidikan antikorupsi
"Ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara sekolah negeri dan swasta, pemerintah kota mendorong supaya sekolah negeri punya prestasi yang sama dengan sekolah swasta, atau sebaliknya. Dengan format PPDB tahun ini kami berharap penyadaran masyarakat bahwa sekolah negeri dan sekolah swasta sama. Mulai dari pola pembinaan, fasilitas dan sebagainya, dan semoga tidak ada gengsi menyekolahkan sekolah anak ke swasta," katanya.
Editor : Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2021