Denpasar (Antaranews Bali) - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bali meminta penjelasan kepada gubernur setempat terkait potensi pos pendapatan yang bisa menaikkan pendapatan asli daerah (PAD).
"Kami minta kepada Gubernur Bali agar bisa menggali potensi daerah yang bisa menambah pendapatan asli daerah," kata juru bicara Fraksi PDI Perjuangan Nyoman Laka pada sidang paripurna pandangan fraksi-fraksi DPRD Bali.
Ia mengatakan saat ini dana perimbangan tahun 2019 sebesar Rp1,415 triliun Iebih terdiri dari bagi hasil pajak/ atau bagi hasil bukan pajak sebesar Rp146,852 miliar lebih, dan dana alokasi umum sebesar Rp1,268 triliun lebih.
Nyoman Laka lebih lanjut mengatakan di tahun 2019 terlihat bahwa bagi hasil pajak atau bukan pajak sebesar Rp215,442 miliar Iebih ini berarti ada penurunan Rp68,590 miliar lebih atau turun 31,84 persen, sedangkan dana alokasi umum dianggarkan tetap seperti pada tahun 2018.
Dikatakan, jika memperhatikan pos pendapatan daerah yang bersumber dari lain-Iain pendapatan asli daerah yang sah dalam tahun Anggaran 2019 direncanakan sebesar Rp284,744 miliar Iebih, sedangkan bila dibandingkan dengan APBD induk tahun 2018 sebesar Rp193, 640 miliar lebih.
Berarti ada peningkatan sebesar Rp 91,104 Milyar Lebih atau 47,05 persen. Jika dibandingan dengan APBD setelah perubahan TA 2018 maka terdapat peningkatan sebesar Rp 35,74 miliar Iebih atau 14,34 persen.
"Kami dari Fraksi PDI Perjuangan mohon pejelasan dari gubernur. Sebab jika dilihat dari komposisi struktur belanja menunjukkan bahwa belanja tahun 2019 lebih baik dari tahun 2018. Kami dari Fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi gubernur atas peningkatan komposisi tersebut. Meskipun hal tersebut disebabkan oleh adanya pengurangan dana hibah. Kami mengharapkan agar di tahun-tahun berikutnya dapat ditingkatkan, sehingga memberikan kompisisi yang berimbang," katanya.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018
"Kami minta kepada Gubernur Bali agar bisa menggali potensi daerah yang bisa menambah pendapatan asli daerah," kata juru bicara Fraksi PDI Perjuangan Nyoman Laka pada sidang paripurna pandangan fraksi-fraksi DPRD Bali.
Ia mengatakan saat ini dana perimbangan tahun 2019 sebesar Rp1,415 triliun Iebih terdiri dari bagi hasil pajak/ atau bagi hasil bukan pajak sebesar Rp146,852 miliar lebih, dan dana alokasi umum sebesar Rp1,268 triliun lebih.
Nyoman Laka lebih lanjut mengatakan di tahun 2019 terlihat bahwa bagi hasil pajak atau bukan pajak sebesar Rp215,442 miliar Iebih ini berarti ada penurunan Rp68,590 miliar lebih atau turun 31,84 persen, sedangkan dana alokasi umum dianggarkan tetap seperti pada tahun 2018.
Dikatakan, jika memperhatikan pos pendapatan daerah yang bersumber dari lain-Iain pendapatan asli daerah yang sah dalam tahun Anggaran 2019 direncanakan sebesar Rp284,744 miliar Iebih, sedangkan bila dibandingkan dengan APBD induk tahun 2018 sebesar Rp193, 640 miliar lebih.
Berarti ada peningkatan sebesar Rp 91,104 Milyar Lebih atau 47,05 persen. Jika dibandingan dengan APBD setelah perubahan TA 2018 maka terdapat peningkatan sebesar Rp 35,74 miliar Iebih atau 14,34 persen.
"Kami dari Fraksi PDI Perjuangan mohon pejelasan dari gubernur. Sebab jika dilihat dari komposisi struktur belanja menunjukkan bahwa belanja tahun 2019 lebih baik dari tahun 2018. Kami dari Fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi gubernur atas peningkatan komposisi tersebut. Meskipun hal tersebut disebabkan oleh adanya pengurangan dana hibah. Kami mengharapkan agar di tahun-tahun berikutnya dapat ditingkatkan, sehingga memberikan kompisisi yang berimbang," katanya.(*)
Editor : I Komang Suparta
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018