Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo mengajak kaum milenial untuk terus membumikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sejalan dengan kondisi Indonesia yang akan mengalami bonus demografi.
Bamsoet, sapaan akrab Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila itu, melalui pernyataan tertulisnya, di Jakarta, Minggu menjelaskan bonus demografi adalah besarnya penduduk usia produktif yang juga didominasi kalangan milenial.
"Di satu sisi, bonus demografi bisa memberikan peluang kemajuan ekonomi. Di sisi lain, juga dapat menghadirkan kemubaziran," ujar Bamsoet, saat menjadi pembicara utama pada acara "Milenial Talk Conference 2020"yang diselenggarakan secara virtual, di Jakarta, Minggu.
Kepala Badan Bela Negara FKPPI itu mendorong besarnya jumlah milenial Indonesia harus berdampak positif terhadap perekonomian, sekaligus membawa dampak besar dalam penyemaian nilai-nilai Pancasila, mengingat cepatnya perputaran roda pembangunan dan pesatnya lompatan kemajuan zaman sehingga tantangan untuk merawat dan menjaga Pancasila terasa kian nyata.
"Globalisasi dan perkembangan teknologi telah menawarkan produk maupun gaya hidup yang belum tentu cocok dengan jati diri dan karakter bangsa kita, misalnya, pengesahan LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender) yang saat ini sudah sampai ke negara tetangga, patut kita waspadai agar tak sampai masuk ke Indonesia. LGBT tak boleh hidup di tanah Indonesia karena tak sesuai ajaran agama maupun kultur kebudayaan bangsa kita," kata Bamsoet.
Jika budaya asing, seperti LGBT, dibiarkan merongrong jati diri, tradisi, budaya, dan moralitas serta kearifan lokal bangsa, lanjut dia, tak menutup kemungkinan Pancasila akan semakin terpinggirkan dan hanya hadir dalam ruang utopia.
Baca juga: Mahfud MD: Pemerintah tolak Pancasila diperas jadi Trisila
Dia mengungkapkan, survei LSI Tahun 2018 menemukan bahwa dalam kurun waktu 13 tahun masyarakat yang pro terhadap Pancasila telah mengalami penurunan sekitar 10 persen. Pada Tahun 2005, masyarakat yang pro Pancasila mencapai 85,2 persen dan hingga Tahun 2018 turun menjadi 75,3 persen.
Sementara dari survei yang dilakukan pada akhir Mei 2020 oleh Komunitas Pancasila Muda, dengan responden kaum muda usia 18 hingga 25 tahun dari 34 provinsi, tercatat hanya 61 persen responden yang merasa yakin dan setuju bahwa nilai-nilai Pancasila sangat penting dan relevan dengan kehidupan mereka.
"Demi kelestarian Pancasila, sangat penting bagi seluruh elemen bangsa membumikan Pancasila. Sebagai sebuah ideologi, Pancasila hanya akan bermakna ketika kehadirannya dapat dirasakan dalam setiap denyut nadi dan tarikan nafas kehidupan masyarakat. Ia harus diwujudkan dalam bentuk tindakan nyata agar tidak menjadi konsep yang hanya hidup di awang-awang dan menjadi sekadar hapalan di luar kepala," kata Bamsoet.
Menyoal bonus demografi, Bamsoet mengatakan, nilai kemanfaatan bonus demografi bisa optimal apabila terpenuhi dua prasyarat.
Baca juga: MPR: Pancasila sudah final
Pertama, jumlah usia produktif tersebut merupakan sumber daya manusia yang berkualitas. Kedua, ketersediaan lapangan pekerjaan.
Ia memaparkan data Badan Pusat Statistik yang mencatat jumlah pemuda Indonesia rentang usia 16-30 tahun diperkirakan mencapai lebih dari 64 juta jiwa, dan jumlah penduduk usia produktif Indonesia akan berada pada titik tertinggi sepanjang sejarah, yakni mencapai 64 persen dari total jumlah penduduk Indonesia pada rentang tahun 2020-2035.
Mantan Ketua DPR RI tersebut menjelaskan sejumlah negara berhasil memanfaatkan bonus demografi yang mereka alami, seperti Korea Selatan, China, dan Jepang, namun ada juga yang gagal.
"Tidak semua negara sukses. Misalnya, Brazil gagal lantaran akses pendidikan yang berkualitas dan infrastruktur serta penyediaan lapangan pekerjaan kurang mendapatkan prioritas. Afrika Selatan gagal sehingga sekitar 53 persen generasi milenial Afrika menjadi pengangguran," ujar Bamsoet.
Baca juga: FPKB usulkan Badan Sosialisasi Pancasila
Moderasi
Sementara itu, Direktur Eksekutif Inisiatif Moderasi Indonesia (InMind) Institute, Yon Machmudi, mengatakan, moderasi yang berdasarkan Pancasila akan terus diperlukan oleh bangsa Indonesia agar mampu bertahan dalam berbagai macam perbedaan.
"Dengan bersikap moderat, masyarakat Indonesia akan terbiasa menghadapi perbedaan pandangan politik. Berbeda itu biasa tetapi tidak mengorbankan prinsip. Moderasi berarti membuka dialog dan bersikap terbuka tetapi bukan berarti tidak memiliki prinsip. Moderasi merupakan sikap tidak kaku ketika berbeda bukan berarti tidak bisa menjadi teman atau sahabat," katanya.
Dalam Kajian Inisiatif Moderasi Indonesia (InMind) Institute mengenai moderasi di Indonesia yang diselenggarakan melalui Google Meet pada akhir pekan lalu itu, dia lebih jauh menjelaskan bahwa bangsa Indonesia saat ini perlu mewarisi konsensus (moderasi) para pendiri bangsa.
"Kesepakatan berupa Pancasila itu yang kita warisi bukan malah melanggengkan konflik. Sekarang ini ada kelompok yang mau menegakkan agama tetapi tidak menginginkan Pancasila dan ada juga kelompok yang seakan mau menegakkan Pancasila namun tidak menginginkan agama. Ini yang harus kita waspadai," katanya.
Baca juga: Presiden : Pancasila harus hadir nyata dalam kehidupan
Kajian InMind Institute tentang Moderasi itu turut menghadirkan Pembina InMind Institute, Tommy Christomy, Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI, Firman Noor, dan Ketua Departemen Studi Sejarah Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, Abdurakhman. Kajian berbentuk diskusi ini dimoderatori Direktur Kajian dan Pelatihan InMind Institute, Hardianto W Priohutomo.
Christomy yang juga dosen linguistik di UI mengungkapkan bahwa gagasan moderasi masih belum banyak dibahas dan diterapkan di Indonesia walaupun moderasi sebenarnya dapat menjadi gagasan solutif dalam aspek politik, agama, dan budaya.
"Kalau kita lihat di literatur maka istilah moderasi ini muncul karena ada kecenderungan radikalisme atau terorisme. Kalau dalam konteks politik, moderat itu diposisikan tidak kiri maupun tidak kanan. Dalam konteks agama, moderat diposisikan tidak konservatif maupun tidak liberal. Tempat untuk membahas moderasi ini sangat beragam. Ada di level politik, level teologis, level kultural," kata dia.
Pada kajian ini terungkap bahwa tantangan utama gerakan moderasi adalah adanya para buzzer, penggiring opini di media sosial yang menggunakan hinaan terhadap pihak lain.
"Saat ini demokrasi agak ilusif sehingga dimanfaatkan oleh para buzzer untuk mengkristallkan lawan agar mereka bisa mendemonisasi pihak tertentu agar para buzzer bisa mendapatkan profit," kata Noor.
Ia mengajak masyarakat untuk tidak menmandang diri dan orang lain dalam pelabelan atau labelling yang kerap digunakan para buzzer di media sosial, di antaranya kampret, cebong, kadal gurun, kodok gurun, dan sebagainya.
"Jangan terjebak dalam pemaknaan atau labelling yang sejalan dengan apa yang dikembangkan buzzer karena saat ini mulai berkembang cara berpikir yang merasa benar sendiri, tidak hanya di kalangan antipemerintah tetapi juga ada di kalangan propemerintah," kata dia.
Baca juga: Pancasila dan Kontekstualisasi Nilai Gotong Royong (Pandemik COVID-19)
Dalam kesempatan ini Abdurakhman prihatin dengan para pemimpin dan tokoh politik di Indonesia yang menikmati adanya hinaan dan labelling dari para buzzer yang membenturkan rakyat.
"Ada suatu kepentingan juga dari elit menikmati kondisi seperti itu. Saya melihat itu, menurut saya, publik kita belum melek politik. Kadang mereka dimanfaatkan kelompok tertentu, menjadi suatu alat bagi elit tertentu. Pertentangan seperti ini dalam sejarah juga selalu muncul tapi konteks sekarang itu miris sekali karena yang dibenturkan itu rakyat," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2020
Bamsoet, sapaan akrab Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila itu, melalui pernyataan tertulisnya, di Jakarta, Minggu menjelaskan bonus demografi adalah besarnya penduduk usia produktif yang juga didominasi kalangan milenial.
"Di satu sisi, bonus demografi bisa memberikan peluang kemajuan ekonomi. Di sisi lain, juga dapat menghadirkan kemubaziran," ujar Bamsoet, saat menjadi pembicara utama pada acara "Milenial Talk Conference 2020"yang diselenggarakan secara virtual, di Jakarta, Minggu.
Kepala Badan Bela Negara FKPPI itu mendorong besarnya jumlah milenial Indonesia harus berdampak positif terhadap perekonomian, sekaligus membawa dampak besar dalam penyemaian nilai-nilai Pancasila, mengingat cepatnya perputaran roda pembangunan dan pesatnya lompatan kemajuan zaman sehingga tantangan untuk merawat dan menjaga Pancasila terasa kian nyata.
"Globalisasi dan perkembangan teknologi telah menawarkan produk maupun gaya hidup yang belum tentu cocok dengan jati diri dan karakter bangsa kita, misalnya, pengesahan LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender) yang saat ini sudah sampai ke negara tetangga, patut kita waspadai agar tak sampai masuk ke Indonesia. LGBT tak boleh hidup di tanah Indonesia karena tak sesuai ajaran agama maupun kultur kebudayaan bangsa kita," kata Bamsoet.
Jika budaya asing, seperti LGBT, dibiarkan merongrong jati diri, tradisi, budaya, dan moralitas serta kearifan lokal bangsa, lanjut dia, tak menutup kemungkinan Pancasila akan semakin terpinggirkan dan hanya hadir dalam ruang utopia.
Baca juga: Mahfud MD: Pemerintah tolak Pancasila diperas jadi Trisila
Dia mengungkapkan, survei LSI Tahun 2018 menemukan bahwa dalam kurun waktu 13 tahun masyarakat yang pro terhadap Pancasila telah mengalami penurunan sekitar 10 persen. Pada Tahun 2005, masyarakat yang pro Pancasila mencapai 85,2 persen dan hingga Tahun 2018 turun menjadi 75,3 persen.
Sementara dari survei yang dilakukan pada akhir Mei 2020 oleh Komunitas Pancasila Muda, dengan responden kaum muda usia 18 hingga 25 tahun dari 34 provinsi, tercatat hanya 61 persen responden yang merasa yakin dan setuju bahwa nilai-nilai Pancasila sangat penting dan relevan dengan kehidupan mereka.
"Demi kelestarian Pancasila, sangat penting bagi seluruh elemen bangsa membumikan Pancasila. Sebagai sebuah ideologi, Pancasila hanya akan bermakna ketika kehadirannya dapat dirasakan dalam setiap denyut nadi dan tarikan nafas kehidupan masyarakat. Ia harus diwujudkan dalam bentuk tindakan nyata agar tidak menjadi konsep yang hanya hidup di awang-awang dan menjadi sekadar hapalan di luar kepala," kata Bamsoet.
Menyoal bonus demografi, Bamsoet mengatakan, nilai kemanfaatan bonus demografi bisa optimal apabila terpenuhi dua prasyarat.
Baca juga: MPR: Pancasila sudah final
Pertama, jumlah usia produktif tersebut merupakan sumber daya manusia yang berkualitas. Kedua, ketersediaan lapangan pekerjaan.
Ia memaparkan data Badan Pusat Statistik yang mencatat jumlah pemuda Indonesia rentang usia 16-30 tahun diperkirakan mencapai lebih dari 64 juta jiwa, dan jumlah penduduk usia produktif Indonesia akan berada pada titik tertinggi sepanjang sejarah, yakni mencapai 64 persen dari total jumlah penduduk Indonesia pada rentang tahun 2020-2035.
Mantan Ketua DPR RI tersebut menjelaskan sejumlah negara berhasil memanfaatkan bonus demografi yang mereka alami, seperti Korea Selatan, China, dan Jepang, namun ada juga yang gagal.
"Tidak semua negara sukses. Misalnya, Brazil gagal lantaran akses pendidikan yang berkualitas dan infrastruktur serta penyediaan lapangan pekerjaan kurang mendapatkan prioritas. Afrika Selatan gagal sehingga sekitar 53 persen generasi milenial Afrika menjadi pengangguran," ujar Bamsoet.
Baca juga: FPKB usulkan Badan Sosialisasi Pancasila
Moderasi
Sementara itu, Direktur Eksekutif Inisiatif Moderasi Indonesia (InMind) Institute, Yon Machmudi, mengatakan, moderasi yang berdasarkan Pancasila akan terus diperlukan oleh bangsa Indonesia agar mampu bertahan dalam berbagai macam perbedaan.
"Dengan bersikap moderat, masyarakat Indonesia akan terbiasa menghadapi perbedaan pandangan politik. Berbeda itu biasa tetapi tidak mengorbankan prinsip. Moderasi berarti membuka dialog dan bersikap terbuka tetapi bukan berarti tidak memiliki prinsip. Moderasi merupakan sikap tidak kaku ketika berbeda bukan berarti tidak bisa menjadi teman atau sahabat," katanya.
Dalam Kajian Inisiatif Moderasi Indonesia (InMind) Institute mengenai moderasi di Indonesia yang diselenggarakan melalui Google Meet pada akhir pekan lalu itu, dia lebih jauh menjelaskan bahwa bangsa Indonesia saat ini perlu mewarisi konsensus (moderasi) para pendiri bangsa.
"Kesepakatan berupa Pancasila itu yang kita warisi bukan malah melanggengkan konflik. Sekarang ini ada kelompok yang mau menegakkan agama tetapi tidak menginginkan Pancasila dan ada juga kelompok yang seakan mau menegakkan Pancasila namun tidak menginginkan agama. Ini yang harus kita waspadai," katanya.
Baca juga: Presiden : Pancasila harus hadir nyata dalam kehidupan
Kajian InMind Institute tentang Moderasi itu turut menghadirkan Pembina InMind Institute, Tommy Christomy, Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI, Firman Noor, dan Ketua Departemen Studi Sejarah Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, Abdurakhman. Kajian berbentuk diskusi ini dimoderatori Direktur Kajian dan Pelatihan InMind Institute, Hardianto W Priohutomo.
Christomy yang juga dosen linguistik di UI mengungkapkan bahwa gagasan moderasi masih belum banyak dibahas dan diterapkan di Indonesia walaupun moderasi sebenarnya dapat menjadi gagasan solutif dalam aspek politik, agama, dan budaya.
"Kalau kita lihat di literatur maka istilah moderasi ini muncul karena ada kecenderungan radikalisme atau terorisme. Kalau dalam konteks politik, moderat itu diposisikan tidak kiri maupun tidak kanan. Dalam konteks agama, moderat diposisikan tidak konservatif maupun tidak liberal. Tempat untuk membahas moderasi ini sangat beragam. Ada di level politik, level teologis, level kultural," kata dia.
Pada kajian ini terungkap bahwa tantangan utama gerakan moderasi adalah adanya para buzzer, penggiring opini di media sosial yang menggunakan hinaan terhadap pihak lain.
"Saat ini demokrasi agak ilusif sehingga dimanfaatkan oleh para buzzer untuk mengkristallkan lawan agar mereka bisa mendemonisasi pihak tertentu agar para buzzer bisa mendapatkan profit," kata Noor.
Ia mengajak masyarakat untuk tidak menmandang diri dan orang lain dalam pelabelan atau labelling yang kerap digunakan para buzzer di media sosial, di antaranya kampret, cebong, kadal gurun, kodok gurun, dan sebagainya.
"Jangan terjebak dalam pemaknaan atau labelling yang sejalan dengan apa yang dikembangkan buzzer karena saat ini mulai berkembang cara berpikir yang merasa benar sendiri, tidak hanya di kalangan antipemerintah tetapi juga ada di kalangan propemerintah," kata dia.
Baca juga: Pancasila dan Kontekstualisasi Nilai Gotong Royong (Pandemik COVID-19)
Dalam kesempatan ini Abdurakhman prihatin dengan para pemimpin dan tokoh politik di Indonesia yang menikmati adanya hinaan dan labelling dari para buzzer yang membenturkan rakyat.
"Ada suatu kepentingan juga dari elit menikmati kondisi seperti itu. Saya melihat itu, menurut saya, publik kita belum melek politik. Kadang mereka dimanfaatkan kelompok tertentu, menjadi suatu alat bagi elit tertentu. Pertentangan seperti ini dalam sejarah juga selalu muncul tapi konteks sekarang itu miris sekali karena yang dibenturkan itu rakyat," ujarnya.
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2020