Denpasar (Antara Bali) - Gubernur Bali Made Mangku Pastika meminta para pemilik proyek pembangunan berbagai infrastruktur agar melaporkan jumlah pekerja yang akan didatangkan ke daerah itu pada pemerintah kabupaten/kota.
"Pembangunan infrastruktur kan banyak sekali, mulai dari jalan, jembatan, irigasi, hotel, dan bangunan. Tadi dalam rapat, ada saran bahwa setiap pemilik itu seharusnya melaporkan kepada kota/kabupaten, berapa banyak pekerja yang akan didatangkan," kata Pastika seusai memimpin rapat koordinasi dengan forum pimpinan daerah dan pemerintah kabupaten/kota di Bali di Denpasar, Rabu.
Mereka juga diminta untuk bertanggung jawab lagi pada pemulangan pekerja setelah bangunan selesai. "Itu salah satu yang akan dilaksanakan," ucapnya.
Pastika tidak memungkiri, bahwa Bali tidak mungkin dapat menutup diri dari kedatangan masyarakat luar. Namun, tetap diperlukan registrasi untuk mengidentifikasi mereka yang masuk ke Pulau Dewata dan supaya jelas setiap saat itu berapa.
Mantan Kapolda Bali ini menyampaikan jika di daerahnya semakin banyak penduduk yang tidak jelas identitasnya akan berpotensi menimbulkan berbagai dampak sosial.
"Apalagi setelah proyek masih mencari kerja lain, itu potensi timbulnya dampak sosial seperti kriminalitas, perkelahian, dan sebagainya. Mereka juga tentu memerlukan rumah, air, dan memenuhi jalan di daerah kita," ujarnya.(LHS)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2012
"Pembangunan infrastruktur kan banyak sekali, mulai dari jalan, jembatan, irigasi, hotel, dan bangunan. Tadi dalam rapat, ada saran bahwa setiap pemilik itu seharusnya melaporkan kepada kota/kabupaten, berapa banyak pekerja yang akan didatangkan," kata Pastika seusai memimpin rapat koordinasi dengan forum pimpinan daerah dan pemerintah kabupaten/kota di Bali di Denpasar, Rabu.
Mereka juga diminta untuk bertanggung jawab lagi pada pemulangan pekerja setelah bangunan selesai. "Itu salah satu yang akan dilaksanakan," ucapnya.
Pastika tidak memungkiri, bahwa Bali tidak mungkin dapat menutup diri dari kedatangan masyarakat luar. Namun, tetap diperlukan registrasi untuk mengidentifikasi mereka yang masuk ke Pulau Dewata dan supaya jelas setiap saat itu berapa.
Mantan Kapolda Bali ini menyampaikan jika di daerahnya semakin banyak penduduk yang tidak jelas identitasnya akan berpotensi menimbulkan berbagai dampak sosial.
"Apalagi setelah proyek masih mencari kerja lain, itu potensi timbulnya dampak sosial seperti kriminalitas, perkelahian, dan sebagainya. Mereka juga tentu memerlukan rumah, air, dan memenuhi jalan di daerah kita," ujarnya.(LHS)
Editor : Masuki
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2012