Ketua Ombudsman RI Prof Amzulian Rifai mengatakan lembaga tersebut telah menerima 1.346 pengaduan dari masyarakat terkait bantuan sosial selama dibuka posko pandemi COVID-19.
"Secara berurutan pengaduan yang paling banyak terkait bantuan sosial dan selanjutnya layanan kesehatan, keuangan, keamanan dan transportasi," kata dia melalui diskusi daring yang dipantau di Jakarta, Rabu.
Untuk keuangan dan ekonomi pengaduan yang masuk 176 serta delapan pengaduan dari sektor keamanan, katanya.
Jika melihat tren perkembangan per bulan, puncak pengaduan atau keluhan tersebut terjadi pada Mei 2020 yakni sebanyak 978 laporan. Namun, pengaduan turun menjadi 21 di Juli 2020.
Baca juga: Ombudsman Bali awasi dana COVID-19 Rp756 miliar
"Jadi penurunan pengaduan tersebut menjadi salah satu pertimbangan Ombudsman menutup posko ini," katanya.
Dari ribuan pengaduan yang masuk, dinas sosial merupakan instansi yang paling banyak dilaporkan masyarakat terutama terkait bansos.
Terkait ribuan laporan atau pengaduan yang masuk tersebut, sekitar 40 persen berhasil diselesaikan oleh Ombudsman.
"Kemudian 39,42 persen kami teruskan kepada kementerian dan lembaga yang diadukan," ujarnya.
Baca juga: Ombudsman Bali cegah maladministrasi Pilkada 2020
Ia menambahkan untuk persentase sebaran pengaduan tersebut terjadi di sejumlah daerah namun pengaduan tertinggi berasal dari Provinsi Banten sebanyak 221 aduan.
Selanjutnya disusul Provinsi Sumatera Barat sebanyak 157, Bangka Belitung 138, Jawa Timur 62, dan Jawa Tengah 97 pengaduan.
Meskipun posko pengaduan Ombudsman telah ditutup pada 31 Juli 2020, instansi tersebut masih menerima pengaduan terkait COVID-19 dari masyarakat secara reguler.
Sementara laporan yang belum sempat diselesaikan akan segera dilanjutkan dengan mekanisme reguler pula.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2020
"Secara berurutan pengaduan yang paling banyak terkait bantuan sosial dan selanjutnya layanan kesehatan, keuangan, keamanan dan transportasi," kata dia melalui diskusi daring yang dipantau di Jakarta, Rabu.
Untuk keuangan dan ekonomi pengaduan yang masuk 176 serta delapan pengaduan dari sektor keamanan, katanya.
Jika melihat tren perkembangan per bulan, puncak pengaduan atau keluhan tersebut terjadi pada Mei 2020 yakni sebanyak 978 laporan. Namun, pengaduan turun menjadi 21 di Juli 2020.
Baca juga: Ombudsman Bali awasi dana COVID-19 Rp756 miliar
"Jadi penurunan pengaduan tersebut menjadi salah satu pertimbangan Ombudsman menutup posko ini," katanya.
Dari ribuan pengaduan yang masuk, dinas sosial merupakan instansi yang paling banyak dilaporkan masyarakat terutama terkait bansos.
Terkait ribuan laporan atau pengaduan yang masuk tersebut, sekitar 40 persen berhasil diselesaikan oleh Ombudsman.
"Kemudian 39,42 persen kami teruskan kepada kementerian dan lembaga yang diadukan," ujarnya.
Baca juga: Ombudsman Bali cegah maladministrasi Pilkada 2020
Ia menambahkan untuk persentase sebaran pengaduan tersebut terjadi di sejumlah daerah namun pengaduan tertinggi berasal dari Provinsi Banten sebanyak 221 aduan.
Selanjutnya disusul Provinsi Sumatera Barat sebanyak 157, Bangka Belitung 138, Jawa Timur 62, dan Jawa Tengah 97 pengaduan.
Meskipun posko pengaduan Ombudsman telah ditutup pada 31 Juli 2020, instansi tersebut masih menerima pengaduan terkait COVID-19 dari masyarakat secara reguler.
Sementara laporan yang belum sempat diselesaikan akan segera dilanjutkan dengan mekanisme reguler pula.
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2020