Wali Kota Kediri, Jawa Timur Abdullah Abu Bakar didampingi rombongan mengunjungi Kabupaten Badung, Bali, untuk mempelajari keberhasilan Pemkab Badung dalam menerapkan Universal Health Coverage (UHC) atau sistem penjaminan kesehatan yang memastikan semua orang menerima pelayanan kesehatan.
"UHC bukan semata-mata integrasi layanan kesehatan tingkat pusat ke daerah, namun juga pelayanan kesehatan terbaik yang diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat," ujar Sekretaris Daerah Kabupaten Badung I Wayan Adi Arnawa dalam keterangan tertulis Humas Badung yang diterima di Mangupura, Selasa.
Ia mengatakan berbagai komitmen Pemkab Badung melaksanakan kebijakan dalam bidang kesehatan disesuaikan dengan UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Untuk memberikan pelayanan kesehatan paripurna kepada masyarakat, Pemkab Badung juga melaksanakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Krama Badung Sehat (KBS) secara paralel beriringan.
"Kami sudah melakukan bukan hanya JKN-KIS saja. Bahkan, masyarakat Badung yang belum terdaftar di JKN-KIS kami layani dengan Kartu Krama Badung Sehat (KBS), kami berikan layanan kesehatan yang terbaik," katanya.
Kepala Dinas Kesehatan Badung Nyoman Gunarta menjelaskan UHC Kabupaten Badung dilaksanakan dengan menyelaraskan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan Krama Badung Sehat (KBS).
"Dimana terdapat manfaat tambahan dari program KBS yang diatur dalam Peraturan Bupati Badung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Perbup No 73 Tahun 2016 tentang Program KBS," ujarnya.
Menurutnya, dengan program KBS, hal-hal yang tidak dijamin oleh JKN akan dipenuhi oleh KBS. Setidaknya ada 20 manfaat tambahan KBS, di antaranya pelayanan evakuasi dengan ambulans dari rumah pasien ke fasilitas kesehatan rujukan di wilayah Provinsi Bali. Bahkan, peserta yang tidak sesuai dengan prosedur JKN juga ditanggung KBS.
"Distribusi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) merata di setiap desa. Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD bisa terdaftar di seluruh FKTP, rasio ideal dokter: penduduk 1:2500 sesuai standar WHO. Untuk pelayanan kesehatan masyarakat, saat ini Badung memiliki 140 FKTP dan sembilan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) atau rumah sakit," paparnya.
Sementara itu, Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar mengatakan pihaknya sengaja melakukan kunjungan ke Badung untuk mengetahui keberhasilan penerapan UHC di wilayah itu yang dinilai benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat serta berbuah sejumlah penghargaan.
"Kami ingin mengetahui kiat-kiat yang dilakukan Badung dalam menerapkan UHC. Semoga apa yang diterapkan di Badung bisa kami terapkan di Kediri," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2020
"UHC bukan semata-mata integrasi layanan kesehatan tingkat pusat ke daerah, namun juga pelayanan kesehatan terbaik yang diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat," ujar Sekretaris Daerah Kabupaten Badung I Wayan Adi Arnawa dalam keterangan tertulis Humas Badung yang diterima di Mangupura, Selasa.
Ia mengatakan berbagai komitmen Pemkab Badung melaksanakan kebijakan dalam bidang kesehatan disesuaikan dengan UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Untuk memberikan pelayanan kesehatan paripurna kepada masyarakat, Pemkab Badung juga melaksanakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Krama Badung Sehat (KBS) secara paralel beriringan.
"Kami sudah melakukan bukan hanya JKN-KIS saja. Bahkan, masyarakat Badung yang belum terdaftar di JKN-KIS kami layani dengan Kartu Krama Badung Sehat (KBS), kami berikan layanan kesehatan yang terbaik," katanya.
Kepala Dinas Kesehatan Badung Nyoman Gunarta menjelaskan UHC Kabupaten Badung dilaksanakan dengan menyelaraskan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan Krama Badung Sehat (KBS).
"Dimana terdapat manfaat tambahan dari program KBS yang diatur dalam Peraturan Bupati Badung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Perbup No 73 Tahun 2016 tentang Program KBS," ujarnya.
Menurutnya, dengan program KBS, hal-hal yang tidak dijamin oleh JKN akan dipenuhi oleh KBS. Setidaknya ada 20 manfaat tambahan KBS, di antaranya pelayanan evakuasi dengan ambulans dari rumah pasien ke fasilitas kesehatan rujukan di wilayah Provinsi Bali. Bahkan, peserta yang tidak sesuai dengan prosedur JKN juga ditanggung KBS.
"Distribusi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) merata di setiap desa. Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD bisa terdaftar di seluruh FKTP, rasio ideal dokter: penduduk 1:2500 sesuai standar WHO. Untuk pelayanan kesehatan masyarakat, saat ini Badung memiliki 140 FKTP dan sembilan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) atau rumah sakit," paparnya.
Sementara itu, Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar mengatakan pihaknya sengaja melakukan kunjungan ke Badung untuk mengetahui keberhasilan penerapan UHC di wilayah itu yang dinilai benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat serta berbuah sejumlah penghargaan.
"Kami ingin mengetahui kiat-kiat yang dilakukan Badung dalam menerapkan UHC. Semoga apa yang diterapkan di Badung bisa kami terapkan di Kediri," katanya.
Editor : Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2020