Badung (Antaranews Bali) - Pemerintah Kabupaten Badung, Bali, menerima penghargaan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia atas keberhasilannya dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan tahun 2017, dengan capaian standar tinggi dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah.
"Penghargaan dari Kemenkeu ini dan opini Wajar Tanpa Penegecualian (WTP) 2017 yang diberikan oleh pemerintah pusat ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung," ujar Wakil Bupati Badung, I Ketut Suiasa, di Puspem Badung, Mangupura, Kamis.
Dalam kesempatan tersebut, penghargaan yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati itu diserahkan oleh Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pembendaharaan Kantor Wilayah Provinsi Bali, Mohamad Yasin yang langsung diterima oleh Wabup Suiasa yang didampingi Kepala Inspektorat Badung, Luh Suryaniti, Kepala BPKAD, I Ketut Gede Suyasa, Sekretaris Bappeda I Ketut Wirawan dan Kabag Humas Badung Putu Ngurah Thomas Yuniarta.
Wabup Suiasa mengatakan, penghargaan yang diterima Pemerintah Kabupaten Badung itu, tidak hanya sebagai prestasi administrasi laporan keuangan namun juga merupakan pencapaian terkait laporan keuangan yang kredibel dan akuntabel.
"Selain benar-benar berorientasi pada pelayanan publik dan untuk kesejahteraan masyarakat, laporan keuangangan yang kredibel dan akuntabel juga merupakan pencerminan dari pengelolaan keuangan Pemerintahan Kabupaten Badung yang transparan," ujarnya.
Ia mengatakan Pemkab Badung ke depannya dengan penghargaan dan dengan opini WTP yang berhasil diraih itu, artinya pemerintah tidak boleh melakukan hal-hal di luar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Penghargaan dan Opini WTP ini bagi Pemkab Badung merupakan cambuk untuk tetap bekerja secara benar dan transparan serta lebih berhati-hati. Semua itu tentunya untuk pelayanan kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat Badung," katanya. (WDY)
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018
"Penghargaan dari Kemenkeu ini dan opini Wajar Tanpa Penegecualian (WTP) 2017 yang diberikan oleh pemerintah pusat ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung," ujar Wakil Bupati Badung, I Ketut Suiasa, di Puspem Badung, Mangupura, Kamis.
Dalam kesempatan tersebut, penghargaan yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati itu diserahkan oleh Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pembendaharaan Kantor Wilayah Provinsi Bali, Mohamad Yasin yang langsung diterima oleh Wabup Suiasa yang didampingi Kepala Inspektorat Badung, Luh Suryaniti, Kepala BPKAD, I Ketut Gede Suyasa, Sekretaris Bappeda I Ketut Wirawan dan Kabag Humas Badung Putu Ngurah Thomas Yuniarta.
Wabup Suiasa mengatakan, penghargaan yang diterima Pemerintah Kabupaten Badung itu, tidak hanya sebagai prestasi administrasi laporan keuangan namun juga merupakan pencapaian terkait laporan keuangan yang kredibel dan akuntabel.
"Selain benar-benar berorientasi pada pelayanan publik dan untuk kesejahteraan masyarakat, laporan keuangangan yang kredibel dan akuntabel juga merupakan pencerminan dari pengelolaan keuangan Pemerintahan Kabupaten Badung yang transparan," ujarnya.
Ia mengatakan Pemkab Badung ke depannya dengan penghargaan dan dengan opini WTP yang berhasil diraih itu, artinya pemerintah tidak boleh melakukan hal-hal di luar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Penghargaan dan Opini WTP ini bagi Pemkab Badung merupakan cambuk untuk tetap bekerja secara benar dan transparan serta lebih berhati-hati. Semua itu tentunya untuk pelayanan kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat Badung," katanya. (WDY)
Editor : I Komang Suparta
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018