Denpasar (Antaranews Bali) - Fraksi Demokrat DPRD Provinsi Bali menilai kondisi fiskal yang sangat rendah tersebut tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bali, yaitu besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari berbagai sumber dalam lima tahun terakhir cenderung stagnan, tidak mengalami peningkatan secara signifikan. 

Juru bicara Fraksi Demokrat DPRD Bali Komang Nova Siwi Putra di Denpasar mengatakan sumber pembiayaan untuk mendukung pembangunan Bali masih sebagian besar mengandalkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). 

"Kondisi fiskal yang sangat rendah ini, mengakibatkan Pemerintah Bali, tidak memiliki sumber pembiayaan yang memadai untuk mendukung pembangunan Bali di segala bidang khususnya untuk memelihara alam dan lingkungan Bali, memelihara adat istiadat, agama, tradisi, seni, dan budaya, pembangunan sarana prasarana, serta pembangunan infrastruktur Bali secara terintegrasi," ujarnya. 

Melihat kenyataan tersebut, Fraksi Partai Demokrat menyarankan agar Pemerintah Provinsi Bali untuk selalu kreatif dan inovatif dalam menggali potensi sumber pendapatan baru, namun sedapat mungkin tidak membebani masyarakat. 

Nova Siwi Putra juga menyoroti berbagai asumsi kebijakan makro ekonomi Pemerintah Provinsi Bali terkait dengan Visi dan Misi Gubernur Bali yang dijabarkan di dalam Rancangan RPJMD, yakni pertumbuhan ekonomi ditargetkan mencapai angka 5,56 persen pada tahun 2019, yang mana angka pertumbuhan ekonomi Bali pada tahun 2018 yaitu 6,60 persen.

Begitu juga terkait inflasi yang terkendali ditargetkan mencapai angka 5,35 persen pada tahun 2019, yang mana pada tahun 2018 mencapai angka yang sama yaitu 5,35 persen 

Lebih lanjut, Nova Siwi Putra menyoroti investasi ditargetkan mencapai angka Rp14,72 triliun lebih, yang mana pada tahun ini tidak ada perubahan dibanding tahun 2018. 

Sedangkan indek pembangunan manusia (IPM) mencapai angka 74,93 persen pada tahun 2019, dan pada tahun 2018 mencapai angka 74,03  persen. 

"Kami Fraksi Partai Demokrat berpandangan bahwa terkait beberapa asumsi makro diatas, bila dibandingkan dengan RAPBD tahun 2019 yang menurun," ujarnya.(*)



 

Pewarta: Antaranews Bali

Editor : I Komang Suparta


COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018