Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Badung, Bali, melakukan High Level Meeting (HLM) bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pihak terkait lainnya dalam rangka mengantisipasi kenaikan harga kebutuhan pokok selama bulan Ramadhan dan menjelang Lebaran.
"Dalam situasi saat ini dengan juga adanya wabah COVID-19, pemerintah terus berupaya menjaga stabilitas harga dan stok pangan. Dengan adanya indikasi lonjakan harga bahan pokok yang terjadi, kami akan melakukan langkah-langkah antisipatif, antara lain dengan segera turun ke pasar memantau dan mengawasi pergerakan harga di pasaran," ujar Wakil Bupati Badung, I Ketut Suiasa di Mangupura, Rabu.
Selain terus memantau harga yang ada di pasaran, pihaknya juga berencana melakukan operasi pasar dengan sasaran wilayah zona merah dan wilayah padat penduduk sebagai jaminan sembako kepada masyarakat tetap aman dan terkendali.
"Kami berharap kenaikan harga kebutuhan pokok tidak terlalu tinggi karena akan menyulitkan masyarakat dan kami perlu melakukan pemantauan untuk mengantisipasinya," jata Wabup Suiasa.
Pada High Level Meeting tersebut, sejumlah hal dibahas seperti hasil pemantauan harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar, ketersediaan dan harga komoditas pangan yang cenderung naik selama Ramadhan dan menjelang Lebaran.
"Melalui kegiatan ini, target kami adalah sinergi dari berbagai institusi menjadi lebih kuat. Dengan demikian berbagai program pengendalian inflasi dapat dilakukan dengan maksimal dan inflasi dan harga-harga tetap terjaga," ujarnya.
Wabup Suiasa menjelaskan, melalui high level meeting ini pihaknya berharap TPID Kabupaten Badung dapat menyusun program-program terukur sepanjang semester kedua tahun 2020.
"Programnya mengacu pada prinsip 4 K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif," ungkapnya.
Ia menambahkan, Pemkab Badung telah memprioritaskan untuk menjaga ketersediaan bahan pangan pokok dengan memperhatikan empat aspek yaitu dari sisi stok, ketersediaan pasokan, distribusi dan keempat adalah stabilisasi harga.
Menurutnya, terkait dengan pasokan, pemerintah telah melibatkan banyak sektor utamanya yang bergerak di sektor riil. Selain itu beberapa Pemkab Badung juga telah melaksanakan High Level Meeting dengan Bank Indonesia perwakilan Bali dalam rangka menjaga ketersediaan dan kestabilan harga bahan pokok guna menekan laju inflasi daerah pada masa pandemi COVID-19.
"Kami juga mengingatkan masyarakat agar tidak sampai terjadi panic buying pada saat kondisi seperti ini karena stok pangan masih sangat memadai guna memenuhi kebutuhan masyarakat," kata Wabup Suiasa.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2020
"Dalam situasi saat ini dengan juga adanya wabah COVID-19, pemerintah terus berupaya menjaga stabilitas harga dan stok pangan. Dengan adanya indikasi lonjakan harga bahan pokok yang terjadi, kami akan melakukan langkah-langkah antisipatif, antara lain dengan segera turun ke pasar memantau dan mengawasi pergerakan harga di pasaran," ujar Wakil Bupati Badung, I Ketut Suiasa di Mangupura, Rabu.
Selain terus memantau harga yang ada di pasaran, pihaknya juga berencana melakukan operasi pasar dengan sasaran wilayah zona merah dan wilayah padat penduduk sebagai jaminan sembako kepada masyarakat tetap aman dan terkendali.
"Kami berharap kenaikan harga kebutuhan pokok tidak terlalu tinggi karena akan menyulitkan masyarakat dan kami perlu melakukan pemantauan untuk mengantisipasinya," jata Wabup Suiasa.
Pada High Level Meeting tersebut, sejumlah hal dibahas seperti hasil pemantauan harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar, ketersediaan dan harga komoditas pangan yang cenderung naik selama Ramadhan dan menjelang Lebaran.
"Melalui kegiatan ini, target kami adalah sinergi dari berbagai institusi menjadi lebih kuat. Dengan demikian berbagai program pengendalian inflasi dapat dilakukan dengan maksimal dan inflasi dan harga-harga tetap terjaga," ujarnya.
Wabup Suiasa menjelaskan, melalui high level meeting ini pihaknya berharap TPID Kabupaten Badung dapat menyusun program-program terukur sepanjang semester kedua tahun 2020.
"Programnya mengacu pada prinsip 4 K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif," ungkapnya.
Ia menambahkan, Pemkab Badung telah memprioritaskan untuk menjaga ketersediaan bahan pangan pokok dengan memperhatikan empat aspek yaitu dari sisi stok, ketersediaan pasokan, distribusi dan keempat adalah stabilisasi harga.
Menurutnya, terkait dengan pasokan, pemerintah telah melibatkan banyak sektor utamanya yang bergerak di sektor riil. Selain itu beberapa Pemkab Badung juga telah melaksanakan High Level Meeting dengan Bank Indonesia perwakilan Bali dalam rangka menjaga ketersediaan dan kestabilan harga bahan pokok guna menekan laju inflasi daerah pada masa pandemi COVID-19.
"Kami juga mengingatkan masyarakat agar tidak sampai terjadi panic buying pada saat kondisi seperti ini karena stok pangan masih sangat memadai guna memenuhi kebutuhan masyarakat," kata Wabup Suiasa.
Editor : Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2020