Jakarta (Antaranews) - Peneliti dari Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Karyono Wibowo mengimbau kepada masyarakat agar tidak mudah terpengaruh informasi terutama dari media sosial (medsos), sedangkan Presiden Joko Widodo juga mengemukakan hal yang sama dalam sebuah acara di Makassar.
"Saya menganggap sistem informasi di Indonesia saat ini sudah kebablasan. Makanya, kita harus lebih cermat dalam menerima informasi," ujar Karyono Wibowo dalam diskusi publik di Jakarta, Jumat.
Pakar komunikasi dari Universitas Moestopo (Beragama) Novita Damayanti mengatakan, informasi yang berseliweran di media sosial harus dicermati karena konten di jejaring sosial cenderung negatif.
Menurut dia, banyak istilah di medsos yang menggiring orang untuk melakukan ujaran kebencian, misalnya, istilah kampret dan cebong.
"Istilah itu sebenarnya tidak sesuai dengan adat dan budaya kita. Penyebutan istilah itu jelas untuk memancing ujaran kebencian," tandasnya.
Novita mengatakan, penggunaan istilah itu bukan tidak mungkin diciptakan oleh pihak-pihak yang menginginkan terjadi kegaduhan.
"Makanya, kita jangan terpancing. Kalau terpancing hanya semakin membuat gaduh," tambahnya.
Ketua Dewan Pembina Master C19 Portal KMA Ahmad Syauqi selaku tuan rumah diskusi mengatakan, penggunaan hoaks dan fitnah dalam politik tidak baik bagi generasi penerus bangsa.
"Politik harus mendidik. Prinsip itu akan kami terapkan dalam Master C19 Portal KMA. Relawan yang tergabung di sini harus mengedepankan gerakan politik edukatif," kata putra Cawapres KH Ma'ruf Amin itu.
RT-RW tangkal hoaks
Di Makassar, Calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo dihadapkan 10 ribuan warga Makassar agar membantu pemerintah dalam hal menangkal berita bohong (hoaks).
"Yang hadir di sini saya dengar adalah para tokoh masyarakat, banyak ketua RT dan RW, ayo sama-sama kita tangkal hoaks," ujar Joko Widodo di Makassar, Sulsel, Sabtu.
Ia mengatakan berita bohong atau hoaks semakin kencang setelah masuk dan tersebar melalui media sosial (medsos). Maka dari itu, kata Jokowi, semua pihak terutama ketua RT dan RW bisa mengambil peran dalam lingkungan masyarakat agar tidak mempercayai berita-berita hoaks.
"Saat ini berita hoaks itu semakin kencang karena masuk dan tersebar melalui media sosial. Mari kita jaga persatuan dan jangan karena hoaks kita terpecah," tuturnya.
Sementara itu, politisi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Moh Ramdhan Pomanto yang menggagas kegiatan pertemuan itu juga menyampaikan kepada seluruh organisasi rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW) agar menjadi pelopor perlawanan berita hoaks.
Danny, sapaan akrab Ramdhan Pomanto yang juga Wali Kota Makassar itu menyatakan, jika Presiden Joko Widodo selalu menjadi korban dari pemberitaan bohong atau hoaks.
"Kalau ada berita hoaks tentang bapak Jokowi, apakah seluruh hadirin yang ada dalam ruangan ini percaya, apakah percaya?" teriak Danny yang disambut ucapan riuh dari para ketua RT dan RW tersebut. (ed)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018
"Saya menganggap sistem informasi di Indonesia saat ini sudah kebablasan. Makanya, kita harus lebih cermat dalam menerima informasi," ujar Karyono Wibowo dalam diskusi publik di Jakarta, Jumat.
Pakar komunikasi dari Universitas Moestopo (Beragama) Novita Damayanti mengatakan, informasi yang berseliweran di media sosial harus dicermati karena konten di jejaring sosial cenderung negatif.
Menurut dia, banyak istilah di medsos yang menggiring orang untuk melakukan ujaran kebencian, misalnya, istilah kampret dan cebong.
"Istilah itu sebenarnya tidak sesuai dengan adat dan budaya kita. Penyebutan istilah itu jelas untuk memancing ujaran kebencian," tandasnya.
Novita mengatakan, penggunaan istilah itu bukan tidak mungkin diciptakan oleh pihak-pihak yang menginginkan terjadi kegaduhan.
"Makanya, kita jangan terpancing. Kalau terpancing hanya semakin membuat gaduh," tambahnya.
Ketua Dewan Pembina Master C19 Portal KMA Ahmad Syauqi selaku tuan rumah diskusi mengatakan, penggunaan hoaks dan fitnah dalam politik tidak baik bagi generasi penerus bangsa.
"Politik harus mendidik. Prinsip itu akan kami terapkan dalam Master C19 Portal KMA. Relawan yang tergabung di sini harus mengedepankan gerakan politik edukatif," kata putra Cawapres KH Ma'ruf Amin itu.
RT-RW tangkal hoaks
Di Makassar, Calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo dihadapkan 10 ribuan warga Makassar agar membantu pemerintah dalam hal menangkal berita bohong (hoaks).
"Yang hadir di sini saya dengar adalah para tokoh masyarakat, banyak ketua RT dan RW, ayo sama-sama kita tangkal hoaks," ujar Joko Widodo di Makassar, Sulsel, Sabtu.
Ia mengatakan berita bohong atau hoaks semakin kencang setelah masuk dan tersebar melalui media sosial (medsos). Maka dari itu, kata Jokowi, semua pihak terutama ketua RT dan RW bisa mengambil peran dalam lingkungan masyarakat agar tidak mempercayai berita-berita hoaks.
"Saat ini berita hoaks itu semakin kencang karena masuk dan tersebar melalui media sosial. Mari kita jaga persatuan dan jangan karena hoaks kita terpecah," tuturnya.
Sementara itu, politisi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Moh Ramdhan Pomanto yang menggagas kegiatan pertemuan itu juga menyampaikan kepada seluruh organisasi rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW) agar menjadi pelopor perlawanan berita hoaks.
Danny, sapaan akrab Ramdhan Pomanto yang juga Wali Kota Makassar itu menyatakan, jika Presiden Joko Widodo selalu menjadi korban dari pemberitaan bohong atau hoaks.
"Kalau ada berita hoaks tentang bapak Jokowi, apakah seluruh hadirin yang ada dalam ruangan ini percaya, apakah percaya?" teriak Danny yang disambut ucapan riuh dari para ketua RT dan RW tersebut. (ed)
Editor : Edy M Yakub
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018