Negara (Antara Bali) - Karena sejak tahun 2009 sertifikat tanah lewat program Prona belum juga selesai, sejumlah warga Dusun Sekar Kejula, Desa Yehembang Kauh, Kecamatan Mendoyo, Jembrana protes.
Beberapa warga yang ditemui Kamis (16/2) sore lalu mengatakan, untuk pembuatan sertifikat lewat program pemerintah tersebut mereka membayar Rp600 ribu per orang.
"Tanah kami sudah pernah diukur petugas, tapi sampai sekarang sertifikatnya belum keluar," kata salah seorang warga.
Ketut Dandia (55), warga lainnya juga mengaku, sertifikatnya serta salah seorang adiknya juga belum keluar.
Rata-rata warga mengaku tidak tahu persis kenapa sudah hampir tiga tahun, sertifikat tanah mereka belum juga diterima.
Kepala Desa Yehembang Kauh, Nyoman Silayasa saat dikonfirmasi wartawan mengakui desanya mendapatkan jatah Prona untuk 150 sertifikat.
Namun menurutnya, di desa tidak dibentuk panitia karena seluruh pengurusan diserahkan kepada masing-masing dusun.
Sementara Kepala BPN Jembrana, A.A Sri Anggraeni saat hendak dikonfirmasi, Jumat, tidak ada di kantornya. (GBI/IGT/T007)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2012
Beberapa warga yang ditemui Kamis (16/2) sore lalu mengatakan, untuk pembuatan sertifikat lewat program pemerintah tersebut mereka membayar Rp600 ribu per orang.
"Tanah kami sudah pernah diukur petugas, tapi sampai sekarang sertifikatnya belum keluar," kata salah seorang warga.
Ketut Dandia (55), warga lainnya juga mengaku, sertifikatnya serta salah seorang adiknya juga belum keluar.
Rata-rata warga mengaku tidak tahu persis kenapa sudah hampir tiga tahun, sertifikat tanah mereka belum juga diterima.
Kepala Desa Yehembang Kauh, Nyoman Silayasa saat dikonfirmasi wartawan mengakui desanya mendapatkan jatah Prona untuk 150 sertifikat.
Namun menurutnya, di desa tidak dibentuk panitia karena seluruh pengurusan diserahkan kepada masing-masing dusun.
Sementara Kepala BPN Jembrana, A.A Sri Anggraeni saat hendak dikonfirmasi, Jumat, tidak ada di kantornya. (GBI/IGT/T007)
Editor : Nyoman Budhiana
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2012