Badung, (Antaranews Bali) - Pemerintah Kabupaten Badung, Bali, berhasil meraih penghargaan tingkat nasional yaitu "National Procurement Award 2018" yang diraih oleh pengelola pengadaan barang dan jasa setempat.
Menurut keterangan Humas Badung yang diterima Antara di Mangupura, Rabu. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI, Agus Prabowo yang diterima oleh Asisten II Setkab Badung, Dewa Made Apramana, saat kegiatan Rakornas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Sabuga Center, Bandung, Jabar, Selasa (30/10).
Asisten II Setkab Badung, I Dewa Made Apramana mengatakan penghargaan itu juga adalah berkat kerja keras pimpinan yakni Bupati, Wabup dan Sekda, selaku pimpinan yang dalam memberikan pelayaan yang terbaik bagi masyarakat. “Kami juga berterima kasih kepada seluruh tim pengelolaan barang/jasa Setkab Badung atas raihan penghargaan ini. Penghargaan ini merupakan motivasi Aparatir Sipil Negara Badung untuk terus berbenah dalam semua bidang pelayanan,” katanya.
Ia menjelaskan Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setkab Badung saat ini sudah sesuai dengan ketentuan pengadaan dengan menjadi Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) .
“Penghargaan yang diraih ini adalah penghargaan tertinggi dalam Bidang Pengadaan dengan kategori UKPBJ sebagai Pusat Keunggulan Pengadaan Barang/Jasa dari Kementrian/Lembaga/Pemda yang telah memiliki sertifikat kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Terbanyak. Selain itu, penghargaan juga diberikan berdasarkan tingginya komitmen, dedikasi dan implementasi kelembagaan pengadaan barang/jasa dan tata kelolanya,” katanya.
Kepala LKPP RI, Agus Prabowo mengatakan, sesuai dengan Perpres Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan barang jasa pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik, pengembangan perekonomian nasional dan daerah.
"Selain itu, pegadaan barang jasa juga memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya serta berkontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, meningkatan peran UMKM dan pembangunan berkelanjutan,” ujarnya.
Lebih lanjut ia menjelaskan, Rakornas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah itu, diharapkan dapat menjadi forum terbesar bagi pemangku kepentingan dan praktisi pengadaan serta asosiasi untuk mendiskusikan isu-isu pengadaan, baik kebijakan dan inovasi, pengembangan dan penerapan teknologi informasi. "Selain itu kami haral kegiatan ini dapat memunculkan pemikiran-pemikiran dan paradigma baru dalam mereformasi pengadaan Indonesia. Kami harapkan pengadaan barang/jasa juga dapat sesuai dengan amanat Perpres Nomor 16 Tahun 2018,” kata Agus Prabowo.
Sementara itu, Rakornas yang mengambil tema "Perubahan Paradigma Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah" itu diselenggarakan hingga Rabu (31/10) dan diikuti oleh 1.860 orang peserta yang terdiri atas Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dari Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018
Menurut keterangan Humas Badung yang diterima Antara di Mangupura, Rabu. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI, Agus Prabowo yang diterima oleh Asisten II Setkab Badung, Dewa Made Apramana, saat kegiatan Rakornas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Sabuga Center, Bandung, Jabar, Selasa (30/10).
Asisten II Setkab Badung, I Dewa Made Apramana mengatakan penghargaan itu juga adalah berkat kerja keras pimpinan yakni Bupati, Wabup dan Sekda, selaku pimpinan yang dalam memberikan pelayaan yang terbaik bagi masyarakat. “Kami juga berterima kasih kepada seluruh tim pengelolaan barang/jasa Setkab Badung atas raihan penghargaan ini. Penghargaan ini merupakan motivasi Aparatir Sipil Negara Badung untuk terus berbenah dalam semua bidang pelayanan,” katanya.
Ia menjelaskan Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setkab Badung saat ini sudah sesuai dengan ketentuan pengadaan dengan menjadi Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) .
“Penghargaan yang diraih ini adalah penghargaan tertinggi dalam Bidang Pengadaan dengan kategori UKPBJ sebagai Pusat Keunggulan Pengadaan Barang/Jasa dari Kementrian/Lembaga/Pemda yang telah memiliki sertifikat kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Terbanyak. Selain itu, penghargaan juga diberikan berdasarkan tingginya komitmen, dedikasi dan implementasi kelembagaan pengadaan barang/jasa dan tata kelolanya,” katanya.
Kepala LKPP RI, Agus Prabowo mengatakan, sesuai dengan Perpres Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan barang jasa pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik, pengembangan perekonomian nasional dan daerah.
"Selain itu, pegadaan barang jasa juga memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya serta berkontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, meningkatan peran UMKM dan pembangunan berkelanjutan,” ujarnya.
Lebih lanjut ia menjelaskan, Rakornas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah itu, diharapkan dapat menjadi forum terbesar bagi pemangku kepentingan dan praktisi pengadaan serta asosiasi untuk mendiskusikan isu-isu pengadaan, baik kebijakan dan inovasi, pengembangan dan penerapan teknologi informasi. "Selain itu kami haral kegiatan ini dapat memunculkan pemikiran-pemikiran dan paradigma baru dalam mereformasi pengadaan Indonesia. Kami harapkan pengadaan barang/jasa juga dapat sesuai dengan amanat Perpres Nomor 16 Tahun 2018,” kata Agus Prabowo.
Sementara itu, Rakornas yang mengambil tema "Perubahan Paradigma Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah" itu diselenggarakan hingga Rabu (31/10) dan diikuti oleh 1.860 orang peserta yang terdiri atas Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dari Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.
Editor : Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018