Denpasar (Antaranews Bali) - Sekretaris Komisi III DPRD Provinsi Bali Ketut Kariyasa Adnyana mengatakan pihaknya serius menyikapi permasalahan wisatawan Tiongkok di Pulau Dewata, bahkan pihaknya sudah merinci masalah tersebut.
"Saya sudah merinci dalam menyikapi permasalahan wisatawan Tiongkok tersebut. Kami telah membawa dan menyarankan point-point rekomendasi. Ini juga saya akan serahkan kepada Pak Ketua DPRD (Adi Wiryatama)," kata Kariyasa Adnyana pada pertemuan dengan pemangku kepentingan komponen pariwisata di Gedung DPRD Bali, Rabu.
Kariyasa Adnyana mengatakan penyebab rusak diawali adanya jaringan toko-toko milik orang Tiongkok. Aktivitas jaringan beberapa toko mensubsidi wisatawan murah ke Bali, sampai di Bali wisatawan dipaksa belanja di toko yang mensubsidi tersebut.
Kemudian yang terjadi, ada penipuan, pemaksaan, alias tindak kejahatan agar membeli barang-barang di toko "mafia Tiongkok" yang membangun usaha di Bali.
"Keaslian barang itu diragukan. Disebutkan barang itu hasil Indonesia, seperti kasur latex, perhiasan mewah, batu mulia, hasil alam seperti sarang burung walet, obat-obatan herbal dan lainnya. Padahal rata-rata barang tersebut malah dari Tiongkok atau China," ucap politikus asal Busungbiu, Kabupaten Buleleng.
Sikap Kariyasa Adnyana untuk nanti dituangkan ke rekomendasi adalah mendesak agar seluruh toko-toko jaringan "mafia Tiongkok' di Bali ditertibkan atau ditutup. Yang jumlahnya sekitar 28 toko.
"Bagi kami untuk menertibkan 28 toko, dengan alamat jelas dan lengkap bukan pekerjaan sulit. Tutup, tertibkan dan usut siapa bermain. Proses hukum jika ada pelanggaran pidana," ucap Kariyasa Adnyana yang juga politikus PDIP.
Sedangkan Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Bali Luh Wiratmi mengatakan bahwa fakta-faktanya memang banyak tenaga kerja asing Tiongkok bekerja di Bali. Bahkan kondisi ini sebenarnya menjadi ancaman bagi tenaga kerja lokal Bali, ketika malah orang Tiongkok jadi penjaga toko di Bali, mengambil pekerjaan serabutan.
"Ini jelas tidak ada izin, Bali tidak mungkin memberikan izin pegawai serabutan untuk orang asing atau Tiongkok. Ini membuat gerah Bali. Ini mengganggu proses pengentasan pengangguran kalau pekerjaan serabutan diambil oleh China," katanya.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018
"Saya sudah merinci dalam menyikapi permasalahan wisatawan Tiongkok tersebut. Kami telah membawa dan menyarankan point-point rekomendasi. Ini juga saya akan serahkan kepada Pak Ketua DPRD (Adi Wiryatama)," kata Kariyasa Adnyana pada pertemuan dengan pemangku kepentingan komponen pariwisata di Gedung DPRD Bali, Rabu.
Kariyasa Adnyana mengatakan penyebab rusak diawali adanya jaringan toko-toko milik orang Tiongkok. Aktivitas jaringan beberapa toko mensubsidi wisatawan murah ke Bali, sampai di Bali wisatawan dipaksa belanja di toko yang mensubsidi tersebut.
Kemudian yang terjadi, ada penipuan, pemaksaan, alias tindak kejahatan agar membeli barang-barang di toko "mafia Tiongkok" yang membangun usaha di Bali.
"Keaslian barang itu diragukan. Disebutkan barang itu hasil Indonesia, seperti kasur latex, perhiasan mewah, batu mulia, hasil alam seperti sarang burung walet, obat-obatan herbal dan lainnya. Padahal rata-rata barang tersebut malah dari Tiongkok atau China," ucap politikus asal Busungbiu, Kabupaten Buleleng.
Sikap Kariyasa Adnyana untuk nanti dituangkan ke rekomendasi adalah mendesak agar seluruh toko-toko jaringan "mafia Tiongkok' di Bali ditertibkan atau ditutup. Yang jumlahnya sekitar 28 toko.
"Bagi kami untuk menertibkan 28 toko, dengan alamat jelas dan lengkap bukan pekerjaan sulit. Tutup, tertibkan dan usut siapa bermain. Proses hukum jika ada pelanggaran pidana," ucap Kariyasa Adnyana yang juga politikus PDIP.
Sedangkan Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Bali Luh Wiratmi mengatakan bahwa fakta-faktanya memang banyak tenaga kerja asing Tiongkok bekerja di Bali. Bahkan kondisi ini sebenarnya menjadi ancaman bagi tenaga kerja lokal Bali, ketika malah orang Tiongkok jadi penjaga toko di Bali, mengambil pekerjaan serabutan.
"Ini jelas tidak ada izin, Bali tidak mungkin memberikan izin pegawai serabutan untuk orang asing atau Tiongkok. Ini membuat gerah Bali. Ini mengganggu proses pengentasan pengangguran kalau pekerjaan serabutan diambil oleh China," katanya.(*)
Editor : I Komang Suparta
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018