Denpasar (Antaranews Bali - Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra mengingatkan masyarakat di Pulau Dewata untuk tidak mempercayai jika ada oknum pejabat yang menjanjikan bisa mengatur atau menentukan kelulusan dalam seleksi CPNS 2018.
"Masyarakat kami imbau tidak lagi punya pikiran macam-macam, tidak minta tolong kesana kemari. Kalau ada yang mengatakan bisa menolong, tidak usah dipercaya, apalagi yang sampai minta uang," kata Dewa Indra, saat menghadiri acara bertajuk "Pengawasan Ombudsman RI dalam Seleksi CPNS tahun 2018, Menuju Seleksi CPNS yang Kredibel dan Transparan" itu, di Denpasar, Kamis.
Menurut dia, Pemerintah Provinsi Bali dan pemerintah kabupaten dan kota menjadikan seleksi CPNS tahun ini sebagai upaya untuk membangun "trust" atau kepercayaan pada publik, agar pemerintah daerah semakin dipercaya oleh rakyat.
Bahkan, pihaknya sudah bersurat ke Kapolda Bali, Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, dan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Bali untuk bersama-sama mengawal dan mengawasi proses seleksi CPNS.
"Tolong masyarakat beri kepercayaan pada kami, dan masyarakat bekerja dalam kerangka itu. Masyarakat jangan lagi percaya dan jangan punya pikiran bahwa para pejabat di daerah bisa mengatur dan menentukan kelulusan CPNS," ujarnya pada acara yang juga dihadiri sejumlah Ketua Panitia Seleksi CPNS Daerah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota dan tim verifikator seleksi CPNS itu.
Dewa Indra menambahkan bagi para pejabat maupun ASN yang terbukti menerima suap maupun gratifikasi dalam seleksi CPNS dan dapat dibuktikan di pengadilan secara sah dan meyakinkan, maka ancamannya pidana. Di samping itu, menurut Keputusan bersama antara Menpan-RB, Kepala BKN, dan Mendagri, oknum tersebut dapat dipecat dengan tidak hormat.
"Seleksi ini diatur secara nasional, soalnya dari nasional, penyelenggaranya dari nasional, hasilnya juga disampaikan secara nasional. Kami panitia daerah hanya mengumumkan hasil tes yang diumumkan melalui CAT dan tidak akan mengubah sedikitpun," ucap mantan Kepala BPBD Bali itu.
Pengumuman hasil seleksi administrasi, lanjut Dewa Indra, akan disampaikan pada 21 Oktober mendatang. Bagi para pelamar yang lulus administrasi, barulah berhak mengikuti Tes Kompetensi Dasar (TKD), dan dilanjutkan Tes Kompetensi Bidang (TKB) bagi yang telah lulus TKD.
"Tes Kompetensi Dasar dan Tes Kompetensi Bidang semuanya menggunakan CAT. Anda baca di komputer, jawab di komputer, lihat hasilnya di komputer. Jadi tidak ada orang yang bisa menolong selain diri sendiri dan Tuhan," ujarnya.
Sementara itu, dari 818 formasi yang dibuka dalam Seleksi CPNS Pemprov Bali untuk tahun ini, yakni 502 orang untuk tenaga guru dan 316 tenaga kesehatan, jumlah pelamarnya mencapai 12.469 orang.
Meskipun jumlah pelamar membludak, namun ada sejumlah formasi yang tidak ada pelamarnya yakni untuk formasi cumlaude untuk posisi guru IPA ahli pertama (1 formasi), dan guru TIK ahli pertama (3), demikian juga semua formasi untuk penyandang disabilitas yakni guru TIK ahli pertama (5), asisten apoteker terampi (1), perawat gigi pelaksana (1), terapis wicara terampil (1).
Formasi umum yang juga nihil pelamar yakni dokter spesialis bedah digestif ahli pertama (1), dokter spesialis bedah onkologi ahli pertama (1), dokter spesialis forensik ahli pertama (1), dokter spesialis gizi klinik ahli pertama (1), dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi ahli pertama (2), dokter spesialis onkologi radiasi ahli pertama (1), dan dokter spesialis patologi klinik ahli pertama (1).
Sementara itu, Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Bali Umar Ibnu Alkhatab mengatakan lewat pertemuan tersebut, pihaknya melihat telah ada komitmen yang kuat dari pemerintah daerah untuk menciptakan seleksi CPNS yang kredibel dan transparan.
"Oleh karena itu, kami berharap agar komitmen tersebut benar-benar dilaksanakan dengan baik dan saya kira pemerintah sudah menyiapkan langkah-langkah yang praktis dalam pelaksanaan CPNS 2018 ini," ujarnya.
Menurut Umar, dengan proses seleksi yang sedari awal pendaftaran telah menggunakan sistem hingga pelaksanaan tes menggunakan CAT, maka akan menutup celah-celah kecurangan.
Pihaknya secara insidental juga akan turut melakukan pengawasan dalam tahap seleksi CPNS dan sangat berharap agar tim verifikator jangan sampai "main-main" dalam memeriksa berkas pendaftaran.*
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018
"Masyarakat kami imbau tidak lagi punya pikiran macam-macam, tidak minta tolong kesana kemari. Kalau ada yang mengatakan bisa menolong, tidak usah dipercaya, apalagi yang sampai minta uang," kata Dewa Indra, saat menghadiri acara bertajuk "Pengawasan Ombudsman RI dalam Seleksi CPNS tahun 2018, Menuju Seleksi CPNS yang Kredibel dan Transparan" itu, di Denpasar, Kamis.
Menurut dia, Pemerintah Provinsi Bali dan pemerintah kabupaten dan kota menjadikan seleksi CPNS tahun ini sebagai upaya untuk membangun "trust" atau kepercayaan pada publik, agar pemerintah daerah semakin dipercaya oleh rakyat.
Bahkan, pihaknya sudah bersurat ke Kapolda Bali, Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, dan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Bali untuk bersama-sama mengawal dan mengawasi proses seleksi CPNS.
"Tolong masyarakat beri kepercayaan pada kami, dan masyarakat bekerja dalam kerangka itu. Masyarakat jangan lagi percaya dan jangan punya pikiran bahwa para pejabat di daerah bisa mengatur dan menentukan kelulusan CPNS," ujarnya pada acara yang juga dihadiri sejumlah Ketua Panitia Seleksi CPNS Daerah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota dan tim verifikator seleksi CPNS itu.
Dewa Indra menambahkan bagi para pejabat maupun ASN yang terbukti menerima suap maupun gratifikasi dalam seleksi CPNS dan dapat dibuktikan di pengadilan secara sah dan meyakinkan, maka ancamannya pidana. Di samping itu, menurut Keputusan bersama antara Menpan-RB, Kepala BKN, dan Mendagri, oknum tersebut dapat dipecat dengan tidak hormat.
"Seleksi ini diatur secara nasional, soalnya dari nasional, penyelenggaranya dari nasional, hasilnya juga disampaikan secara nasional. Kami panitia daerah hanya mengumumkan hasil tes yang diumumkan melalui CAT dan tidak akan mengubah sedikitpun," ucap mantan Kepala BPBD Bali itu.
Pengumuman hasil seleksi administrasi, lanjut Dewa Indra, akan disampaikan pada 21 Oktober mendatang. Bagi para pelamar yang lulus administrasi, barulah berhak mengikuti Tes Kompetensi Dasar (TKD), dan dilanjutkan Tes Kompetensi Bidang (TKB) bagi yang telah lulus TKD.
"Tes Kompetensi Dasar dan Tes Kompetensi Bidang semuanya menggunakan CAT. Anda baca di komputer, jawab di komputer, lihat hasilnya di komputer. Jadi tidak ada orang yang bisa menolong selain diri sendiri dan Tuhan," ujarnya.
Sementara itu, dari 818 formasi yang dibuka dalam Seleksi CPNS Pemprov Bali untuk tahun ini, yakni 502 orang untuk tenaga guru dan 316 tenaga kesehatan, jumlah pelamarnya mencapai 12.469 orang.
Meskipun jumlah pelamar membludak, namun ada sejumlah formasi yang tidak ada pelamarnya yakni untuk formasi cumlaude untuk posisi guru IPA ahli pertama (1 formasi), dan guru TIK ahli pertama (3), demikian juga semua formasi untuk penyandang disabilitas yakni guru TIK ahli pertama (5), asisten apoteker terampi (1), perawat gigi pelaksana (1), terapis wicara terampil (1).
Formasi umum yang juga nihil pelamar yakni dokter spesialis bedah digestif ahli pertama (1), dokter spesialis bedah onkologi ahli pertama (1), dokter spesialis forensik ahli pertama (1), dokter spesialis gizi klinik ahli pertama (1), dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi ahli pertama (2), dokter spesialis onkologi radiasi ahli pertama (1), dan dokter spesialis patologi klinik ahli pertama (1).
Sementara itu, Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Bali Umar Ibnu Alkhatab mengatakan lewat pertemuan tersebut, pihaknya melihat telah ada komitmen yang kuat dari pemerintah daerah untuk menciptakan seleksi CPNS yang kredibel dan transparan.
"Oleh karena itu, kami berharap agar komitmen tersebut benar-benar dilaksanakan dengan baik dan saya kira pemerintah sudah menyiapkan langkah-langkah yang praktis dalam pelaksanaan CPNS 2018 ini," ujarnya.
Menurut Umar, dengan proses seleksi yang sedari awal pendaftaran telah menggunakan sistem hingga pelaksanaan tes menggunakan CAT, maka akan menutup celah-celah kecurangan.
Pihaknya secara insidental juga akan turut melakukan pengawasan dalam tahap seleksi CPNS dan sangat berharap agar tim verifikator jangan sampai "main-main" dalam memeriksa berkas pendaftaran.*
Editor : I Komang Suparta
COPYRIGHT © ANTARA News Bali 2018