Koordinator Nasional Barisan Muda Nahdlatul Ulama (BMNU) HM Maksum Zuber meminta Partai Kebangkitan Bangsa pasca-Muktamar V di Bali harus mempertimbangkan heterogenitas dan homogenitas dalam struktur kepengurusannya. Ia mengingatkan kepengurusan DPP PKB juga perlu mencerminkan kemajemukan masyarakat, di antaranya dengan memasukkan kader dari Bali.
"Kalau kita jeli, PKB yang ada di wilayah-wilayah heterogen seperti di Jakarta atau Bali selalu lemah posisinya. Itu harus menjadi bahan evaluasi bahwa PKB harus mengikuti arahan para ulamanya sendiri agar mencerminkan heterogenitas kepengurusan, misalnya di Jakarta atau Bali," katanya di sela-sela penutupan Muktamar V PKB di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Kamis.
Aktivis Majelis Alumni IPNU Jatim itu menjelaskan Presiden Joko Widodo saat membuka Muktamar V PKB di Bali pada Selasa (20/8) malam sempat mempertanyakan alasan partai yang dilahirkan tokoh-tokoh NU itu mengadakan muktamar di wilayah Bali yang justru mayoritas dihuni kalangan nasionalis itu. Pertanyaan Kepala Negara itu harus menjadi refleksi untuk menata struktur kepengurusan PKB lebih baik lagi.
"Ke depan, DPP PKB juga harus mencerminkan heterogenitas bangsa Indonesia, kemudian struktur kepengurusan untuk tingkat wilayah yang heterogen juga harus menggambarkan kemajemukan, bahkan di wilayah-wilayah yang homogen pun sangat mungkin 5-10 persen kepengurusan tetap mempertimbangkan keindonesiaan, bahkan DPP juga bisa menginstruksikan hal itu ke wilayah-wilayah yang sangat heterogen seperti Jakarta, Bali, dan sebagainya. Usul saya, di DPP juga perlu ada orang Bali, pokoknya ada yang dari barat dan ada yang dari timur," katanya.
Bila PKB menggunakan pertimbangan heterogenitas-homogenitas sesuai dengan mozaik keindonesiaan itu, ia meyakini masa depan PKB akan semakin baik, apalagi jika ditambah dengan program-program kepartaian yang menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung, maka PKB akan menjadi partai besar di masa depan, seperti program pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan program politik kebangsaan untuk milenial (kampus/pendidikan) guna menangkal radikalisme.
"Pasca-Muktamar V PKB di Bali merupakan momentum yang tepat untuk menata organisasi dan program, karena PKB saat ini juga memiliki hubungan yang sangat dekat dengan NU dan sukses mengantarkan Rais Aam PBNU KH Ma'ruf Amin menjadi wapres terpilih 2019-2024, sehingga keharmonisan yang ada dapat dijadikan sarana menggerakkan kepengurusan hingga tingkat bawah," katanya.
Baca juga: Muktamar PKB lahirkan Deklarasi Bali tegaskan jaga kebhinnekaan
Apalagi, Gus AMI (Abdul Muhaimin Iskandar) telah mengharmoniskan antara ulama NU struktural dan kultural dengan PKB di antaranya dengan instruksi seluruh caleg jadi PKB dari DPR hingga DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota untuk mengikuti PKPNU (Pendidikan Kader Penggerak NU) dan mendukung dengan program-program NU di tingkat bawah.
"Gus AMI itu langsung menegur bila mendapat laporan atau mendengar ada anggota DPRD PKB yang tidak baik hubungannya dengan struktural kepengurusan NU di tingkat bawah. Jadi, hubungan yang sudah baik saat ini harus menjadi momentum untuk lebih mendongkrak kemanfaatan partai bagi kemajemukan bangsa, baik dalam struktur kepengurusan maupun program kerakyatan/kebangsaan," katanya.
Ia menambahkan momentum itu juga tepat dengan fokus pemerintahan Presiden Jokowi bersama KH Ma'ruf Amin untuk lima tahun ke depan yakni pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) dalam konteks karakter, kualitas pendidikan, dan potensi ekonomi yang dimiliki. "Jadi, momentum sangat tepat sekali, baik secara internal maupun eksternal," katanya.
Baca juga: Munas Alim Ulama PKB rekomendasikan politik terbuka-inklusif
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2019
"Kalau kita jeli, PKB yang ada di wilayah-wilayah heterogen seperti di Jakarta atau Bali selalu lemah posisinya. Itu harus menjadi bahan evaluasi bahwa PKB harus mengikuti arahan para ulamanya sendiri agar mencerminkan heterogenitas kepengurusan, misalnya di Jakarta atau Bali," katanya di sela-sela penutupan Muktamar V PKB di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Kamis.
Aktivis Majelis Alumni IPNU Jatim itu menjelaskan Presiden Joko Widodo saat membuka Muktamar V PKB di Bali pada Selasa (20/8) malam sempat mempertanyakan alasan partai yang dilahirkan tokoh-tokoh NU itu mengadakan muktamar di wilayah Bali yang justru mayoritas dihuni kalangan nasionalis itu. Pertanyaan Kepala Negara itu harus menjadi refleksi untuk menata struktur kepengurusan PKB lebih baik lagi.
"Ke depan, DPP PKB juga harus mencerminkan heterogenitas bangsa Indonesia, kemudian struktur kepengurusan untuk tingkat wilayah yang heterogen juga harus menggambarkan kemajemukan, bahkan di wilayah-wilayah yang homogen pun sangat mungkin 5-10 persen kepengurusan tetap mempertimbangkan keindonesiaan, bahkan DPP juga bisa menginstruksikan hal itu ke wilayah-wilayah yang sangat heterogen seperti Jakarta, Bali, dan sebagainya. Usul saya, di DPP juga perlu ada orang Bali, pokoknya ada yang dari barat dan ada yang dari timur," katanya.
Bila PKB menggunakan pertimbangan heterogenitas-homogenitas sesuai dengan mozaik keindonesiaan itu, ia meyakini masa depan PKB akan semakin baik, apalagi jika ditambah dengan program-program kepartaian yang menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung, maka PKB akan menjadi partai besar di masa depan, seperti program pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan program politik kebangsaan untuk milenial (kampus/pendidikan) guna menangkal radikalisme.
"Pasca-Muktamar V PKB di Bali merupakan momentum yang tepat untuk menata organisasi dan program, karena PKB saat ini juga memiliki hubungan yang sangat dekat dengan NU dan sukses mengantarkan Rais Aam PBNU KH Ma'ruf Amin menjadi wapres terpilih 2019-2024, sehingga keharmonisan yang ada dapat dijadikan sarana menggerakkan kepengurusan hingga tingkat bawah," katanya.
Baca juga: Muktamar PKB lahirkan Deklarasi Bali tegaskan jaga kebhinnekaan
Apalagi, Gus AMI (Abdul Muhaimin Iskandar) telah mengharmoniskan antara ulama NU struktural dan kultural dengan PKB di antaranya dengan instruksi seluruh caleg jadi PKB dari DPR hingga DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota untuk mengikuti PKPNU (Pendidikan Kader Penggerak NU) dan mendukung dengan program-program NU di tingkat bawah.
"Gus AMI itu langsung menegur bila mendapat laporan atau mendengar ada anggota DPRD PKB yang tidak baik hubungannya dengan struktural kepengurusan NU di tingkat bawah. Jadi, hubungan yang sudah baik saat ini harus menjadi momentum untuk lebih mendongkrak kemanfaatan partai bagi kemajemukan bangsa, baik dalam struktur kepengurusan maupun program kerakyatan/kebangsaan," katanya.
Ia menambahkan momentum itu juga tepat dengan fokus pemerintahan Presiden Jokowi bersama KH Ma'ruf Amin untuk lima tahun ke depan yakni pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) dalam konteks karakter, kualitas pendidikan, dan potensi ekonomi yang dimiliki. "Jadi, momentum sangat tepat sekali, baik secara internal maupun eksternal," katanya.
Baca juga: Munas Alim Ulama PKB rekomendasikan politik terbuka-inklusif
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2019