Fraksi Gerindra DPRD Bali mendukung terbentuknya Dinas Pemajuan Desa Adat, Badan Riset dan Inovasi Daerah sebagai wujud keseriusan serta kepedulian pemerintah provinsi terkait adat istiadat.
"Kami dari Fraksi Gerindra sangat setuju adanya organisasi perangkat daerah (OPD) terkait adat dan riset tersebut guna memajukan dan pelestarian adat istiadat di Pulau Dewata," kata anggota Fraksi Gerindra DPRD Bali Nengah Wijana di Denpasar.
Ia mengatakan dengan adanya OPD tersebut pihaknya berkeyakinan adat istiadat, tradisi, seni dan budaya serta kearifan lokal yang menjadi sumber nilai-nilai kehidupan warga Bali akan lebih baik dan dilestarikan.
"Kami harapkan dengan terbentuknya perangkat daerah yang baru hasil perampingan harus mampu menampung seluruh kewenangan serta permasalahan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Bali," ucap politikus Asal Kabupaten Klungkung.
Hal yang sama juga disampaikan Fraksi Panca Bayu, bahwa pihaknya mendukung upaya dilakukan gubernur terkait langkah strategis dalam menyusun pembentukan da susunan OPD sesuai dengan Perda Nomor 10 Tahun 2016.
"Perubahan ini kami rasa merupakan salah satu upaya agar dapat kinerja OPD yang efektif dan responsif. Dan langkah tersebut salah satu bentuk konkrit menyelaraskan, mengharminiskan dan menjaga adat istiadat, seni budaya serta kearifan lokal masyarakat Pulau Dewata," kata Ketua Fraksi Panca Bayu Kadek Nuartana. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2019
"Kami dari Fraksi Gerindra sangat setuju adanya organisasi perangkat daerah (OPD) terkait adat dan riset tersebut guna memajukan dan pelestarian adat istiadat di Pulau Dewata," kata anggota Fraksi Gerindra DPRD Bali Nengah Wijana di Denpasar.
Ia mengatakan dengan adanya OPD tersebut pihaknya berkeyakinan adat istiadat, tradisi, seni dan budaya serta kearifan lokal yang menjadi sumber nilai-nilai kehidupan warga Bali akan lebih baik dan dilestarikan.
"Kami harapkan dengan terbentuknya perangkat daerah yang baru hasil perampingan harus mampu menampung seluruh kewenangan serta permasalahan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Bali," ucap politikus Asal Kabupaten Klungkung.
Hal yang sama juga disampaikan Fraksi Panca Bayu, bahwa pihaknya mendukung upaya dilakukan gubernur terkait langkah strategis dalam menyusun pembentukan da susunan OPD sesuai dengan Perda Nomor 10 Tahun 2016.
"Perubahan ini kami rasa merupakan salah satu upaya agar dapat kinerja OPD yang efektif dan responsif. Dan langkah tersebut salah satu bentuk konkrit menyelaraskan, mengharminiskan dan menjaga adat istiadat, seni budaya serta kearifan lokal masyarakat Pulau Dewata," kata Ketua Fraksi Panca Bayu Kadek Nuartana. (*)
Editor : Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2019