Kuta (Antara Bali) - Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Amalia Sari Gumelar mengaku pihaknya belum mempunyai data pasti korban eksploitasi seksual anak dan perdagangan manusia.
"Kami belum mempunyai data pasti terkait korban eksploitasi seksual anak dan perdagangan manusia di Indonesia. Karena kasus tersebut seperti gunung es, maka dari itu kami harapkan pemerintah daerah dan LSM untuk dapat melaporkan data-data kasus seperti itu, " katanya di Kuta, Bali, Jumat.
Di sela-sela "At The Regional Seminar on Child Sexual Exploitation" itu, ia mengatakan, namun secara umum kasus eksploitasi seksual anak dan perdagangan manusia sudah menurun secara signifikan setiap tahunnya.
"Terkait kasus ini sudah ada penurunan cukup signifikan. Hal ini membuktikan peran pemerintah, LSM dan masyarakat secara aktif berupaya memerangi kasus-kasus seperti ini," katanya.
Menurutnya, keseriusan pemerintah terhadap perlindungan perempuan dan anak tersebut semakin ditingkatkan, terlebih sejak 2010 serta diratifikasinya sejumlah ketentuan internasional tentang perlindungan hak anak berikut perangkat perundang-undangan dan peraturan lain terkait pemenuhan hak-hak perempuan dan anak.(**)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2011
"Kami belum mempunyai data pasti terkait korban eksploitasi seksual anak dan perdagangan manusia di Indonesia. Karena kasus tersebut seperti gunung es, maka dari itu kami harapkan pemerintah daerah dan LSM untuk dapat melaporkan data-data kasus seperti itu, " katanya di Kuta, Bali, Jumat.
Di sela-sela "At The Regional Seminar on Child Sexual Exploitation" itu, ia mengatakan, namun secara umum kasus eksploitasi seksual anak dan perdagangan manusia sudah menurun secara signifikan setiap tahunnya.
"Terkait kasus ini sudah ada penurunan cukup signifikan. Hal ini membuktikan peran pemerintah, LSM dan masyarakat secara aktif berupaya memerangi kasus-kasus seperti ini," katanya.
Menurutnya, keseriusan pemerintah terhadap perlindungan perempuan dan anak tersebut semakin ditingkatkan, terlebih sejak 2010 serta diratifikasinya sejumlah ketentuan internasional tentang perlindungan hak anak berikut perangkat perundang-undangan dan peraturan lain terkait pemenuhan hak-hak perempuan dan anak.(**)
Editor : Nyoman Budhiana
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2011