Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengimbau masyarakat untuk menjauhi hoaks, terutama menjelang
pelantikan presiden pada 20 Oktober.
"Saya berharap kita punya presiden yang mau dilantik kita dukung, ngapain bikin hoaks juga. Lebih baik kita bersatu," ujar Rudiantara di Jakarta, Kamis.
Rudiantara mengatakan hoaks ada yang bersifat disinformasi, ada pula yang memprovokasi, menghasut, bahkan mengadu domba.
"Kalau hoaks setiap hari ada dan tiap hari juga kita pantau," kata dia.
Baca juga: Rudiantara bercerita "tendang keluar" menteri di grup WA Kabinet Kerja
Terkait dengan hoaks yang menyebar ketika unjuk rasa terjadi pada akhir September lalu, Rudiantara mengatakan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah melakukan take down ratusan ribu URL yang digunakan untuk menyebarkan hoaks.
"Ada puncaknya sehari 270 ribu lebih ya itu paling tinggi. Tanggal 25 September itu paling tinggi 270 ribu lebih URL yang dipakai untuk menyebar hoaks," ujar Rudiantara.
Saat ditanya apakah Kominfo akan melakukan kontrol atau pembatasan akses internet untuk mengantisipasi penyebaran hoaks saat pelantikan presiden nanti, Rudiantara tidak mau berandai-andai.
"Kita berfikirnya positif. Kita jangan berandai-andai terus," ujar dia.
Baca juga: Menkominfo harapkan RUU perlindungan data pribadi secepatnya dibahas
Mengenai buzzer, menurut Rudiantara, tidak ada yang salah dengan buzzer, sebab di undang-undang tidak ada larangan menjadi buzzer, namun dilarang adalah kontennya yang melanggar undang-undang.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2019
pelantikan presiden pada 20 Oktober.
"Saya berharap kita punya presiden yang mau dilantik kita dukung, ngapain bikin hoaks juga. Lebih baik kita bersatu," ujar Rudiantara di Jakarta, Kamis.
Rudiantara mengatakan hoaks ada yang bersifat disinformasi, ada pula yang memprovokasi, menghasut, bahkan mengadu domba.
"Kalau hoaks setiap hari ada dan tiap hari juga kita pantau," kata dia.
Baca juga: Rudiantara bercerita "tendang keluar" menteri di grup WA Kabinet Kerja
Terkait dengan hoaks yang menyebar ketika unjuk rasa terjadi pada akhir September lalu, Rudiantara mengatakan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah melakukan take down ratusan ribu URL yang digunakan untuk menyebarkan hoaks.
"Ada puncaknya sehari 270 ribu lebih ya itu paling tinggi. Tanggal 25 September itu paling tinggi 270 ribu lebih URL yang dipakai untuk menyebar hoaks," ujar Rudiantara.
Saat ditanya apakah Kominfo akan melakukan kontrol atau pembatasan akses internet untuk mengantisipasi penyebaran hoaks saat pelantikan presiden nanti, Rudiantara tidak mau berandai-andai.
"Kita berfikirnya positif. Kita jangan berandai-andai terus," ujar dia.
Baca juga: Menkominfo harapkan RUU perlindungan data pribadi secepatnya dibahas
Mengenai buzzer, menurut Rudiantara, tidak ada yang salah dengan buzzer, sebab di undang-undang tidak ada larangan menjadi buzzer, namun dilarang adalah kontennya yang melanggar undang-undang.
Editor : Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2019