Denpasar (Antaranews Bali) - Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Bali mengingatkan kalangan birokrasi di daerah setempat agar menghindari diri dari pikiran-pikiran politik di tengah tahapan Pemilu 2019.
"Bagi birokrasi tantangannya akan lebih berat, karena mau tidak mau di tahun politik akan bisa memengaruhi pola pikir. Meskipun demikian, kami berharap kalangan birokrasi bisa menghindarkan diri dari pikiran politik," kata Kepala Ombudsman RI Perwakilan Bali Umar Ibnu Alkhatab, di Denpasar, Sabtu.
Umar meminta kalangan birokrasi dapat betul-betul berkonsentrasi melayani publik. "Biarlah politik diurus oleh para politisi, dan birokrasi mengurusi pelayanan publik," ucapnya.
Pihaknya berharap dari hasil proses politik dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2019, nantinya juga bisa mengawal birokrasi agar betul-betul melayani publik.
"Semua orang tentu berharap proses transisi kekuasaan berjalan lancar dan baik, serta tidak berpengaruh terhadap pelayanan publik. Biarlah politik bekerja dan birokrasi tidak terkontaminasi," ujar alumnus Universitas Gadjah Mada Yogyakarta itu.
Selain itu, dalam sisa waktu sekitar tiga bulan menuju Pemilu 2019, menurut Umar harus dimanfaatkan kalangan parpol dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan elektabilitas.
"Termasuk berikhtiar agar mendorong birokrasi ke depan menjadi lebih baik. Jangan hanya memanfaatkan saja, karena itu akan merugikan publik," katanya.
Baca juga: Ombudsman Bali minta Bawaslu tertibkan pelanggaran APK
Baca juga: Ombudsman Bali awasi kinerja KPU dalam Pemilu 2019
Masih terkait dengan "Tahun Politik", pihaknya pun akan turut mengawasi kinerja Komisi Pemilihan Umum provinsi dan kabupaten/kota di daerah setempat dalam tahapan pelaksanaan Pemilu 2019.
"Kami akan terus mengawasi kinerja Komisi Pemilihan Umum, karena para penyelenggara pemilu itu bisa saja menjadi 'trigger' atau pemicu lahirnya konflik," kata Umar.
Umar mencontohkan tindakan dari penyelenggara pemilu yang dapat memicu munculnya konflik di masyarakat seperti penggunaan prosedur yang keliru hingga kurang atau tidak tersedianya sarana prasarana atau logistik pemilu.
Berkaca dari pelaksanaan Pilkada Serentak 2018, pihaknya mengapresiasi sikap warga Bali juga semakin dewasa dalam berpolitik. Hal tersebut dapat dilihat dari situasi politik di Bali sepanjang 2018 yang sangat kondusif dan pilkada berlangsung dengan lancar dan damai. (ed)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2019
"Bagi birokrasi tantangannya akan lebih berat, karena mau tidak mau di tahun politik akan bisa memengaruhi pola pikir. Meskipun demikian, kami berharap kalangan birokrasi bisa menghindarkan diri dari pikiran politik," kata Kepala Ombudsman RI Perwakilan Bali Umar Ibnu Alkhatab, di Denpasar, Sabtu.
Umar meminta kalangan birokrasi dapat betul-betul berkonsentrasi melayani publik. "Biarlah politik diurus oleh para politisi, dan birokrasi mengurusi pelayanan publik," ucapnya.
Pihaknya berharap dari hasil proses politik dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2019, nantinya juga bisa mengawal birokrasi agar betul-betul melayani publik.
"Semua orang tentu berharap proses transisi kekuasaan berjalan lancar dan baik, serta tidak berpengaruh terhadap pelayanan publik. Biarlah politik bekerja dan birokrasi tidak terkontaminasi," ujar alumnus Universitas Gadjah Mada Yogyakarta itu.
Selain itu, dalam sisa waktu sekitar tiga bulan menuju Pemilu 2019, menurut Umar harus dimanfaatkan kalangan parpol dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan elektabilitas.
"Termasuk berikhtiar agar mendorong birokrasi ke depan menjadi lebih baik. Jangan hanya memanfaatkan saja, karena itu akan merugikan publik," katanya.
Baca juga: Ombudsman Bali minta Bawaslu tertibkan pelanggaran APK
Baca juga: Ombudsman Bali awasi kinerja KPU dalam Pemilu 2019
Masih terkait dengan "Tahun Politik", pihaknya pun akan turut mengawasi kinerja Komisi Pemilihan Umum provinsi dan kabupaten/kota di daerah setempat dalam tahapan pelaksanaan Pemilu 2019.
"Kami akan terus mengawasi kinerja Komisi Pemilihan Umum, karena para penyelenggara pemilu itu bisa saja menjadi 'trigger' atau pemicu lahirnya konflik," kata Umar.
Umar mencontohkan tindakan dari penyelenggara pemilu yang dapat memicu munculnya konflik di masyarakat seperti penggunaan prosedur yang keliru hingga kurang atau tidak tersedianya sarana prasarana atau logistik pemilu.
Berkaca dari pelaksanaan Pilkada Serentak 2018, pihaknya mengapresiasi sikap warga Bali juga semakin dewasa dalam berpolitik. Hal tersebut dapat dilihat dari situasi politik di Bali sepanjang 2018 yang sangat kondusif dan pilkada berlangsung dengan lancar dan damai. (ed)
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2019