Jakarta (Antaranews) - Presiden RI Joko Widodo mengatakan bahwa fitnah dan hoaks yang akhir-akhir ini menyembur kencang, termasuk di Indonesia, harus diluruskan untuk menghindari perpecahan bangsa ini.
"Saya titip betul bahwa yang namanya fitnah dan hoaks harus diluruskan agar perpecahan dan gesekan bisa kita hindari," kata Presiden Jokowi saat silaturahmi dengan kiai, habib, dan ustaz se-Jadetabek di Istana Negara Jakarta, Kamis.
Ia menyebutkan semburan berita-berita fitnah, hoaks yang tiada henti, akhir-akhir ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga negara lain.
Fenomena itu terjadi karena keterbukaan media sosial. Jika dahulu koran bisa diedit oleh redaktur, sekarang semua warga masyarakat bisa membuat berita dan opini sendiri.
Presiden Jokowi menyebutkan PM Malaysia kepada dirinya menyampaikan hal yang sama mengenai semburan fitnah dan hoaks.
"Sultan Brunei juga menyampaikan hal yang sama, kemudian presiden dan PM di Eropa menyampaikan hal yang sama, juga para emir dan raja di Timteng menyampaikan hal yang sama karena medsos tidak bisa kita hambat dan larang," katanya.
Menurut Presiden, yang terpenting saat ini adalah bagaimana membentengi pribadi warga dengan budi pekerti yang baik, karakter Islam yang baik, karakter keindonesiaan yang baik, tata krama yang baik, dan nilai agama yang baik.
"Saya kira bentengnya itu bukan dilarang atau diblok karena malah akan makin viral lagi bahasa medsosnya," katanya.
Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta itu, banyaknya peristiwa pilitik cukup merepotkan dalam upaya meredam hoaks dan fitnah.
"Di negara kita ini terlalu banyak peristiwa politik, ada pilihan bupati, ada pilihan wali kota, ada pilihan gubernur, dan ada pilihan presiden," katanya.
Ia menyebutkan tidak ada di dunia ini sebanyak Indonesia peristiwa politiknya. Dahulu sebelum digabung pelaksanaan pilkada, hampir setiap hari ada pemilihan kepala daerah. Namun, sekarang sudah digabung sehingga agak berkurang.
"Saya hanya ingin menyampaikan bahwa sebetulnya kalau kematangan dan kedewasaan dalam berpolitik sudah matang, yang namanya hoaks tidak masalah," katanya.
Problemnya, lanjut dia, masyarakat Indonesia saat ini sedang menuju kedewasaan dalam berpolitik sehingga sering kali berita fitnah sangat mengguncangkan masyarakat dan sangat memengaruhi kenyamanan masyarakat.
"Termasuk hal-hal yang berkaitan dengan politik, ya, dengan saya," katanya.
Di hadapan ratusan kiai dan habib, Jokowi kemudian memberi verifikasi mengenai fitnah dan hoaks yang menimpa dirinya.
"Saya berikan contoh soal Presiden Jokowi PKI, ada lagi Presiden Jokowi antek asing, antek aseng, ada lagi Presiden Jokowi antiulama, dan melakukan kriminalisasi ulama," katanya.
Presiden kemudian memberikan penjelasan panjang lebar mengenai berita yang tidak benar tersebut.
"Saya blak-blakan saja, namanya manusia kalau khilaf, ya, minta maaf. Kalau 'endak', ya, saya hampir 4,5 tahun diam dan sabar saja. Namun, sekarang saya perlu menjawab. Menjawab itu bukan marah, ya," katanya.
Presiden kemudian mencontohkan kasus di Afghanistan yang diwarnai dengan konflik antarfaksi yang tidak pernah berhenti sejak puluhan tahun lalu.
"Kita pernah kedatangan tamu Presiden Afghanistan dan ibu negaranya. Saya pernah juga ke Kabul," katanya.
Menurut dia, Indonesia ingin membantu menyatukan faksi-faksi di Afghanistan yang saat ini dalam posisi konflik.
"Namun, memang tidak mudah, kami sudah melakukan sembilan kali pertemuan tertutup, baik dengan faksi pemerintah, Taliban, maupun dengan yang di Pakistan. Semua pertemuan kami lakukan tertutup," katanya.
Menurut dia, dalam kondisi konflik, terjadi perang, maka pertama-tama yang dirugikan adalah anak-anak dan kedua perempuan.
"Saya ajak ulama agar bisa memberikan wejangan dan tausiah kepada umat, kepada santri, mengingatkan masalah-masalah yang bisa timbul atau muncul," katanya.
Ia mengingatkan konflik sering muncul bersamaan dengan pilkada, pileg, pilpres, yang harus disikapi dengan dewasa.
"Kalau ada pemilihan, gampang saja tinggal lihat prestasi, pengalamannya, programnya apa, idenya apa. Silakan beda pilihan, 'gapapa' tetapi jangan 'ngomporin' fitnah yang menyesatkan," katanya.
Ia menyebutkan dirinya selalu mengajak masyarakat dewasa dalam memilih pemimpinnya.
Hoaks politik
Sementara itu, Lembaga survei PoliticaWave menyebutkan Presiden Joko Widodo menjadi korban hoaks politik mulai Pilpres 2014 hingga Pilpres 2019 yang didasari hasil pemantauan di media sosial.
"Pada Pilpres 2014 pasangan Jokowi-JK mendapat serangan hoaks 7 kali lebih besar daripada pasangan Prabowo-Hatta," kata Founder PoliticaWave, Yose Rizal, saat memaparkan hasil survei soal "Capres Pilihan Netizen", di Cikini, Jakarta Pusat, Kamis.
Selama proses pilpres, PoliticaWave memantau 10 isu hoaks dengan jumlah percakapan terbesar, yaitu isu Ratna Sarumpaet, Utang Pemerintah, Kontainer Surat Suara, e-Toll dari utang China, e-KTP Palsu dari China, Jokowi dituduh PKI, Konsultan Asing, Ijazah SMA Jokowi palsu, 10 juta TKA China, dan Ma'ruf Amin diganti Ahok.
"Terlihat bahwa 10 isu hoaks terbesar ditujukan untuk menyerang Jokowi. Sejak Pilpres 2014 sampai 2019 terlihat bahwa Jokowi adalah korban hoaks politik," kata Yose.
Berita hoaks soal Jokowi orang PKI sudah sejak lama gencar di media sosial dan menjelang Pilpres 2019 baru disanggah oleh Jokowi.
"Seharusnya bantahan dilakukan secepatnya sebelum berita hoaks menyebar ke publik. Akibatnya, sekarang sulit diatasi," ujar Yose.
Menurut dia, pencegahan hoaks merupakan tugas bersama seluruh komponen rakyat Indonesia. Rakyat tidak boleh tertipu oleh isu hoaks dalam mengambil keputusan memilih pemimpinnya.
"Isu hoaks juga sangat berbahaya dan dapat memecah belah persatuan bangsa. Isu hoaks juga dapat mengganggu fokus pemerintahan terpilih dalam melaksanakan tugasnya," jkata Yose pula.
Dalam penelitian tersebut, PoliticaWave memperoleh sebanyak 1.899.881 total percakapan terkait kedua kandidat yang dilakukan oleh 267.059 akun selama periode penelitian 28 Januari hingga 4 Februari 2019.
PoliticaWave melakukan pengumpulan data secara realtime dari berbagai media sosial yang ada di Indonesia, termasuk Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, online forum dan news portal. PoliticaWave sudah melakukan filter dan mengeluarkan akun bot dari data dan analisa. (ed)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2019
"Saya titip betul bahwa yang namanya fitnah dan hoaks harus diluruskan agar perpecahan dan gesekan bisa kita hindari," kata Presiden Jokowi saat silaturahmi dengan kiai, habib, dan ustaz se-Jadetabek di Istana Negara Jakarta, Kamis.
Ia menyebutkan semburan berita-berita fitnah, hoaks yang tiada henti, akhir-akhir ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga negara lain.
Fenomena itu terjadi karena keterbukaan media sosial. Jika dahulu koran bisa diedit oleh redaktur, sekarang semua warga masyarakat bisa membuat berita dan opini sendiri.
Presiden Jokowi menyebutkan PM Malaysia kepada dirinya menyampaikan hal yang sama mengenai semburan fitnah dan hoaks.
"Sultan Brunei juga menyampaikan hal yang sama, kemudian presiden dan PM di Eropa menyampaikan hal yang sama, juga para emir dan raja di Timteng menyampaikan hal yang sama karena medsos tidak bisa kita hambat dan larang," katanya.
Menurut Presiden, yang terpenting saat ini adalah bagaimana membentengi pribadi warga dengan budi pekerti yang baik, karakter Islam yang baik, karakter keindonesiaan yang baik, tata krama yang baik, dan nilai agama yang baik.
"Saya kira bentengnya itu bukan dilarang atau diblok karena malah akan makin viral lagi bahasa medsosnya," katanya.
Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta itu, banyaknya peristiwa pilitik cukup merepotkan dalam upaya meredam hoaks dan fitnah.
"Di negara kita ini terlalu banyak peristiwa politik, ada pilihan bupati, ada pilihan wali kota, ada pilihan gubernur, dan ada pilihan presiden," katanya.
Ia menyebutkan tidak ada di dunia ini sebanyak Indonesia peristiwa politiknya. Dahulu sebelum digabung pelaksanaan pilkada, hampir setiap hari ada pemilihan kepala daerah. Namun, sekarang sudah digabung sehingga agak berkurang.
"Saya hanya ingin menyampaikan bahwa sebetulnya kalau kematangan dan kedewasaan dalam berpolitik sudah matang, yang namanya hoaks tidak masalah," katanya.
Problemnya, lanjut dia, masyarakat Indonesia saat ini sedang menuju kedewasaan dalam berpolitik sehingga sering kali berita fitnah sangat mengguncangkan masyarakat dan sangat memengaruhi kenyamanan masyarakat.
"Termasuk hal-hal yang berkaitan dengan politik, ya, dengan saya," katanya.
Di hadapan ratusan kiai dan habib, Jokowi kemudian memberi verifikasi mengenai fitnah dan hoaks yang menimpa dirinya.
"Saya berikan contoh soal Presiden Jokowi PKI, ada lagi Presiden Jokowi antek asing, antek aseng, ada lagi Presiden Jokowi antiulama, dan melakukan kriminalisasi ulama," katanya.
Presiden kemudian memberikan penjelasan panjang lebar mengenai berita yang tidak benar tersebut.
"Saya blak-blakan saja, namanya manusia kalau khilaf, ya, minta maaf. Kalau 'endak', ya, saya hampir 4,5 tahun diam dan sabar saja. Namun, sekarang saya perlu menjawab. Menjawab itu bukan marah, ya," katanya.
Presiden kemudian mencontohkan kasus di Afghanistan yang diwarnai dengan konflik antarfaksi yang tidak pernah berhenti sejak puluhan tahun lalu.
"Kita pernah kedatangan tamu Presiden Afghanistan dan ibu negaranya. Saya pernah juga ke Kabul," katanya.
Menurut dia, Indonesia ingin membantu menyatukan faksi-faksi di Afghanistan yang saat ini dalam posisi konflik.
"Namun, memang tidak mudah, kami sudah melakukan sembilan kali pertemuan tertutup, baik dengan faksi pemerintah, Taliban, maupun dengan yang di Pakistan. Semua pertemuan kami lakukan tertutup," katanya.
Menurut dia, dalam kondisi konflik, terjadi perang, maka pertama-tama yang dirugikan adalah anak-anak dan kedua perempuan.
"Saya ajak ulama agar bisa memberikan wejangan dan tausiah kepada umat, kepada santri, mengingatkan masalah-masalah yang bisa timbul atau muncul," katanya.
Ia mengingatkan konflik sering muncul bersamaan dengan pilkada, pileg, pilpres, yang harus disikapi dengan dewasa.
"Kalau ada pemilihan, gampang saja tinggal lihat prestasi, pengalamannya, programnya apa, idenya apa. Silakan beda pilihan, 'gapapa' tetapi jangan 'ngomporin' fitnah yang menyesatkan," katanya.
Ia menyebutkan dirinya selalu mengajak masyarakat dewasa dalam memilih pemimpinnya.
Hoaks politik
Sementara itu, Lembaga survei PoliticaWave menyebutkan Presiden Joko Widodo menjadi korban hoaks politik mulai Pilpres 2014 hingga Pilpres 2019 yang didasari hasil pemantauan di media sosial.
"Pada Pilpres 2014 pasangan Jokowi-JK mendapat serangan hoaks 7 kali lebih besar daripada pasangan Prabowo-Hatta," kata Founder PoliticaWave, Yose Rizal, saat memaparkan hasil survei soal "Capres Pilihan Netizen", di Cikini, Jakarta Pusat, Kamis.
Selama proses pilpres, PoliticaWave memantau 10 isu hoaks dengan jumlah percakapan terbesar, yaitu isu Ratna Sarumpaet, Utang Pemerintah, Kontainer Surat Suara, e-Toll dari utang China, e-KTP Palsu dari China, Jokowi dituduh PKI, Konsultan Asing, Ijazah SMA Jokowi palsu, 10 juta TKA China, dan Ma'ruf Amin diganti Ahok.
"Terlihat bahwa 10 isu hoaks terbesar ditujukan untuk menyerang Jokowi. Sejak Pilpres 2014 sampai 2019 terlihat bahwa Jokowi adalah korban hoaks politik," kata Yose.
Berita hoaks soal Jokowi orang PKI sudah sejak lama gencar di media sosial dan menjelang Pilpres 2019 baru disanggah oleh Jokowi.
"Seharusnya bantahan dilakukan secepatnya sebelum berita hoaks menyebar ke publik. Akibatnya, sekarang sulit diatasi," ujar Yose.
Menurut dia, pencegahan hoaks merupakan tugas bersama seluruh komponen rakyat Indonesia. Rakyat tidak boleh tertipu oleh isu hoaks dalam mengambil keputusan memilih pemimpinnya.
"Isu hoaks juga sangat berbahaya dan dapat memecah belah persatuan bangsa. Isu hoaks juga dapat mengganggu fokus pemerintahan terpilih dalam melaksanakan tugasnya," jkata Yose pula.
Dalam penelitian tersebut, PoliticaWave memperoleh sebanyak 1.899.881 total percakapan terkait kedua kandidat yang dilakukan oleh 267.059 akun selama periode penelitian 28 Januari hingga 4 Februari 2019.
PoliticaWave melakukan pengumpulan data secara realtime dari berbagai media sosial yang ada di Indonesia, termasuk Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, online forum dan news portal. PoliticaWave sudah melakukan filter dan mengeluarkan akun bot dari data dan analisa. (ed)
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2019