){kind=link}
Badung, Bali (Antaranews Bali) - Pemerintah Kabupaten Badung, Bali, memastikan tetap melanjutkan program pro rakyat pada tahun 2019 meskipun harus menutup defisit anggaran yang terjadi pada tahun 2018.
"Meskipun harus menutupi defisit tahun sebelumnya, kami pastikan program-program tersebut tetap lanjut. Itu sudah menjadi komitmen pimpinan untuk tetap menjalankan program-program pro rakyat,” ujar Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Badung, Made Wira Dharmajaya di Mangupura, Rabu.
Ia memberikan contoh program tunjangan untuk lansia berusia diatas 72 tahun. Program itu tetap lanjut dan setiap lansia memperoleh tunjangan Rp1 juta perbulan dan diterima setiap tiga bulan.
Demikian juga dengan program tunjangan penunggu pasien. Program tersebut tetap dilanjutkan dan setiap keluarga pasien menerima tunjangan penunggu pasien Rp200 ribu perhari dengan jumlah maksimal Rp5 juta.
"Kami tetap berkomitmen dan berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Badung. Untuk itu, sejumlah program pro rakyat digagas dan dilaksanakan," katanya.
Made Wira Dharmajaya tak menampik bahwa pada tahun 2018, Badung mengalami defisit anggaran. Pendapatan tidak sesuai dengan yang ditargetkan, sementara sejumlah program yang merupakan komitmen sudah dilaksanakan.
Karena pendapatan merupakan asumsi, menurutnya, nominal yang diperoleh bisa saja tidak sesuai target. Karena program sudah berjalan, tentu saja pembayaran menjadi prioritas pada tahun anggaran berikutnya.
“Kami wajib menganggarkan defisit pada 2018 pada APBD 2019. Ini menjadi prioritas,” ujarnya.
Ia mengatakan, sejumlah program fisik yang sudah selesai dan program yang masih berjalan namun belum bisa dibayarkan pada 2018. Itulah yang harus menjadi prioritas pada 2019, termasuk bunganya.
“Tak hanya nominal pokok proyek, Pemkab Badung juha menganggarkan bunga dari proyek yang belum terbayarkan,” katanya.
Terkait dengan program-program pro rakyat, ia menjelaskan hal itu sesuai dengan lima bidang prioritas Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PPNSB) Kabupaten Badung.
Pertama, sandang, pangan dan papan, kedua, kesehatan dan pendidikan, ketiga, jaminan sosial dan ketenagakerjaan, keempat, adat agama dan budaya, serta kelima pariwisata.
"Program-program yang mendukung lima bidang prioritas ini telah dijabarkan dengan baik dan dipastikan tetap berlanjut. Jadi semuanya tetap berlanjut karena bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat Badung,” ujarnya.
Ia menambahkan, pendidikan dan kesehatan merupakan program wajib yang harus dilakukan. Sesuai dengan UU, ujarnya, minimal 20 persen APBD dialokasikan untuk sektor pendidikan. “Untuk sektor pendidikan, Badung mengalokasikan anggaran diatas 20 persen,” katanya.
Demikian juga dengan sektor kesehatan. Dalam UU, disebutkan minimal 10 persen APBD dialokasikan untuk dana kesehatan. Namun Badung telah mengalokasikan di atas angka itu.
Menurutnya, dengan dana yang ada, Badung mampu menutup kebutuhan kesehatan masyarakat sejak lahir, hidup dan mati (Tri Kona). Biaya melahirkan gratis termasuk memperoleh akte, biaya kesehatan saat hidup bisa ditanggung penuh bekerja sama dengan BPJS.
"Biaya premi yang harus dikeluarkan masyarakat Badung ditanggung oleh Pemkab Badung. Karena banyak kasus penyakit yang belum bisa ditangani BPJS, Badung pun membuat program Krama Badung Sehat (KBS) untuk membiayai kasus-kasus penyakit yang tak ditanggung BPJS," ujar Wira Dharmajaya.
Demikian juga di sektor pendidikan, Pemkab Badung tetap berkomitmen menyelenggarakan pendidikan gratis hingga tingkat SMP sesuai kewenangan kabupaten. Di sektor ini, program pro rakyat berupa pemberian seragam sekolah bagi siswa baru, pemberian laptop bagi siswa kelas V dan VI dipastikan tetap berlanjut.
Sementara itu, APBD Badung 2019 menembus angka Rp7,9 triliun. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dirancang Rp6,6 triliun dan sisanya diperoleh dari dana perimbangan serta pendapatan lain-lain yang sah dan PAD Badung mayoritas berasal dari pajak hotel dan restoran.
Video oleh Analia
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2019
"Meskipun harus menutupi defisit tahun sebelumnya, kami pastikan program-program tersebut tetap lanjut. Itu sudah menjadi komitmen pimpinan untuk tetap menjalankan program-program pro rakyat,” ujar Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Badung, Made Wira Dharmajaya di Mangupura, Rabu.
Ia memberikan contoh program tunjangan untuk lansia berusia diatas 72 tahun. Program itu tetap lanjut dan setiap lansia memperoleh tunjangan Rp1 juta perbulan dan diterima setiap tiga bulan.
Demikian juga dengan program tunjangan penunggu pasien. Program tersebut tetap dilanjutkan dan setiap keluarga pasien menerima tunjangan penunggu pasien Rp200 ribu perhari dengan jumlah maksimal Rp5 juta.
"Kami tetap berkomitmen dan berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Badung. Untuk itu, sejumlah program pro rakyat digagas dan dilaksanakan," katanya.
Made Wira Dharmajaya tak menampik bahwa pada tahun 2018, Badung mengalami defisit anggaran. Pendapatan tidak sesuai dengan yang ditargetkan, sementara sejumlah program yang merupakan komitmen sudah dilaksanakan.
Karena pendapatan merupakan asumsi, menurutnya, nominal yang diperoleh bisa saja tidak sesuai target. Karena program sudah berjalan, tentu saja pembayaran menjadi prioritas pada tahun anggaran berikutnya.
“Kami wajib menganggarkan defisit pada 2018 pada APBD 2019. Ini menjadi prioritas,” ujarnya.
Ia mengatakan, sejumlah program fisik yang sudah selesai dan program yang masih berjalan namun belum bisa dibayarkan pada 2018. Itulah yang harus menjadi prioritas pada 2019, termasuk bunganya.
“Tak hanya nominal pokok proyek, Pemkab Badung juha menganggarkan bunga dari proyek yang belum terbayarkan,” katanya.
Terkait dengan program-program pro rakyat, ia menjelaskan hal itu sesuai dengan lima bidang prioritas Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PPNSB) Kabupaten Badung.
Pertama, sandang, pangan dan papan, kedua, kesehatan dan pendidikan, ketiga, jaminan sosial dan ketenagakerjaan, keempat, adat agama dan budaya, serta kelima pariwisata.
"Program-program yang mendukung lima bidang prioritas ini telah dijabarkan dengan baik dan dipastikan tetap berlanjut. Jadi semuanya tetap berlanjut karena bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat Badung,” ujarnya.
Ia menambahkan, pendidikan dan kesehatan merupakan program wajib yang harus dilakukan. Sesuai dengan UU, ujarnya, minimal 20 persen APBD dialokasikan untuk sektor pendidikan. “Untuk sektor pendidikan, Badung mengalokasikan anggaran diatas 20 persen,” katanya.
Demikian juga dengan sektor kesehatan. Dalam UU, disebutkan minimal 10 persen APBD dialokasikan untuk dana kesehatan. Namun Badung telah mengalokasikan di atas angka itu.
Menurutnya, dengan dana yang ada, Badung mampu menutup kebutuhan kesehatan masyarakat sejak lahir, hidup dan mati (Tri Kona). Biaya melahirkan gratis termasuk memperoleh akte, biaya kesehatan saat hidup bisa ditanggung penuh bekerja sama dengan BPJS.
"Biaya premi yang harus dikeluarkan masyarakat Badung ditanggung oleh Pemkab Badung. Karena banyak kasus penyakit yang belum bisa ditangani BPJS, Badung pun membuat program Krama Badung Sehat (KBS) untuk membiayai kasus-kasus penyakit yang tak ditanggung BPJS," ujar Wira Dharmajaya.
Demikian juga di sektor pendidikan, Pemkab Badung tetap berkomitmen menyelenggarakan pendidikan gratis hingga tingkat SMP sesuai kewenangan kabupaten. Di sektor ini, program pro rakyat berupa pemberian seragam sekolah bagi siswa baru, pemberian laptop bagi siswa kelas V dan VI dipastikan tetap berlanjut.
Sementara itu, APBD Badung 2019 menembus angka Rp7,9 triliun. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dirancang Rp6,6 triliun dan sisanya diperoleh dari dana perimbangan serta pendapatan lain-lain yang sah dan PAD Badung mayoritas berasal dari pajak hotel dan restoran.
Video oleh Analia
Editor : I Komang Suparta
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2019