![pinterest](https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://bali.antaranews.com/berita/138907/ombudsman-ri-apresiasi-kebijakan-eco-friendly-gubernur-koster&media=https://cdn.antaranews.com/cache/1200x800/2019/02/15/ombudsman.jpg&description=Ombudsman RI apresiasi kebijakan "eco friendly" Gubernur Koster){kind=link}
Denpasar (Antaranews Bali) - Anggota Ombudsman RI Alamsyah Saragih mengapresiasi kebijakan "Eco Friendly" (ramah lingkungan) yang dijalankan Gubernur Bali Wayan Koster, diantaranya pembatasan kantong plastik, pertanian organik, program kendaraan listrik, dan sebagainya.
"Itu bagus sekali, saya kira Bali bisa menjadi contoh untuk pengurangan kantong plastik, pertanian organik, motor atau mobil listrik, dan kebijakan ramah lingkungan lainnya, apalagi Bali merupakan 'pintu' masyarakat internasional," katanya dalam 'coffee morning' Ombudsman Bali di Denpasar, Jumat.
Dalam acara bertajuk "Coffee Morning Bersama Gubernur Bali : Bali Era Baru" yang juga dihadiri Gubernur Bali Wayan Koster itu, ia menilai Bali mampu menjadi "contoh" di tingkat nasional, karena banyak program nasional yang sebenarnya sudah lebih dulu dijalankan masyarakat-aparat Bali.
"Saya yakin Bali bisa menjadi contoh program nasional, karena kartu Indonesia Pintar atau kartu Indonesia Sehat itu sudah ada di Jembrana dan Provinsi Bali sebelum menjadi kebijakan nasional," katanya dalam acara yang juga dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra itu.
Senada dengan itu, Kepala Ombudsman Perwakilan Bali Umar Ibnu Alkhatab menegaskan bahwa Bali merupakan provinsi yang memiliki zona kepatuhan (pelayanan publik) yang sangat bagus, karena tahun 2013 masih zona merah, lalu 2014-2015 masih zona kuning, tapi 2016 sudah zona hijau.
"Tahun 2013, zonasi kepatuhan Provinsi Bali masih 62,3 persen lebih masuk kategori merah, tahun 2014 sudah 45,8 persen masuk zona kuning, dan tahun 2015 sudah 51,5 persen masuk zona kuning, dan tahun 2016 sudah 39,39 persen zona kuning dan 39,39 persen zona hijau," katanya.
Karena sudah masuk "zona hijau" itulah, maka Ombudsman Bali sudah beralih dari pengawasan kepatuhan dalam pelayanan publik menuju pengawasan indeks persepsi maladministrasi. Tahun 2017, Ombudsman melakukan survei maladministrasi di Kota Denpasar dan Kabupaten Buleleng.
"Hasilnya, Bali paling minim maladministrasi pelayanan publik atau zero maladministrasi dalam empat fokus pelayanan yakni pendidikan, kesehatan, catatan sipil, dan perizinan. Jadi, secara umum, Bali sudah cukup baik, tinggal Pak Koster meningkatkan ke seluruh wilayah," katanya.
Dalam acara yang dihadiri sejumlah pimpinan media dan jurnalis di Bali itu, Gubernur Bali Wayan Koster menjelaskan beberapa target dalam program 'Nangun Sat Kerthi Loka Bali' yang bertujuan untuk menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali.
"Tidak hanya skala (dunia nyata), tapi juga keharmonisan niskala (dunia maya/alam lain/akhirat), karena itu kami mengembangkan program untuk masyarakat Bali terkait skala dan niskala itu. Untuk itu, pendidikan, kesehatan, pangan, lingkungan, infrastruktur akan menjadi hal mendasar," katanya.
Khusus pangan, pihaknya akan mengembangkan pertanian organik. "Kami ingin menjadikan Bali sebagai Pulau Organik, karena itu kami akan merumuskan Pergub Pertanian Organik, termasuk bekerja sama dengan kalangan universitas di dalam dan luar negeri. Kalau pangan kita organik, maka kita akan bersahabat dengan alam dan lingkungan, sehingga masyarakat juga akan sehat," katanya.
Saat ini, pihaknya sudah menjalankan Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai. Selain itu, pihaknya juga merencanakan peraturan terkait kendaraan listrik untuk kepentingan lingkungan yang bersih.
"Satu lagi kebutuhan dasar yang sedang kami rancang adalah wifi gratis di seluruh banjar di Bali untuk mempercepat pelayanan publik. Kami ingin Bali nantinya menjadi 'Smart Bali Area' yang akan mendorong potensi pariwisata dan perekonomian lebih baik lagi," katanya.
Dalam "coffee morning" rutin di Ombudsman Bali itu, awak media menilai Bali merupakan kawasan pariwisata yang perlu pemberitaan secara khusus dalam hal-hal tertentu agar tidak merugikan masyarakat/publik tanpa mengabaikan fakta, misalnya bencana alam atau konflik masyarakat.
Acara diakhiri dengan penyerahan surat permohonan hibah gedung dan tanah yang ditempati Ombudsman Perwakilan Bali di Jalan Melati, Denpasar. "Tidak hanya hibah gedung dan tanah ini, tapi saya siapkan anggaran untuk membangun gedung ini, semoga tahun 2020 sudah bisa selesai," kata Gubernur Koster.
Baca juga: Putri Koster harapkan ANTARA terdepan edukasi masyarakat (video)
Baca juga: Putri Koster terkesan pameran foto ANTARA Bali
Baca juga: IMQ-ANTARA Digital Media pasang "TV-Content" di Gianyar
Baca juga: Terima Tim ANTARA Bali, Kabag Humas Karangasem bicara "pencitraan"
Baca juga: Tim Itjen Kominfo apresiasi kemitraan ANTARA-Pemprov-Media di Bali
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2019
"Itu bagus sekali, saya kira Bali bisa menjadi contoh untuk pengurangan kantong plastik, pertanian organik, motor atau mobil listrik, dan kebijakan ramah lingkungan lainnya, apalagi Bali merupakan 'pintu' masyarakat internasional," katanya dalam 'coffee morning' Ombudsman Bali di Denpasar, Jumat.
Dalam acara bertajuk "Coffee Morning Bersama Gubernur Bali : Bali Era Baru" yang juga dihadiri Gubernur Bali Wayan Koster itu, ia menilai Bali mampu menjadi "contoh" di tingkat nasional, karena banyak program nasional yang sebenarnya sudah lebih dulu dijalankan masyarakat-aparat Bali.
"Saya yakin Bali bisa menjadi contoh program nasional, karena kartu Indonesia Pintar atau kartu Indonesia Sehat itu sudah ada di Jembrana dan Provinsi Bali sebelum menjadi kebijakan nasional," katanya dalam acara yang juga dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra itu.
Senada dengan itu, Kepala Ombudsman Perwakilan Bali Umar Ibnu Alkhatab menegaskan bahwa Bali merupakan provinsi yang memiliki zona kepatuhan (pelayanan publik) yang sangat bagus, karena tahun 2013 masih zona merah, lalu 2014-2015 masih zona kuning, tapi 2016 sudah zona hijau.
"Tahun 2013, zonasi kepatuhan Provinsi Bali masih 62,3 persen lebih masuk kategori merah, tahun 2014 sudah 45,8 persen masuk zona kuning, dan tahun 2015 sudah 51,5 persen masuk zona kuning, dan tahun 2016 sudah 39,39 persen zona kuning dan 39,39 persen zona hijau," katanya.
Karena sudah masuk "zona hijau" itulah, maka Ombudsman Bali sudah beralih dari pengawasan kepatuhan dalam pelayanan publik menuju pengawasan indeks persepsi maladministrasi. Tahun 2017, Ombudsman melakukan survei maladministrasi di Kota Denpasar dan Kabupaten Buleleng.
"Hasilnya, Bali paling minim maladministrasi pelayanan publik atau zero maladministrasi dalam empat fokus pelayanan yakni pendidikan, kesehatan, catatan sipil, dan perizinan. Jadi, secara umum, Bali sudah cukup baik, tinggal Pak Koster meningkatkan ke seluruh wilayah," katanya.
Dalam acara yang dihadiri sejumlah pimpinan media dan jurnalis di Bali itu, Gubernur Bali Wayan Koster menjelaskan beberapa target dalam program 'Nangun Sat Kerthi Loka Bali' yang bertujuan untuk menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali.
"Tidak hanya skala (dunia nyata), tapi juga keharmonisan niskala (dunia maya/alam lain/akhirat), karena itu kami mengembangkan program untuk masyarakat Bali terkait skala dan niskala itu. Untuk itu, pendidikan, kesehatan, pangan, lingkungan, infrastruktur akan menjadi hal mendasar," katanya.
Khusus pangan, pihaknya akan mengembangkan pertanian organik. "Kami ingin menjadikan Bali sebagai Pulau Organik, karena itu kami akan merumuskan Pergub Pertanian Organik, termasuk bekerja sama dengan kalangan universitas di dalam dan luar negeri. Kalau pangan kita organik, maka kita akan bersahabat dengan alam dan lingkungan, sehingga masyarakat juga akan sehat," katanya.
Saat ini, pihaknya sudah menjalankan Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai. Selain itu, pihaknya juga merencanakan peraturan terkait kendaraan listrik untuk kepentingan lingkungan yang bersih.
"Satu lagi kebutuhan dasar yang sedang kami rancang adalah wifi gratis di seluruh banjar di Bali untuk mempercepat pelayanan publik. Kami ingin Bali nantinya menjadi 'Smart Bali Area' yang akan mendorong potensi pariwisata dan perekonomian lebih baik lagi," katanya.
Dalam "coffee morning" rutin di Ombudsman Bali itu, awak media menilai Bali merupakan kawasan pariwisata yang perlu pemberitaan secara khusus dalam hal-hal tertentu agar tidak merugikan masyarakat/publik tanpa mengabaikan fakta, misalnya bencana alam atau konflik masyarakat.
Acara diakhiri dengan penyerahan surat permohonan hibah gedung dan tanah yang ditempati Ombudsman Perwakilan Bali di Jalan Melati, Denpasar. "Tidak hanya hibah gedung dan tanah ini, tapi saya siapkan anggaran untuk membangun gedung ini, semoga tahun 2020 sudah bisa selesai," kata Gubernur Koster.
Baca juga: Putri Koster harapkan ANTARA terdepan edukasi masyarakat (video)
Baca juga: Putri Koster terkesan pameran foto ANTARA Bali
Baca juga: IMQ-ANTARA Digital Media pasang "TV-Content" di Gianyar
Baca juga: Terima Tim ANTARA Bali, Kabag Humas Karangasem bicara "pencitraan"
Baca juga: Tim Itjen Kominfo apresiasi kemitraan ANTARA-Pemprov-Media di Bali
Editor : I Komang Suparta
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2019