Program TNI Menunggal Membangun Desa ke-105 di Desa Nyanglan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, Bali tidak hanya melaksanakan pembangunan fisik saja, tetapi juga melaksanakan program non fisik dengan menyasar masyarakat setempat.
Hal tersebut terlihat saat Kodim 1610/Klungkung bersama Tim Terpadu Pengendalian Konflik Sosial (PKS), menggelar sosialisasi pencegahan konflik dan penyuluhan wawasan kebangsaan di Balai Desa Nyanglan, Desa Nyanglan, Kecamatan Banjarangkan, Senin (29/7), dalam yang siaran pers yang diterima, Selasa.
Sosialisasi pencegahan konflik sosial dan penyuluhan wawasan kebangsaan ini dihadiri Wakil Bupati Klungkung I Made Kasta, Ditjen Pothan Kemenhan RI Drs Panca Mogi Priyatno, Dandim 1610/Klungkung Letkol Czi Paulus Joni Simbolon, perwakilan Polres Klungkung, Kejaksaan Negeri Klungkung, Pengadilan Negeri Klungkung, OPD terkait, CamatBanjarangkan, Perangkat Desa Nyanglan, Pecalang, Karang Taruna, tokoh masyarakat serta masyarakat setempat.
Wakil Bupati Klungkung I Made Kasta mengatakan, program mnn fisik TMMD ke- 105 di Desa Nyanglan sangat penting diberikan kepada masyarakat, karena terkandung didalamnya pembentukan karakter mengubah pola pikir menjadi lebih baik.
Sosialisasi pencegahan konflik sosial dan penyuluhan wawasan kebangsaan ini, katanya, sebagai upaya mencegah radikalisme dan konflik sosial yang saat ini menjadi prioritas, sesuai dengan program pemerintah.
Lebih lanjut ia mengatakan, konflik sosial bisa masuk dari segala pintu yang dipengaruhi beberapa unsur seperti unsur adat, unsur ketidakkesepahaman dan unsur ekonomi.
"Ada beberapa hal yang mempengaruhi terjadinya konflik, seperti adat, ekonomi dan ketidak sepahaman," katanya.
Menurutnya, konflik sosial tidak muncul begitu saja, tetapi ada sebab yang mempengaruhi sehingga pengendalian diri sangat diperlukan sebagai kunci untuk mencegah terjadinya konflik sosial.
"Agar tidak terjadi konflik kuncinya adalah pengendalian diri," katanya seraya menambakan, selain pengendalian diri, konflik sosial sejatinya dapat dicegah atau diminimalisir dengan melakukan musyawarah mufakat.
"Penanganan konflik dapat diminimalisir dengan mengadakan musyawarah.Kalau sudah mengadakan musyawarah konflik itu bisa diminimalisir," tambahnya.
Sementara Kepala Badan Kesbangpol Klungkung Wayan Sujana mengatakan, sosialisasi pencegahan konflik sosial dan wawasan kebangsaan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pencegahan konflik sosial.
Untuk pencegahan ini, diharapkan adanya koordinasi dan keterpaduan tokoh di masyarakat dengan pemerintah sehingga kegiatan yang berpotensi terjadinya konflik sosial bisa diminimalisir.
"Sosialisasi ini diharapkan mampu menyadarkan masyarakat untuk lebih mempererat rasa persatuan," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2019
Hal tersebut terlihat saat Kodim 1610/Klungkung bersama Tim Terpadu Pengendalian Konflik Sosial (PKS), menggelar sosialisasi pencegahan konflik dan penyuluhan wawasan kebangsaan di Balai Desa Nyanglan, Desa Nyanglan, Kecamatan Banjarangkan, Senin (29/7), dalam yang siaran pers yang diterima, Selasa.
Sosialisasi pencegahan konflik sosial dan penyuluhan wawasan kebangsaan ini dihadiri Wakil Bupati Klungkung I Made Kasta, Ditjen Pothan Kemenhan RI Drs Panca Mogi Priyatno, Dandim 1610/Klungkung Letkol Czi Paulus Joni Simbolon, perwakilan Polres Klungkung, Kejaksaan Negeri Klungkung, Pengadilan Negeri Klungkung, OPD terkait, CamatBanjarangkan, Perangkat Desa Nyanglan, Pecalang, Karang Taruna, tokoh masyarakat serta masyarakat setempat.
Wakil Bupati Klungkung I Made Kasta mengatakan, program mnn fisik TMMD ke- 105 di Desa Nyanglan sangat penting diberikan kepada masyarakat, karena terkandung didalamnya pembentukan karakter mengubah pola pikir menjadi lebih baik.
Sosialisasi pencegahan konflik sosial dan penyuluhan wawasan kebangsaan ini, katanya, sebagai upaya mencegah radikalisme dan konflik sosial yang saat ini menjadi prioritas, sesuai dengan program pemerintah.
Lebih lanjut ia mengatakan, konflik sosial bisa masuk dari segala pintu yang dipengaruhi beberapa unsur seperti unsur adat, unsur ketidakkesepahaman dan unsur ekonomi.
"Ada beberapa hal yang mempengaruhi terjadinya konflik, seperti adat, ekonomi dan ketidak sepahaman," katanya.
Menurutnya, konflik sosial tidak muncul begitu saja, tetapi ada sebab yang mempengaruhi sehingga pengendalian diri sangat diperlukan sebagai kunci untuk mencegah terjadinya konflik sosial.
"Agar tidak terjadi konflik kuncinya adalah pengendalian diri," katanya seraya menambakan, selain pengendalian diri, konflik sosial sejatinya dapat dicegah atau diminimalisir dengan melakukan musyawarah mufakat.
"Penanganan konflik dapat diminimalisir dengan mengadakan musyawarah.Kalau sudah mengadakan musyawarah konflik itu bisa diminimalisir," tambahnya.
Sementara Kepala Badan Kesbangpol Klungkung Wayan Sujana mengatakan, sosialisasi pencegahan konflik sosial dan wawasan kebangsaan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pencegahan konflik sosial.
Untuk pencegahan ini, diharapkan adanya koordinasi dan keterpaduan tokoh di masyarakat dengan pemerintah sehingga kegiatan yang berpotensi terjadinya konflik sosial bisa diminimalisir.
"Sosialisasi ini diharapkan mampu menyadarkan masyarakat untuk lebih mempererat rasa persatuan," katanya.
Editor : Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2019