Pemerintah Kabupaten Badung, Bali, meresmikan aplikasi "Klik Tanahku" yang diklaim sebagai yang pertama di Badung, bahkan di Indonesia, sekaligus meresmikan aplikasi Pasar Rakyat sebagai upaya mewujudkan Smart Village di Desa Punggul, Badung.
"Aplikasi Klik Tanahku yang telah diresmikan bertepatan dengan HUT ke-75 Kemerdekaan RI kemarin (Senin, 17/8) ini sangat penting dalam upaya mengurangi sengketa tanah. Semua bidang tanah wajib dan harus terdata," ujar Perbekel atau Kepala Desa Punggul, Kadek Sukarma di Mangupura, Selasa.
Baca juga: Badung prioritaskan APBD untuk ringankan beban masyarakat
Dengan aplikasi tersebut, warga yang ingin mengetahui bidang tanah cukup mengakses aplikasi Klik Tanahku dan dapat melihat semua informasi, seperti kategori terkait dengan nomor objek pajak, nama wajib pajak, nomor identitas bidang, status tanah, RTRW, dan PBB.
"Kami berharap aplikasi ini dapat bermanfaat, sehingga tidak ada tanah yang tidak terdata. Untuk mengantisipasi semua itu, kami sudah melakukan semua laporan dengan sertifikat secara digital, laporan tentang kepemilikan lahan digital bahkan per banjar pun bisa di blok, sehingga dalam hal pengajuan PTSL sangat dimudahkan," katanya.
Untuk aplikasi Pasar Rakyat, Kadek Sukarma menjelaskan bahwa aplikasi tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk pembelanjaan di berbagai situs perdagangan secara digital.
Selain itu, dengan aplikasi tersebut semua hasil panen yang ada di masyarakat dapat dipasarkan melalui aplikasi pasar rakyat yang dikoordinasi oleh BUMDes Punggul.
Baca juga: Pemkab Badung komitmen tingkatkan kesejahteraan warga desa adat
"Hingga sekarang sudah 4.400 jenis barang yang bisa kita pasarkan. Selain untuk UMKM, reborn ekonomi ini juga membuka peluang kerja bagi masyarakat yang belum mendapat pekerjaan," katanya.
Kadek Sukarma menambahkan pihaknya ingin mewujudkan program Pemkab Badung, yaitu Badung Smart City yang telah dimulai dari desa dengan mendeklarasikan Smart Village.
"Kami juga memiliki enam jaminan yang diberikan dalam rangka pelayanan publik, yaitu pelayanan berkaitan dengan jaringan internet, validasi data kependudukan dengan motto 'Salam Lima Menit' dengan inovasi 'Belum Lima Menit Sudah Keluar', selanjutnya keamanan data dan arsip desa, jaminan SDM, kelengkapan administrasi bidang tanah desa dengan aplikasi Klik Tanahku serta aplikasi Pasar Rakyat," paparnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2020
"Aplikasi Klik Tanahku yang telah diresmikan bertepatan dengan HUT ke-75 Kemerdekaan RI kemarin (Senin, 17/8) ini sangat penting dalam upaya mengurangi sengketa tanah. Semua bidang tanah wajib dan harus terdata," ujar Perbekel atau Kepala Desa Punggul, Kadek Sukarma di Mangupura, Selasa.
Baca juga: Badung prioritaskan APBD untuk ringankan beban masyarakat
Dengan aplikasi tersebut, warga yang ingin mengetahui bidang tanah cukup mengakses aplikasi Klik Tanahku dan dapat melihat semua informasi, seperti kategori terkait dengan nomor objek pajak, nama wajib pajak, nomor identitas bidang, status tanah, RTRW, dan PBB.
"Kami berharap aplikasi ini dapat bermanfaat, sehingga tidak ada tanah yang tidak terdata. Untuk mengantisipasi semua itu, kami sudah melakukan semua laporan dengan sertifikat secara digital, laporan tentang kepemilikan lahan digital bahkan per banjar pun bisa di blok, sehingga dalam hal pengajuan PTSL sangat dimudahkan," katanya.
Untuk aplikasi Pasar Rakyat, Kadek Sukarma menjelaskan bahwa aplikasi tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk pembelanjaan di berbagai situs perdagangan secara digital.
Selain itu, dengan aplikasi tersebut semua hasil panen yang ada di masyarakat dapat dipasarkan melalui aplikasi pasar rakyat yang dikoordinasi oleh BUMDes Punggul.
Baca juga: Pemkab Badung komitmen tingkatkan kesejahteraan warga desa adat
"Hingga sekarang sudah 4.400 jenis barang yang bisa kita pasarkan. Selain untuk UMKM, reborn ekonomi ini juga membuka peluang kerja bagi masyarakat yang belum mendapat pekerjaan," katanya.
Kadek Sukarma menambahkan pihaknya ingin mewujudkan program Pemkab Badung, yaitu Badung Smart City yang telah dimulai dari desa dengan mendeklarasikan Smart Village.
"Kami juga memiliki enam jaminan yang diberikan dalam rangka pelayanan publik, yaitu pelayanan berkaitan dengan jaringan internet, validasi data kependudukan dengan motto 'Salam Lima Menit' dengan inovasi 'Belum Lima Menit Sudah Keluar', selanjutnya keamanan data dan arsip desa, jaminan SDM, kelengkapan administrasi bidang tanah desa dengan aplikasi Klik Tanahku serta aplikasi Pasar Rakyat," paparnya.
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2020