Sekretaris Daerah Kabupaten Badung Provinsi Bali I Wayan Adi Arnawa meminta kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk dapat menyusun laporan keuangan sesuai dengan kebijakan dan standar akuntansi.
"Kami juga menekankan OPD agar serius dan bersungguh-sungguh dalam mempersiapkan dan merapikan semua dokumen pertanggungjawaban kegiatan," ujar Sekda Adi Arnawa saat memimpin Rapat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2019 di Mangupura, Badung, Senin.
Ia juga memerintahkan kepada OPD terkait untuk memenuhi tenggat waktu penyampaian laporan ke PPKD agar LKPD dapat disampaikan tepat waktu ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Selain itu, Sekda Adi Arnawa juga meminta inspektorat agar segera melaksanakan pengawasan dan review laporan keuangan perangkat daerah dengan sebaik-baiknya.
Terkait dengan adanya mutasi beberapa pejabat di lingkungan Pemkab Badung ke tempat baru yang dilaksanakan beberapa waktu terakhir, menurutnya untuk pelaksanaan kegiatan dan pelaporannya tetap menjadi tanggung jawab pejabat lama.
"Saya menekankan perangkat daerah untuk harus aktif berkoordinasi dengan inspektorat," kata Sekda Adi Arnawa.
Baca juga: Bupati Jembrana imbau lembaga keuangan adat tidak hanya kejar keuntungan
Sementara itu, Inspektur Kabupaten Badung Ni Luh Suryaniti dalam kesempatan tersebut memberikan pemaparan terkait hal-hal yang harus diperhatikan dan dilakukan dalam rangka penyusunan serta menyajikan laporan keuangan oleh masing-masing perangkat daerah sebagai strategi dan upaya Pemkab Badung dalam mempertahankan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK.
Ia juga menekankan agar masing-masing OPD untuk melakukan penguatan koordinasi dengan inspektorat serta meningkatkan sistem pengendalian internal di masing-masing OPD agar kendala yang dihadapi dalam penyusunan LPKD dapat cepat dicarikan solusi.
"Itu semuanya harus dilakukan mengingat sistem pengendalian intern dan kepatuhan merupakan instrumen penting dalam tata kelola keuangan daerah," kata Ni Luh Suryaniti.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2019
"Kami juga menekankan OPD agar serius dan bersungguh-sungguh dalam mempersiapkan dan merapikan semua dokumen pertanggungjawaban kegiatan," ujar Sekda Adi Arnawa saat memimpin Rapat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2019 di Mangupura, Badung, Senin.
Ia juga memerintahkan kepada OPD terkait untuk memenuhi tenggat waktu penyampaian laporan ke PPKD agar LKPD dapat disampaikan tepat waktu ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Selain itu, Sekda Adi Arnawa juga meminta inspektorat agar segera melaksanakan pengawasan dan review laporan keuangan perangkat daerah dengan sebaik-baiknya.
Terkait dengan adanya mutasi beberapa pejabat di lingkungan Pemkab Badung ke tempat baru yang dilaksanakan beberapa waktu terakhir, menurutnya untuk pelaksanaan kegiatan dan pelaporannya tetap menjadi tanggung jawab pejabat lama.
"Saya menekankan perangkat daerah untuk harus aktif berkoordinasi dengan inspektorat," kata Sekda Adi Arnawa.
Baca juga: Bupati Jembrana imbau lembaga keuangan adat tidak hanya kejar keuntungan
Sementara itu, Inspektur Kabupaten Badung Ni Luh Suryaniti dalam kesempatan tersebut memberikan pemaparan terkait hal-hal yang harus diperhatikan dan dilakukan dalam rangka penyusunan serta menyajikan laporan keuangan oleh masing-masing perangkat daerah sebagai strategi dan upaya Pemkab Badung dalam mempertahankan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK.
Ia juga menekankan agar masing-masing OPD untuk melakukan penguatan koordinasi dengan inspektorat serta meningkatkan sistem pengendalian internal di masing-masing OPD agar kendala yang dihadapi dalam penyusunan LPKD dapat cepat dicarikan solusi.
"Itu semuanya harus dilakukan mengingat sistem pengendalian intern dan kepatuhan merupakan instrumen penting dalam tata kelola keuangan daerah," kata Ni Luh Suryaniti.
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2019